Jakarta (ANTARA Jambi) - Konflik yang berkembang dan terjadi di sejumlah kawasan saat ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan pandangan mengenai perlunya tatanan global yang lebih baik dan adil bagi semua kawasan.
Peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika yang berlangsung pertengahan April 2015 diharapkan tidak hanya sekadar menjadi memorabilia peristiwa yang terjadi di Bandung 1955 lalu, namun juga diharapkan bisa kembali menyuarakan kepentingan negara-negara di kawasan Asia Afrika terhadap arsitektur politik internasional yang lebih baik.
Presiden Joko Widodo memiliki pandangan bahwa melalui perhelatan yang berlangsung 10 tahun sekali ini, maka jangan hanya sekadar melakukan sesuatu yang bersifat seremonial, namun juga harus memberikan arti.
Dalam wawancara khusus dengan Antara di Istana Merdeka yang berlangsung Senin (20/4), Presiden mengemukakan pandangannya tentang bagaimana kerja sama Asia Afrika dilihat dalam bingkai kekinian. Berikut petikan wawancara dengan Presiden Joko Widodo.
T : Bagaimana Bapak memandang perlunya keseimbangan dan keadilan global dikaitkan dengan momentum peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Jakarta dan Bandung pada April 2015?
J : Kita memang perlu sebuah keseimbangan global. Artinya apa yang kita lihat sekarang ada sebuah ketidakadilan global yang kelihatan nyata ketika 20 persen dari penduduk dunia di negara kaya menghabiskan 70 persen dari sumber daya bumi, sehingga perlu sebuah tatanan baru yang bisa menyeimbangkan kepentingan-kepentingan semua negara.
Kemudian kalau kita lihat masalah di Timur Tengah, mestinya di situ peran PBB bisa lebih cepat. Jangan sampai ada negara dengan menggunakan kekuatannya masuk ke sebuah negara tanpa mandat dari PBB. Sebab itu, menurut saya, perlu sebuah reformasi di PBB sehingga semua yang menjadi anggota merasa bahwa United Nations (PBB) ini ada manfaatnya.
T : Apa yang dimaksud dengan sebuah reformasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa?
J : Artinya yang paling penting semua negara merasa punya manfaat di situ. Kalau mau menyelesaikan masalah-masalah di sebuah negara ada (dari BB) mandat yang diberikan.
T : Bagaimana dengan adanya hak veto yang masih ada hingga saat ini untuk negara-negara tertentu?
J : Ya itulah yang tadi saya sampaikan perlu sebuah tatanan reformasi. Karena kita lihat aksi (masih terjadi-red) kekerasan (ketika sebuah masalah di suatu negara ada campur tangan pihak lain-red) tanpa mandat PBB. (Kondisi-red) itu telah menafikkan keberadaan badan dunia itu (sendiri-red) dan juga saya kira Konferensi Asia Afrika juga masih berhutang selama enam dasawarsa pada rakyat Palestina. Saya kira itu juga perlu disuarakan bahwa kita harus mendukung lahirnya sebuah negara Palestina yang merdeka dan terus berjuang bersama mereka.
T : Terkait keseimbangan global tentu negara-negara ini ada yang perlu strategic partnership. Bagaimana model yang tepat?
J : Besok (saat pembukaan peringatan 60 tahun KAA di Jakarta-red) yang akan kita bicarakan dalam sesion konferensi kita tidak mau mendahului, sekali lagi (forum KTT Asia Afrika red) ini milik semua negara, dan harus bicara dengan mereka kemauan mereka seperti apa. Pesan-pesan tadi saya kira perlu disampaikan oleh Indonesia sebagai negara besar dan negara Muslim terbesar memang harus berani berbicara, tapi sekali lagi pendekatan dialog memang harus dinomorsatukan.
T : Apa yang akan disampaikan oleh Indonesia dalam forum tersebut?
J : Sudah ada, tapi besok (saat pembukaan-red) baru kita sampaikan karena apapun menurut kita stabilitas kawasan penting, stabilitas politik maupun keamanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah negara, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan maupun mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Stabilitas keamanan, stabilitas politik dinegara di kawasan, sebuah yang penting. Tanpa itu jangan harap kita memiliki sebuah pertumbuhan ekonomi yang baik.
T : Ini artinya ASEAN dikaitkan dengan kawasan penting?
