Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengatakan, intervensi berkelanjutan masih perlu dilakukan dalam upaya menurunkan angka stunting atau balita gagal tumbuh.
Pihaknya mencontohkan temuan yang didapat saat KPAI melakukan pengawasan program pencegahan stunting di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat.
"Dimana sebanyak 5.438 anak mengalami stunting dengan prevalensi 35,05 persen menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Yang menjadi data daerah tertinggi di sana," kata Jasra Putra.
Jasra Putra mengatakan daerah tersebut memerlukan dukungan dan SDM dalam menindaklanjuti persoalan kompleks penyebab stunting, diantara akses jamban, akses terhadap air bersih, meningkatkan kesadaran imunisasi dasar lengkap, pengurangan asap rokok di keluarga, anak yang mengalami cacingan, adanya ibu anemia, kesadaran memberikan ASI eksklusif.
Di daerah tersebut, pihaknya menemukan bahwa anak tidak mendapatkan intervensi yang baik sejak dalam kandungan. Begitupun pemahaman masyarakat tentang stunting masih kurang.
Dengan demikian, menurutnya, Gugus Tugas Percepatan Penurunan Stunting harus mengejar lima tujuan program percepatan penurunan angka stunting, yaitu menurunkan angka prevalensi, meningkatkan persiapan menuju keluarga, mengerti tentang asupan gizi yang dibutuhkan anak secara esensial dan spesifik, mengerti pola asuh anak sejak dari kandungan, keberpihakan akses dan kualitas layanan kesehatan, dan kualitas air minum, hidup sehat dan sanitasi.
"Hal ini yang perlu dikejar dari pembagian peran Gugus Tugas yang telah dibagi pemerintah, baik di kementerian/lembaga sampai implementasinya di daerah," katanya.
