Jakarta (ANTARA Jambi) - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengeluhkan adanya oknum Pemda Riau yang masih berani terang-terangan meminta komisi kepada PT Adhi Karya Tbk, meskipun KPK sudah menangkap sejumlah pejabat terkait dengan proyek prasarana PON di wilayah itu.
"Saya heran meski sudah banyak yang ditangkap KPK di proyek Riau ini masih juga ada yang berani minta komisi 5 persen. Bagi Adhi Karya ini dilema besar. Ke pengadilan sudah. Cara apa yang harus dilakukan? Apakah nyogok tidak bisa dihindari?" kata Dahlan, ketika dihubungi di Jakarta, Senin.
Menurut Dahlan, laporan adanya upaya meminta uang pelicin disampaikan langsung oleh Direktur Utama Adhi Karya, Kiswodarmawan.
Diketahui, Adhi Karya hingga kini masih memiliki tagihan kepada Pemda Riau senilai Rp200 miliar, dengan jangka waktu utang itu lebih dari dua tahun, sehingga sangat menggangu keuangan perusahaan.
Waktu itu Adhi dan BUMN lain tidak mau meneruskan proyek tersebut karena pembayaran yang seret, terutama setelah beberapa pihak di Riau ditangkap KPK, termasuk anggota DPRD.
Namun, Pemerintah Pusat dalam rapat-rapat yang dipimpin Menko Kesra memerintahkan agar Adhi Karya dan BUMN lainnya terus menyelesaikan proyek agar PON tetap bisa berlangsung di Riau sesuai dengan jadwal.
Walaupun terus ditagih, namun pembayarannya tidak pernah dilakukan, dengan alasan menunggu persetujuan penganggaran oleh DPRD Provinsi Riau.
Kenyatannya, DPRD tidak juga menganggarkan pada tahun berikutnya, sehingga mengakibatkan Adhi Karya melakukan gugatan ke pengadilan dan menang dengan keputusan Pemprov Riau harus segera membayar.
"Tapi, saat ditagih yang minta komisi 5 persen. Tentu saja Adhi menolak, sesuai dengan tekad Adhi dalam program BUMN Bersih. Akibatnya sampai sekarang tagihan Adhi itu belum dibayar, bahkan dianggarkan di DPRD pun belum," tegas Dahlan.
Akibat komitmen manajemen Adhi Karya yang tidak mau memberi sogokan dalam setiap pekerjaan, proyek yang didapatkan perusahaan dari lembaga-lembaga mengalami penurunan.
"Turun (jumlah proyek) tidak apa-apa. Jangan kalah oleh pengaruh lingkungan. Selanjutnya, perbanyak proyek sesama BUMN yang tidak perlu menyogok," ucap dahlan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014
"Saya heran meski sudah banyak yang ditangkap KPK di proyek Riau ini masih juga ada yang berani minta komisi 5 persen. Bagi Adhi Karya ini dilema besar. Ke pengadilan sudah. Cara apa yang harus dilakukan? Apakah nyogok tidak bisa dihindari?" kata Dahlan, ketika dihubungi di Jakarta, Senin.
Menurut Dahlan, laporan adanya upaya meminta uang pelicin disampaikan langsung oleh Direktur Utama Adhi Karya, Kiswodarmawan.
Diketahui, Adhi Karya hingga kini masih memiliki tagihan kepada Pemda Riau senilai Rp200 miliar, dengan jangka waktu utang itu lebih dari dua tahun, sehingga sangat menggangu keuangan perusahaan.
Waktu itu Adhi dan BUMN lain tidak mau meneruskan proyek tersebut karena pembayaran yang seret, terutama setelah beberapa pihak di Riau ditangkap KPK, termasuk anggota DPRD.
Namun, Pemerintah Pusat dalam rapat-rapat yang dipimpin Menko Kesra memerintahkan agar Adhi Karya dan BUMN lainnya terus menyelesaikan proyek agar PON tetap bisa berlangsung di Riau sesuai dengan jadwal.
Walaupun terus ditagih, namun pembayarannya tidak pernah dilakukan, dengan alasan menunggu persetujuan penganggaran oleh DPRD Provinsi Riau.
Kenyatannya, DPRD tidak juga menganggarkan pada tahun berikutnya, sehingga mengakibatkan Adhi Karya melakukan gugatan ke pengadilan dan menang dengan keputusan Pemprov Riau harus segera membayar.
"Tapi, saat ditagih yang minta komisi 5 persen. Tentu saja Adhi menolak, sesuai dengan tekad Adhi dalam program BUMN Bersih. Akibatnya sampai sekarang tagihan Adhi itu belum dibayar, bahkan dianggarkan di DPRD pun belum," tegas Dahlan.
Akibat komitmen manajemen Adhi Karya yang tidak mau memberi sogokan dalam setiap pekerjaan, proyek yang didapatkan perusahaan dari lembaga-lembaga mengalami penurunan.
"Turun (jumlah proyek) tidak apa-apa. Jangan kalah oleh pengaruh lingkungan. Selanjutnya, perbanyak proyek sesama BUMN yang tidak perlu menyogok," ucap dahlan.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2014