J : Kita di ASEAN selalu kita sampaikan, betul-betul kawasan yang sangat memiliki stabilitas keamanan yang baik, stabilitas politik yang baik itu yang harus dijaga sehingga pertumbuhan kita, seperti yang kita lihat dibanding kawasan yang lain kita lebih baik. Sisi ekonomi juga konektivitas antarkawasan, konektivitas antarnegara juga memerlukan perhatian karena dua hal yang menjadi kunci adalah, yang pertama stability, yang kedua adalah infrastruktur. Bila dua hal itu dimiliki oleh sebuah negara, atau sebuah kawasan maka saya kira pertumbuhan ekonomi akan mudah didongkrak naik.
T : Terkait stabilitas kita melihat ancaman dari dalam atau dari luar?
J : Ya bisa, stabilitas itu dua ancamannya, internal dan eksternal
Presiden Joko Widodo menilai negara dan semua pihak perlu memastikan stabilitas yang baik. Indonesia, menurut Kepala Negara, terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan stabilitas dapat terjaga.
T : Yang menjadi perhatian utama, apakah ancaman stabilitas internal atau eksternal?
J : Saya kira dua-duanya. Sekarang ini kan dengan posisi bebas ini kan dua-duanya bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Sebagus apapun sebuah negara kalau stabilitas eksternalnya terguncang juga akan terganggu.
T : Apakah bisa dikaitkan dengan terorisme, narkotika dan lainnya misalkan acaman fundamentalis?
J : Saya kira banyak, stabilitas keamanan, paham-paham radikal, paham-paham ekstrimisme yang sekarang hampir semua negara mengalami dan alhamdulillah kita dilihat sebagai sebuah negara yang juga mampu mengatasi itu dengan pendekatan yang berbeda, bukan hanya keamanan, tapi juga keagamaan dan budaya. Itu yang diingat oleh negara lain, Indonesia sebagai negara Islam moderat yang betul-betul tidak ada kompromi terhadap kekerasan yang berkaitan dengan terorisme dan ekstimisme.
T : Sejauh ini pencegahan paham radikal di Indonesia terkendali?
J : Karena bukan hanya menjadi (perhatian-red) negara, tapi masyarakat juga, ormas juga ikut. Seperti itu membendungnya. Yang membendung masyarakat, yang membendung organisasi massa, organisasi Islam moderat seperti NU, Muhammadiyah dan lainnya saya kira kita lebih mendapatkan keuntungan dari keberadaan mereka seperti itu. Kalau hanya negara saja kan sulit. Peran serta masyarakat sangat menentukan
T : TNI latihan di Poso, apakah pendekatan semacam ini dilakukan di daerah yang berpotensi radikalisasi?
J : Dimana pun titik-titik yang menjadi embrio dan rawan berkembangnya sebuah paham radikal dan ekstrimisme saya kira harus dilakukan pendekatan keamanan yang ditindaklanjuti dengan pendekatan keagamaan, jangan dibiarkan tumbuh.
T : Tentang ancaman narkoba, terkait kelanjutan proses hukuman mati?
J : Saya kira sudah saya sampaikan berkali-kali, perang dengan narkoba sebelum itu beres akan terus dilakukan, tidak perlu ditanyakan lagi kapan hukuman mati akan dilaksanakan, ada prosedur hukum yang belum selesai dilakukan oleh Kejaksaan Agung saya tidak akan campuri itu, eksekutornya di Kejaksaan Agung dan saya kira menunggu waktu saja.
T : Tidak ada pertimbangan lain, misal di negara luar WNI terancam hukuman mati?
J : Tidak ada, ini kedaulatan hukum mereka kita sudah berusaha dan ini juga kedaulatan hukum kita.
T : Tetap jalan saja?
J : Ya kita berusaha (untuk bebaskan WNI), saya kira kita tidak kurang-kurang, pertemuan dengan Menlu, disurati, menyiapkan diyat Rp2 miliar, tapi kalau mereka mempunyai hukum yang mungkin berbeda dengan kita ya saya kira harus hargai juga. Tapi bahwa kita harus berusaha, iya.
T : Bagaimana tekanan negara lain atau lembaga internasional?
J : Tekanan banyak dari negara atau lembaga tapi tidak ada, pengaruhnya, sudah firm (pelaksanaan hukuman mati sesuai aturan-red).
Presiden Joko Widodo yang dalam wawancara dengan Antara tersebut didampingi Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan hal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan memastikan stabilitas negara, kawasan dan global bisa terjaga dengan baik melalui kerja semua pihak.
