Jambi (ANTARA Jambi) - DPRD Provinsi Jambi sepakat bahwa ketersediaan Rumah Potong Hewan (RPH) yang memadai di setiap kabupaten/kota di Jambi, sangat dibutuhkan dalam menerapkan peraturan daerah pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif yang baru disahkan.
"Pemprov belum memiliki RPH yang memadai di setiap kabupaten/kota. Akibatnya bisa membuat penerapan Ranperda tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif tidak berjalan," kata Anggota Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Jambi M Isroni di Jambi, Minggu.
Dia menjelaskan, Pansus II sebelumnya telah melakukan dengar pendapat dengan SKPD terkait dan juga melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat untuk memperoleh bahan masukan, informasi dan data akurat terhadap Perda yang diajukan eksekutif.
Bukan hanya itu, Pansus II juga telah melakukan study banding ke Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya telah menerapkan aturan yang sama terkait pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.
"Kita sangat mendorong pemerintah untuk menjamin keberadaan RPH yang dilengkapi fasilitas yang memadai. Untuk itu perlu didukung ketersediaan dana baik anggaran dari pusat, Pemprov Jambi dan Pemkab," katanya.
Selain adanya RPH yang memadai kata Isroni perlu adanya petugas yang memadai tidak hanya di RPH, tetapi juga hingga ke tingkat kecamatan atau desa melalui Puskeswan. Selain itu perlu adanya insentif untuk menjamin dan mempermudah akses peternak diantaranya yakni permodalan.
Ranperda ini kata Isroni penerapannya juga tidak bisa secara langsung, belajar dari pengalaman daerah lain sosialisasi dilakukan selama lebih kurang tiga tahun yang melibatkan ormas dan tokoh masyarakat.
Sebelumnya, pada rapat paripurna DPRD belum lama ini, DPRD Provinsi Jambi telah menyetujui lima Ranperda, satu diantara Ranperda yang masuk pembahasan dan telah disetujui yakni Ranperda tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif, meski begitu melihat kondisi di lapangan DPRD menilai Ranperda ini masih banyak kelemahan sebelum bisa diterapkan. (Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015
"Pemprov belum memiliki RPH yang memadai di setiap kabupaten/kota. Akibatnya bisa membuat penerapan Ranperda tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif tidak berjalan," kata Anggota Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Jambi M Isroni di Jambi, Minggu.
Dia menjelaskan, Pansus II sebelumnya telah melakukan dengar pendapat dengan SKPD terkait dan juga melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat untuk memperoleh bahan masukan, informasi dan data akurat terhadap Perda yang diajukan eksekutif.
Bukan hanya itu, Pansus II juga telah melakukan study banding ke Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya telah menerapkan aturan yang sama terkait pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.
"Kita sangat mendorong pemerintah untuk menjamin keberadaan RPH yang dilengkapi fasilitas yang memadai. Untuk itu perlu didukung ketersediaan dana baik anggaran dari pusat, Pemprov Jambi dan Pemkab," katanya.
Selain adanya RPH yang memadai kata Isroni perlu adanya petugas yang memadai tidak hanya di RPH, tetapi juga hingga ke tingkat kecamatan atau desa melalui Puskeswan. Selain itu perlu adanya insentif untuk menjamin dan mempermudah akses peternak diantaranya yakni permodalan.
Ranperda ini kata Isroni penerapannya juga tidak bisa secara langsung, belajar dari pengalaman daerah lain sosialisasi dilakukan selama lebih kurang tiga tahun yang melibatkan ormas dan tokoh masyarakat.
Sebelumnya, pada rapat paripurna DPRD belum lama ini, DPRD Provinsi Jambi telah menyetujui lima Ranperda, satu diantara Ranperda yang masuk pembahasan dan telah disetujui yakni Ranperda tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif, meski begitu melihat kondisi di lapangan DPRD menilai Ranperda ini masih banyak kelemahan sebelum bisa diterapkan. (Ant)
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015