Jakarta (ANTARA Jambi)-Poros Maritim Dunia seyogianya tidak hanya menjadi jargon semata, sehingga arah pelaksanaan konsep tersebut harus ditujukan kepada hal yang lebih nyata seperti untuk membangkitkan perekonomian serta mengangkat kesejahteraan masyarakat.
Hal itu karena paradigma pemerintah yang menitikberatkan kepada konsep kemaritiman yang diwujudkan dalam program Poros Maritim Dunia dinilai juga bermanfaat untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional.
"Indonesia harus menegakkan baik kedaulatan ekonomi maupun kedaulatan wilayah NKRI. Pembangunan nasional pun harus diarahkan untuk berparadigma kelautan," kata Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia Dedy H Sutisna dalam acara peringatan Hari Kelautan Sedunia di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin.
Dedy menjabarkan, Poros Maritim Dunia yang dicetuskan Presiden Joko Widodo menjadi sebuah doktrin agar bangsa Indonesia melihat realitas geografis, geostrategis, dan geoekonomi yang masa depannya tergantung dan dipengaruhi dinamika di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.
Poros Maritim itu, ujar dia, juga mengacu kepada lima pilar utama yaitu antara lain pembangunan kembali budaya maritim, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut.
Selain itu, pilar lainnya adalah komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, serta diplomasi maritim yang mengajak semua mitra untuk bekerja sama pada bidang kelautan dan membangun kekuatan pertahanan maritim.
Selain Hari Kelautan Sedunia, pada waktu mendatang juga rencananya ada Puncak Peringatan Hari Nusantara 2015 bakal berlangsung di Provinsi Aceh pada Desember 2015, setelah resmi diluncurkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, Cirebon, Jawa Barat, 1 Juni 2015.
"Peringatan Hari Nusantara ini bertujuan untuk mengingatkan kembali dan mengubah mindset dari darat ke laut, sehingga Indonesia harus bisa menjadikan bidang kelautan sebagai arus utama di dalam pembangunan nasional," kata Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia Dedi H Sutisna.
Selain itu, ujar dia, Peringatan Hari Nusantara juga bertujuan untuk menghasilkan model pembangunan terintegrasi lintas sektor di kepulauan terluar atau terpencil untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mampu mengelola potensi sumber daya alam laut, untuk kesejahteraan masyarakat yang disegani dunia.
Tema yang diangkat pada peringatan kali ini yaitu "Kekayaan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim, Guna Mewujudkan Kejayaan dan Kemakmuran Bangsa".
"Hal itu sangat tepat untuk menunjukkan bahwa kekayaan energi dan sumber daya mineral yang dimiliki Indonesia dapat dijadikan salah satu sumber ekonomi bangsa dari laut yang akhirnya bermuara pada pencapaian cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia," ungkapnya.
Ada pun beberapa kegiatan yang dicanangkan untuk dilakukan sepanjang tahun 2015 adalah kegiatan pameran dan seminar pada sembilan perguruan tinggi berbasis kemaritiman, di mulai dari timur dan berakhir di barat Indonesia.
Kesembilan perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Papua (Manokwari) untuk wilayah Papua, Universitas Nusa Cendana (Kupang) untuk wilayah Nusa Tenggara, Universitas Hasanuddin (Makassar) untuk wilayah Sulawesi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Surabaya) untuk wilayah Jawa, Universitas Tanjung Pura (Pontianak) untuk wilayah Kalimantan serta Universitas Maritim Raja Ali Haji (Tanjung Pinang), Universitas Andalas (Padang), Universitas Sumatera Utara (Medan) dan Universitas Syiah Kuala (Banda Aceh).
Laksanakan berkesinambungan Selain itu, program Poros Maritim Dunia yang dicanangkan Presiden juga perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan membangkitkan kejayaan bahari Indonesia sebagaimana pernah tercipta di masa lalu.
"Sudah seharusnya kita menjadikan isu-isu maritim dan kelautan sebagai satu momentum yang harus berkesinambungan dengan membangun suatu fondasi yg kokoh agar Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.
