Jakarta (ANTARA Jambi) - Politisi senior Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Mohammad Rodja meminta pengurus DPP partainya tidak tuli menyikapi adanya desakan pelaksanaan muktamar sesuai keputusan mukernas.
"DPP jangan tuli, ini sudah ada desakan dari daerah untuk melaksanakan muktamar. Seharusnya jangan tunggu didesak, 'nggak cantik' itu namanya," ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.
Rodja mengatakan beberapa hari lalu sejumlah pimpinan perwakilan cabang PPP di daerah antara lain, Maluku, Kendari, Wakatobi, Flores, dan lain-lain telah menghubunginya dan meminta saran atas pelaksanaan muktamar.
"Saya katakan kepada pimpinan cabang bahwa silahkan mengatakan langsung ke DPP agar segera membentuk panitia dan melaksanakan muktamar. Sesuai keputusan mukernas, muktamar itu seharusnya dilakukan sebulan setelah Pilpres 9 Juli 2014, ini kewenangan dan kewajiban DPP," ujar Rodja.
Dia juga menyebutkan bahwa kader di daerah meminta usulan atas siapa calon ketua umum yang dapat diajukan menggantikan posisi Suryadharma Ali dalam muktamar nanti, namun Rodja mengaku menolak memberikan saran.
"Saya ini kan kakak, nanti kalau mengusulkan nama tidak baik," kata dia.
Sebelumnya desakan agar DPP PPP segera melaksanakan muktamar muncul dari sejumlah kader senior partai belambang ka'bah itu. Selain untuk mengganti ketua umum, muktamar disebut-sebut juga akan menentukan sikap politik PPP selanjutnya terhadap pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Sejauh ini PPP di bawah kepemimpinan Suryadharma Ali, PPP masih berkoalisi dengan partai-partai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, meskipun Prabowo-Hatta kalah dalam Pilpres.
Rodja mengaku tidak tahu apa landasan Suryadharma Ali tetap membawa PPP dalam Koalisi Merah Putih. Dia mengatakan pihaknya hanya mendesak muktamar dilakukan segera, dengan salah satu agendanya mengganti ketua umum, yang bisa berlaku jujur, mengakomodasi suara kader dan bisa membawa partai merapat ke pemerintahan selanjutnya. (Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014
"DPP jangan tuli, ini sudah ada desakan dari daerah untuk melaksanakan muktamar. Seharusnya jangan tunggu didesak, 'nggak cantik' itu namanya," ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.
Rodja mengatakan beberapa hari lalu sejumlah pimpinan perwakilan cabang PPP di daerah antara lain, Maluku, Kendari, Wakatobi, Flores, dan lain-lain telah menghubunginya dan meminta saran atas pelaksanaan muktamar.
"Saya katakan kepada pimpinan cabang bahwa silahkan mengatakan langsung ke DPP agar segera membentuk panitia dan melaksanakan muktamar. Sesuai keputusan mukernas, muktamar itu seharusnya dilakukan sebulan setelah Pilpres 9 Juli 2014, ini kewenangan dan kewajiban DPP," ujar Rodja.
Dia juga menyebutkan bahwa kader di daerah meminta usulan atas siapa calon ketua umum yang dapat diajukan menggantikan posisi Suryadharma Ali dalam muktamar nanti, namun Rodja mengaku menolak memberikan saran.
"Saya ini kan kakak, nanti kalau mengusulkan nama tidak baik," kata dia.
Sebelumnya desakan agar DPP PPP segera melaksanakan muktamar muncul dari sejumlah kader senior partai belambang ka'bah itu. Selain untuk mengganti ketua umum, muktamar disebut-sebut juga akan menentukan sikap politik PPP selanjutnya terhadap pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Sejauh ini PPP di bawah kepemimpinan Suryadharma Ali, PPP masih berkoalisi dengan partai-partai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, meskipun Prabowo-Hatta kalah dalam Pilpres.
Rodja mengaku tidak tahu apa landasan Suryadharma Ali tetap membawa PPP dalam Koalisi Merah Putih. Dia mengatakan pihaknya hanya mendesak muktamar dilakukan segera, dengan salah satu agendanya mengganti ketua umum, yang bisa berlaku jujur, mengakomodasi suara kader dan bisa membawa partai merapat ke pemerintahan selanjutnya. (Ant)
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014