Selain terjaganya stabilitas keamanan secara global, Kepala Negara juga memandang perlu adanya dorongan reformasi dalam arsitektur politik internasional sehingga pola hubungan antarkawasan dan antarnegara yang seimbang dan adil bisa terwujud. (Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015
Peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika yang berlangsung pertengahan April 2015 diharapkan tidak hanya sekadar menjadi memorabilia peristiwa yang terjadi di Bandung 1955 lalu, namun juga diharapkan bisa kembali menyuarakan kepentingan negara-negara di kawasan Asia Afrika terhadap arsitektur politik internasional yang lebih baik.
Presiden Joko Widodo memiliki pandangan bahwa melalui perhelatan yang berlangsung 10 tahun sekali ini, maka jangan hanya sekadar melakukan sesuatu yang bersifat seremonial, namun juga harus memberikan arti.
Dalam wawancara khusus dengan Antara di Istana Merdeka yang berlangsung Senin (20/4), Presiden mengemukakan pandangannya tentang bagaimana kerja sama Asia Afrika dilihat dalam bingkai kekinian. Berikut petikan wawancara dengan Presiden Joko Widodo.
T : Bagaimana Bapak memandang perlunya keseimbangan dan keadilan global dikaitkan dengan momentum peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Jakarta dan Bandung pada April 2015?
J : Kita memang perlu sebuah keseimbangan global. Artinya apa yang kita lihat sekarang ada sebuah ketidakadilan global yang kelihatan nyata ketika 20 persen dari penduduk dunia di negara kaya menghabiskan 70 persen dari sumber daya bumi, sehingga perlu sebuah tatanan baru yang bisa menyeimbangkan kepentingan-kepentingan semua negara.
Kemudian kalau kita lihat masalah di Timur Tengah, mestinya di situ peran PBB bisa lebih cepat. Jangan sampai ada negara dengan menggunakan kekuatannya masuk ke sebuah negara tanpa mandat dari PBB. Sebab itu, menurut saya, perlu sebuah reformasi di PBB sehingga semua yang menjadi anggota merasa bahwa United Nations (PBB) ini ada manfaatnya.
T : Apa yang dimaksud dengan sebuah reformasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa?
J : Artinya yang paling penting semua negara merasa punya manfaat di situ. Kalau mau menyelesaikan masalah-masalah di sebuah negara ada (dari BB) mandat yang diberikan.
T : Bagaimana dengan adanya hak veto yang masih ada hingga saat ini untuk negara-negara tertentu?
J : Ya itulah yang tadi saya sampaikan perlu sebuah tatanan reformasi. Karena kita lihat aksi (masih terjadi-red) kekerasan (ketika sebuah masalah di suatu negara ada campur tangan pihak lain-red) tanpa mandat PBB. (Kondisi-red) itu telah menafikkan keberadaan badan dunia itu (sendiri-red) dan juga saya kira Konferensi Asia Afrika juga masih berhutang selama enam dasawarsa pada rakyat Palestina. Saya kira itu juga perlu disuarakan bahwa kita harus mendukung lahirnya sebuah negara Palestina yang merdeka dan terus berjuang bersama mereka.
T : Terkait keseimbangan global tentu negara-negara ini ada yang perlu strategic partnership. Bagaimana model yang tepat?
J : Besok (saat pembukaan peringatan 60 tahun KAA di Jakarta-red) yang akan kita bicarakan dalam sesion konferensi kita tidak mau mendahului, sekali lagi (forum KTT Asia Afrika red) ini milik semua negara, dan harus bicara dengan mereka kemauan mereka seperti apa. Pesan-pesan tadi saya kira perlu disampaikan oleh Indonesia sebagai negara besar dan negara Muslim terbesar memang harus berani berbicara, tapi sekali lagi pendekatan dialog memang harus dinomorsatukan.
T : Apa yang akan disampaikan oleh Indonesia dalam forum tersebut?
J : Sudah ada, tapi besok (saat pembukaan-red) baru kita sampaikan karena apapun menurut kita stabilitas kawasan penting, stabilitas politik maupun keamanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah negara, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan maupun mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Stabilitas keamanan, stabilitas politik dinegara di kawasan, sebuah yang penting. Tanpa itu jangan harap kita memiliki sebuah pertumbuhan ekonomi yang baik.
T : Ini artinya ASEAN dikaitkan dengan kawasan penting?