Yuddy Chrisnandi mengingatkan posisi strategis dan pentingnya kemaritiman Indonesia di mata dunia sebagai jalur perdagangan internasional di masa lalu. "Artinya kita sudah punya warisan yang harus kita pertahankan dan digunakan agar memiliki nilai ekonomi yang tinggi," katanya.
Ia juga mengingatkan dalam politik ekonomi global terjadi pergeseran secara signifikan dari poros Amerika-Eropa Barat ke kawasan Asia-Pasifik.
Menurut Yuddy, perubahan paradigma tersebut setidaknya membuat Indonesia memperhatikan geopolitik antara lain karena ada kepentingan ekonomi dan potensi kemaritiman yg begitu memberikan harapan baru bagi pembangunan ekonomi dunia.
"Jaga potensi kekayaan maritim.. Tentu pemikiran ini sejalan dengan program Nawa Cita yaitu negara harus hadir, membangun kemandirian, dan meningkatkan daya saing serta menjaga keutuhan wilayahnya," katanya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga berpendapat bahwa membutuhkan terobosan pembangunan kemaritiman yang menggali potensi ekonomi menjadi nilai berskala tinggi.
Dalam sejumlah kesempatan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan telah menyiapkan dasar konsep dan kebijakan yang kuat dalam pembangunan berkelanjutan sektor kelautan dan perikanan untuk menteri berikutnya.
"Saya siap untuk menjadi 'bemper' untuk perikanan berkelanjutan," kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Senin (4/5).
Menurut Susi, platform yang kuat akan membuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan berkelanjutan lebih jelas dan tidak berubah-ubah kembali.
Dengan ada kejelasan dalam bidang aturan, menteri berikutnya dinilai bakal lebih mudah karena berbagai pihak pemangku kepentingan telah mengerti tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut.
Proposal unggulan Sementara dalam mendukung Poros Maritim Dunia, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) telah menyiapkan 100 proposal unggulan sektor perikanan dan kemaritiman yang diperkirakan bakal lebih dapat mengoptimalkan momentum program Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
"Kami akan menyeleksi dan menghasilkan 100 proposal unggulan, untuk mendukung pelaku usaha sektor perikanan dan maritim mendapatkan kredit pembiayaan Rp43 triliun," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto.
Menurut Yugi, pada tahap awal Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan akan meminta Kadin daerah, asosiasi dan pelaku usaha non-Kadin di seluruh Indonesia untuk mengirimkan proposal, sehingga setiap pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan bisa memanfaatkan momentum tersebut secara optimal.
Ia mengasumsikan bahwa setiap daerah akan mengirimkan sekitar 10 proposal jadi jumlah total untuk seluruh 33 provinsi di Tanah Air diprediksi akan mencapai sebanyak 330 proposal.
"Dari 330 proposal itu akan kami 'screening' untuk mendapatkan 100 proposal unggulan yang akan mendapatkan kredit tersebut," katanya.
Meski demikian, ujar dia, pihaknya juga ingin memulai penyaluran kredit tersebut pada tiga bisnis kelautan dan perikanan lebih dahulu.
Waketum Kadin memaparkan, ketiga bisnis sektor kelautan dan perikanan itu adalah bisnis pelabuhan, budidaya udang, dan sentra perikanan terpadu.
"Pasalnya, nilai ekspor ketiga bisnis itu cukup tinggi dan banyak pelaku usaha yang telah memiliki proposal tersebut," ujarnya.
Waketum Kadin menjelaskan, program pemberian kredit perbankan itu didukung oleh seluruh perbankan nasional dan asing yang ada di Indonesia. Namun sebagai bank inisiator yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank Danamon, BTPN, Bank Permata, Bank Bukopin, dan BPD Sulsel.
Menurut dia, program yang diinisiasi oleh Kadin Kelautan Perikanan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu, telah dibahas sejak Oktober 2014 lalu. "Ditambah lagi, laut kita nomor dua terbesar setelah Kanada. Jadi kami sangat optimistis hal itu tercapai," kata Yugi.
