Bandung (ANTARA Jambi) - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani meluncurkan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) di Cisarua Kabupaten Bandung Barat, Rabu.
"Program Raskin ini mungkin yang terakhir pada 2015, selanjutnya akan dicari skema yang lebih pas dan efektif bagi penerima manfaat," kata Menko PMK di sela-sela peluncuran yang digelar di Balai Desa Pasir Halang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.
Peluncuran Raskin 2015 itu ditandai dengan penyerahan secara simbolis satu karung beras bersubsidi itu seberat 15 kilogram kepada salah seorang penerima manfaat raskin di desa itu.
Hadir pada kesempatan itu Gubernur Jabar H Ahmad Heryawan, Direktur Perum Bulog Leni Sugihat serta sejumlah kepala daerah di Jawa Barat. Kuota beras Raskin 2015 dialokasikan kepada 15,95 rumah tangga sasaran di seluruh Indonesia.
Menurut Puan Maharani penyaluran beras untuk keluarha miskin akan diperbaiki dan akan dicarikan skema yang lebih baik lagi, sehingga tepat waktu, tepat sasaran dan tepat ukuran atau timbangan.
"Kami melakukan evaluasi dan harus dilakukan perbaikan, kehadiran skema yang lebih efektif diperlukan. Yang pasti semuanya bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh mereka yang benar-benar berhak menerimanya," katanya.
Selain itu ia menyebutkan, program Raskin itu merupakan program penanggulangan sementara bagi warga miskin. Selama ini kendalanya adalah dalam data sehingga mengakibatkan penyaluran raskin memunculkan masalah di daerah.
"Seharusnya mereka yang berhak menerima raskin itu 15 Kg per rumah tangga sasaran, namun kenyataanya masih ada di bawah itu. Itu perlu diperbaiki dan perlu ada kesadaran bersama," katanya.
Di sisi lain, pihaknya juga mendorong RTS menjadi mandiri karena tidak bisa terus-terusan mengharapkan suatu hal atau program yang sifatnya sementara.
Selain itu Puan Maharani juga menginstruksikan para kepala daerah untuk mengawal program raskin ini secara benar dan menyikapi permasalahan yang dikeluhkan masyarakat.
"Para kepala daerah harus memberikan perhatian dan mendorong kebijakan dalam program raskin agar berjalan dengan baik. Jangan ada lagi beras raskin yang busuk atau tidak layak dikonsumsi. Bila itu masih ada di lapangan, kembalikan ke Bulog," katanya.
Pada kesempatan itu Menko PMK juga meminta Bulog untuk memperbaiki sistem penyimpanan dan beras Bulog yang disalurkan tidak boleh dari enam bulan penyimpanan di gudang.
"Pemerintah menggelontorkan anggaran infrastruktur untuk gudang-gudang Bulog. Penyimpanan jangan lebih dari enam bulan," katanya.
Pada kesempatan itu, Puan Maharani juga memberikan penghargaan kepada sejumlah kabupaten/kota di Jabar yang menuntaskan pembayaran Raskin 2014 seratus persen.
Daerah yang mendapatkan pengargaan 100 persen pembayaran raskin itu adalah Kota Bandung, Kota Banjar, Indramayu, Majalengka, Kabuapten Bandung Barat, Kuningan, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Cimahi dan sejumlah daerah lainnya.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015
"Program Raskin ini mungkin yang terakhir pada 2015, selanjutnya akan dicari skema yang lebih pas dan efektif bagi penerima manfaat," kata Menko PMK di sela-sela peluncuran yang digelar di Balai Desa Pasir Halang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.
Peluncuran Raskin 2015 itu ditandai dengan penyerahan secara simbolis satu karung beras bersubsidi itu seberat 15 kilogram kepada salah seorang penerima manfaat raskin di desa itu.
Hadir pada kesempatan itu Gubernur Jabar H Ahmad Heryawan, Direktur Perum Bulog Leni Sugihat serta sejumlah kepala daerah di Jawa Barat. Kuota beras Raskin 2015 dialokasikan kepada 15,95 rumah tangga sasaran di seluruh Indonesia.
Menurut Puan Maharani penyaluran beras untuk keluarha miskin akan diperbaiki dan akan dicarikan skema yang lebih baik lagi, sehingga tepat waktu, tepat sasaran dan tepat ukuran atau timbangan.
"Kami melakukan evaluasi dan harus dilakukan perbaikan, kehadiran skema yang lebih efektif diperlukan. Yang pasti semuanya bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh mereka yang benar-benar berhak menerimanya," katanya.
Selain itu ia menyebutkan, program Raskin itu merupakan program penanggulangan sementara bagi warga miskin. Selama ini kendalanya adalah dalam data sehingga mengakibatkan penyaluran raskin memunculkan masalah di daerah.
"Seharusnya mereka yang berhak menerima raskin itu 15 Kg per rumah tangga sasaran, namun kenyataanya masih ada di bawah itu. Itu perlu diperbaiki dan perlu ada kesadaran bersama," katanya.
Di sisi lain, pihaknya juga mendorong RTS menjadi mandiri karena tidak bisa terus-terusan mengharapkan suatu hal atau program yang sifatnya sementara.
Selain itu Puan Maharani juga menginstruksikan para kepala daerah untuk mengawal program raskin ini secara benar dan menyikapi permasalahan yang dikeluhkan masyarakat.
"Para kepala daerah harus memberikan perhatian dan mendorong kebijakan dalam program raskin agar berjalan dengan baik. Jangan ada lagi beras raskin yang busuk atau tidak layak dikonsumsi. Bila itu masih ada di lapangan, kembalikan ke Bulog," katanya.
Pada kesempatan itu Menko PMK juga meminta Bulog untuk memperbaiki sistem penyimpanan dan beras Bulog yang disalurkan tidak boleh dari enam bulan penyimpanan di gudang.
"Pemerintah menggelontorkan anggaran infrastruktur untuk gudang-gudang Bulog. Penyimpanan jangan lebih dari enam bulan," katanya.
Pada kesempatan itu, Puan Maharani juga memberikan penghargaan kepada sejumlah kabupaten/kota di Jabar yang menuntaskan pembayaran Raskin 2014 seratus persen.
Daerah yang mendapatkan pengargaan 100 persen pembayaran raskin itu adalah Kota Bandung, Kota Banjar, Indramayu, Majalengka, Kabuapten Bandung Barat, Kuningan, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Cimahi dan sejumlah daerah lainnya.(Ant)
Editor : Dodi Saputra
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015