J : Kita di ASEAN selalu kita sampaikan, betul-betul kawasan yang sangat memiliki stabilitas keamanan yang baik, stabilitas politik yang baik itu yang harus dijaga sehingga pertumbuhan kita, seperti yang kita lihat dibanding kawasan yang lain kita lebih baik. Sisi ekonomi juga konektivitas antarkawasan, konektivitas antarnegara juga memerlukan perhatian karena dua hal yang menjadi kunci adalah, yang pertama stability, yang kedua adalah infrastruktur. Bila dua hal itu dimiliki oleh sebuah negara, atau sebuah kawasan maka saya kira pertumbuhan ekonomi akan mudah didongkrak naik.
T : Terkait stabilitas kita melihat ancaman dari dalam atau dari luar?
J : Ya bisa, stabilitas itu dua ancamannya, internal dan eksternal
Presiden Joko Widodo menilai negara dan semua pihak perlu memastikan stabilitas yang baik. Indonesia, menurut Kepala Negara, terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan stabilitas dapat terjaga.
T : Yang menjadi perhatian utama, apakah ancaman stabilitas internal atau eksternal?
J : Saya kira dua-duanya. Sekarang ini kan dengan posisi bebas ini kan dua-duanya bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Sebagus apapun sebuah negara kalau stabilitas eksternalnya terguncang juga akan terganggu.
T : Apakah bisa dikaitkan dengan terorisme, narkotika dan lainnya misalkan acaman fundamentalis?
J : Saya kira banyak, stabilitas keamanan, paham-paham radikal, paham-paham ekstrimisme yang sekarang hampir semua negara mengalami dan alhamdulillah kita dilihat sebagai sebuah negara yang juga mampu mengatasi itu dengan pendekatan yang berbeda, bukan hanya keamanan, tapi juga keagamaan dan budaya. Itu yang diingat oleh negara lain, Indonesia sebagai negara Islam moderat yang betul-betul tidak ada kompromi terhadap kekerasan yang berkaitan dengan terorisme dan ekstimisme.
T : Sejauh ini pencegahan paham radikal di Indonesia terkendali?
J : Karena bukan hanya menjadi (perhatian-red) negara, tapi masyarakat juga, ormas juga ikut. Seperti itu membendungnya. Yang membendung masyarakat, yang membendung organisasi massa, organisasi Islam moderat seperti NU, Muhammadiyah dan lainnya saya kira kita lebih mendapatkan keuntungan dari keberadaan mereka seperti itu. Kalau hanya negara saja kan sulit. Peran serta masyarakat sangat menentukan
T : TNI latihan di Poso, apakah pendekatan semacam ini dilakukan di daerah yang berpotensi radikalisasi?
J : Dimana pun titik-titik yang menjadi embrio dan rawan berkembangnya sebuah paham radikal dan ekstrimisme saya kira harus dilakukan pendekatan keamanan yang ditindaklanjuti dengan pendekatan keagamaan, jangan dibiarkan tumbuh.
T : Tentang ancaman narkoba, terkait kelanjutan proses hukuman mati?
J : Saya kira sudah saya sampaikan berkali-kali, perang dengan narkoba sebelum itu beres akan terus dilakukan, tidak perlu ditanyakan lagi kapan hukuman mati akan dilaksanakan, ada prosedur hukum yang belum selesai dilakukan oleh Kejaksaan Agung saya tidak akan campuri itu, eksekutornya di Kejaksaan Agung dan saya kira menunggu waktu saja.
T : Tidak ada pertimbangan lain, misal di negara luar WNI terancam hukuman mati?
J : Tidak ada, ini kedaulatan hukum mereka kita sudah berusaha dan ini juga kedaulatan hukum kita.
T : Tetap jalan saja?
J : Ya kita berusaha (untuk bebaskan WNI), saya kira kita tidak kurang-kurang, pertemuan dengan Menlu, disurati, menyiapkan diyat Rp2 miliar, tapi kalau mereka mempunyai hukum yang mungkin berbeda dengan kita ya saya kira harus hargai juga. Tapi bahwa kita harus berusaha, iya.
T : Bagaimana tekanan negara lain atau lembaga internasional?
J : Tekanan banyak dari negara atau lembaga tapi tidak ada, pengaruhnya, sudah firm (pelaksanaan hukuman mati sesuai aturan-red).
Presiden Joko Widodo yang dalam wawancara dengan Antara tersebut didampingi Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan hal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan memastikan stabilitas negara, kawasan dan global bisa terjaga dengan baik melalui kerja semua pihak.
Selain terjaganya stabilitas keamanan secara global, Kepala Negara juga memandang perlu adanya dorongan reformasi dalam arsitektur politik internasional sehingga pola hubungan antarkawasan dan antarnegara yang seimbang dan adil bisa terwujud. (Ant)
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015