Dukung konektivitas Selain itu, Kadin juga mendukung Ekspedisi Nusantara Jaya yang merupakan salah satu program Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman guna memperlancar konektivitas antardaerah di Tanah Air.
"Kadin akan mendukung program ini dengan melibatkan seluruh pengurus Kadin untuk mengalokasikan Corporate Social Responsibility (CSR)," kata Yugi Prayanto.
Program Ekspedisi Nusantara Jaya rencananya bakal digelar pada 1-30 Juni 2015 dengan menyinggahi sebanyak 540 pelabuhan di seluruh Indonesia. Program tersebut dilaporkan menggunakan 86 kapal perintis, satu Kapal KRI Banda Aceh, dan dua kapal Rumah Sakit Doctor Share.
Deputi Koordinator Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan Budaya Maritim Safri Burhanuddin mengatakan, inti dari program Ekspedisi Nusantara Jaya adalah untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya sehingga bisa memangkas jalur distribusi barang dari satu daerah ke daerah lain di seluruh Indonesia.
"Program Ekspedisi Nusantara Jaya sebenarnya berasal dari ide Presiden Jokowi tentang tol laut, di mana Presiden mencermati lonjakan harga yang acapkali terjadi di daerah terpencil akibat tingginya biaya distribusi," kata Safri.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah ingin hadir dalam menjembatani persoalan harga barang yang tinggi akibat distribusi, yang selama ini sangat membebani daya beli masyarakat.
Sebelumnya, pemerintah mendorong program sektor transportasi seperti program Tol Laut dalam rangka menciptakan konektivitas yang lebih baik guna mengatasi biaya tinggi yang selama ini kerap dipermasalahkan kalangan pengusaha.
"Sistem logistik yang telah berjalan selama ini dinilai kurang efektif dan efisien serta ditengarai telah menciptakan biaya tinggi. Sejalan dengan masalah ini maka perlunya pemerintah mewujudkan gagasan Tol Laut," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Andreas Suhono.
Dengan konektivitas yang lebih baik di dalam implementasi Tol Laut, maka diharapkan Poros Maritim Dunia benar-benar diejawantahkan untuk meningkatkan perekonomian serta menguatkan kemakmuran masyarakat secara nasional. (Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015
Hal itu karena paradigma pemerintah yang menitikberatkan kepada konsep kemaritiman yang diwujudkan dalam program Poros Maritim Dunia dinilai juga bermanfaat untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional.
"Indonesia harus menegakkan baik kedaulatan ekonomi maupun kedaulatan wilayah NKRI. Pembangunan nasional pun harus diarahkan untuk berparadigma kelautan," kata Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia Dedy H Sutisna dalam acara peringatan Hari Kelautan Sedunia di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin.
Dedy menjabarkan, Poros Maritim Dunia yang dicetuskan Presiden Joko Widodo menjadi sebuah doktrin agar bangsa Indonesia melihat realitas geografis, geostrategis, dan geoekonomi yang masa depannya tergantung dan dipengaruhi dinamika di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.
Poros Maritim itu, ujar dia, juga mengacu kepada lima pilar utama yaitu antara lain pembangunan kembali budaya maritim, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut.
Selain itu, pilar lainnya adalah komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, serta diplomasi maritim yang mengajak semua mitra untuk bekerja sama pada bidang kelautan dan membangun kekuatan pertahanan maritim.
Selain Hari Kelautan Sedunia, pada waktu mendatang juga rencananya ada Puncak Peringatan Hari Nusantara 2015 bakal berlangsung di Provinsi Aceh pada Desember 2015, setelah resmi diluncurkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, Cirebon, Jawa Barat, 1 Juni 2015.
"Peringatan Hari Nusantara ini bertujuan untuk mengingatkan kembali dan mengubah mindset dari darat ke laut, sehingga Indonesia harus bisa menjadikan bidang kelautan sebagai arus utama di dalam pembangunan nasional," kata Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia Dedi H Sutisna.
Selain itu, ujar dia, Peringatan Hari Nusantara juga bertujuan untuk menghasilkan model pembangunan terintegrasi lintas sektor di kepulauan terluar atau terpencil untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mampu mengelola potensi sumber daya alam laut, untuk kesejahteraan masyarakat yang disegani dunia.
Tema yang diangkat pada peringatan kali ini yaitu "Kekayaan Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim, Guna Mewujudkan Kejayaan dan Kemakmuran Bangsa".
"Hal itu sangat tepat untuk menunjukkan bahwa kekayaan energi dan sumber daya mineral yang dimiliki Indonesia dapat dijadikan salah satu sumber ekonomi bangsa dari laut yang akhirnya bermuara pada pencapaian cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia," ungkapnya.
Ada pun beberapa kegiatan yang dicanangkan untuk dilakukan sepanjang tahun 2015 adalah kegiatan pameran dan seminar pada sembilan perguruan tinggi berbasis kemaritiman, di mulai dari timur dan berakhir di barat Indonesia.
Kesembilan perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Papua (Manokwari) untuk wilayah Papua, Universitas Nusa Cendana (Kupang) untuk wilayah Nusa Tenggara, Universitas Hasanuddin (Makassar) untuk wilayah Sulawesi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Surabaya) untuk wilayah Jawa, Universitas Tanjung Pura (Pontianak) untuk wilayah Kalimantan serta Universitas Maritim Raja Ali Haji (Tanjung Pinang), Universitas Andalas (Padang), Universitas Sumatera Utara (Medan) dan Universitas Syiah Kuala (Banda Aceh).
Laksanakan berkesinambungan Selain itu, program Poros Maritim Dunia yang dicanangkan Presiden juga perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan membangkitkan kejayaan bahari Indonesia sebagaimana pernah tercipta di masa lalu.
"Sudah seharusnya kita menjadikan isu-isu maritim dan kelautan sebagai satu momentum yang harus berkesinambungan dengan membangun suatu fondasi yg kokoh agar Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.
Yuddy Chrisnandi mengingatkan posisi strategis dan pentingnya kemaritiman Indonesia di mata dunia sebagai jalur perdagangan internasional di masa lalu. "Artinya kita sudah punya warisan yang harus kita pertahankan dan digunakan agar memiliki nilai ekonomi yang tinggi," katanya.
Ia juga mengingatkan dalam politik ekonomi global terjadi pergeseran secara signifikan dari poros Amerika-Eropa Barat ke kawasan Asia-Pasifik.
Menurut Yuddy, perubahan paradigma tersebut setidaknya membuat Indonesia memperhatikan geopolitik antara lain karena ada kepentingan ekonomi dan potensi kemaritiman yg begitu memberikan harapan baru bagi pembangunan ekonomi dunia.
"Jaga potensi kekayaan maritim.. Tentu pemikiran ini sejalan dengan program Nawa Cita yaitu negara harus hadir, membangun kemandirian, dan meningkatkan daya saing serta menjaga keutuhan wilayahnya," katanya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga berpendapat bahwa membutuhkan terobosan pembangunan kemaritiman yang menggali potensi ekonomi menjadi nilai berskala tinggi.
Dalam sejumlah kesempatan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan telah menyiapkan dasar konsep dan kebijakan yang kuat dalam pembangunan berkelanjutan sektor kelautan dan perikanan untuk menteri berikutnya.
"Saya siap untuk menjadi 'bemper' untuk perikanan berkelanjutan," kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Senin (4/5).
Menurut Susi, platform yang kuat akan membuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan berkelanjutan lebih jelas dan tidak berubah-ubah kembali.
Dengan ada kejelasan dalam bidang aturan, menteri berikutnya dinilai bakal lebih mudah karena berbagai pihak pemangku kepentingan telah mengerti tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut.
Proposal unggulan Sementara dalam mendukung Poros Maritim Dunia, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) telah menyiapkan 100 proposal unggulan sektor perikanan dan kemaritiman yang diperkirakan bakal lebih dapat mengoptimalkan momentum program Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
"Kami akan menyeleksi dan menghasilkan 100 proposal unggulan, untuk mendukung pelaku usaha sektor perikanan dan maritim mendapatkan kredit pembiayaan Rp43 triliun," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto.
Menurut Yugi, pada tahap awal Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan akan meminta Kadin daerah, asosiasi dan pelaku usaha non-Kadin di seluruh Indonesia untuk mengirimkan proposal, sehingga setiap pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan bisa memanfaatkan momentum tersebut secara optimal.
Ia mengasumsikan bahwa setiap daerah akan mengirimkan sekitar 10 proposal jadi jumlah total untuk seluruh 33 provinsi di Tanah Air diprediksi akan mencapai sebanyak 330 proposal.
"Dari 330 proposal itu akan kami 'screening' untuk mendapatkan 100 proposal unggulan yang akan mendapatkan kredit tersebut," katanya.
Meski demikian, ujar dia, pihaknya juga ingin memulai penyaluran kredit tersebut pada tiga bisnis kelautan dan perikanan lebih dahulu.
Waketum Kadin memaparkan, ketiga bisnis sektor kelautan dan perikanan itu adalah bisnis pelabuhan, budidaya udang, dan sentra perikanan terpadu.
"Pasalnya, nilai ekspor ketiga bisnis itu cukup tinggi dan banyak pelaku usaha yang telah memiliki proposal tersebut," ujarnya.
Waketum Kadin menjelaskan, program pemberian kredit perbankan itu didukung oleh seluruh perbankan nasional dan asing yang ada di Indonesia. Namun sebagai bank inisiator yaitu BRI, Bank Mandiri, BNI, Bank Danamon, BTPN, Bank Permata, Bank Bukopin, dan BPD Sulsel.
Menurut dia, program yang diinisiasi oleh Kadin Kelautan Perikanan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu, telah dibahas sejak Oktober 2014 lalu. "Ditambah lagi, laut kita nomor dua terbesar setelah Kanada. Jadi kami sangat optimistis hal itu tercapai," kata Yugi.
Dukung konektivitas Selain itu, Kadin juga mendukung Ekspedisi Nusantara Jaya yang merupakan salah satu program Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman guna memperlancar konektivitas antardaerah di Tanah Air.
"Kadin akan mendukung program ini dengan melibatkan seluruh pengurus Kadin untuk mengalokasikan Corporate Social Responsibility (CSR)," kata Yugi Prayanto.
Program Ekspedisi Nusantara Jaya rencananya bakal digelar pada 1-30 Juni 2015 dengan menyinggahi sebanyak 540 pelabuhan di seluruh Indonesia. Program tersebut dilaporkan menggunakan 86 kapal perintis, satu Kapal KRI Banda Aceh, dan dua kapal Rumah Sakit Doctor Share.
Deputi Koordinator Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan Teknologi, dan Budaya Maritim Safri Burhanuddin mengatakan, inti dari program Ekspedisi Nusantara Jaya adalah untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya sehingga bisa memangkas jalur distribusi barang dari satu daerah ke daerah lain di seluruh Indonesia.
"Program Ekspedisi Nusantara Jaya sebenarnya berasal dari ide Presiden Jokowi tentang tol laut, di mana Presiden mencermati lonjakan harga yang acapkali terjadi di daerah terpencil akibat tingginya biaya distribusi," kata Safri.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah ingin hadir dalam menjembatani persoalan harga barang yang tinggi akibat distribusi, yang selama ini sangat membebani daya beli masyarakat.
Sebelumnya, pemerintah mendorong program sektor transportasi seperti program Tol Laut dalam rangka menciptakan konektivitas yang lebih baik guna mengatasi biaya tinggi yang selama ini kerap dipermasalahkan kalangan pengusaha.
"Sistem logistik yang telah berjalan selama ini dinilai kurang efektif dan efisien serta ditengarai telah menciptakan biaya tinggi. Sejalan dengan masalah ini maka perlunya pemerintah mewujudkan gagasan Tol Laut," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Andreas Suhono.
Dengan konektivitas yang lebih baik di dalam implementasi Tol Laut, maka diharapkan Poros Maritim Dunia benar-benar diejawantahkan untuk meningkatkan perekonomian serta menguatkan kemakmuran masyarakat secara nasional. (Ant)
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015