Jambi (ANTARA Jambi) - Bupati Sarolangun H Cek Endra meminta kepada para pejabat eselon II,III dan IV yang baru dilantik dan seluruh SKPD dilingkup pemerintahanya harus memiliki target kinerja untuk kedepan.
Seusai melantik melantik sejumlah pejabat eselon II,III dan IV diruang pola Bupati Sarolangun, baru-baru ini, selain itu para pejabat yang baru dilantik harus memikirkan apa yang akan dilakukan ditempat yang baru.
Jika tidak ada target, bupati Cek Endra menjelaskan sulit untuk merubah kinerja SKPD ke raha yang lebih
baik lagi.
Saat ini, kata dia, BPK terus melakukan pemeriksaan terhadap temuan - temuan, dan ia khawatirkan apabila ada SKPD yang tidak memiliki target, maka setiap tahun akan semakin banyak temuan dipemerintah Kabupaten Sarolangu ini.
"SKPD harus mempunyai target yang jelas, mulai dari disiplin pegawai, waktu, apalagi target - target yang bisa dinilai dengan uang," kata dia menyebutkan.
Dicontohkan, seperti penyerapan anggaran, logikanya kata Cek Endra seharusnya pertengahan tahun anggaran sudah terserap sebesar 50 persen, namun dari rekomendasi dari BPK rata rata seluruh kabupaten/kota yang ada diprovinsi Jambi, penyerapan anggaran pada akhir tahun yaitu pada bulan Desember.
"Ini semua bisa menghambat pembangunan dan juga menghambat aliran dana yang akan turun ke masyarakat, ini sangat banyak dampaknya," kata dia. (Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015
Seusai melantik melantik sejumlah pejabat eselon II,III dan IV diruang pola Bupati Sarolangun, baru-baru ini, selain itu para pejabat yang baru dilantik harus memikirkan apa yang akan dilakukan ditempat yang baru.
Jika tidak ada target, bupati Cek Endra menjelaskan sulit untuk merubah kinerja SKPD ke raha yang lebih
baik lagi.
Saat ini, kata dia, BPK terus melakukan pemeriksaan terhadap temuan - temuan, dan ia khawatirkan apabila ada SKPD yang tidak memiliki target, maka setiap tahun akan semakin banyak temuan dipemerintah Kabupaten Sarolangu ini.
"SKPD harus mempunyai target yang jelas, mulai dari disiplin pegawai, waktu, apalagi target - target yang bisa dinilai dengan uang," kata dia menyebutkan.
Dicontohkan, seperti penyerapan anggaran, logikanya kata Cek Endra seharusnya pertengahan tahun anggaran sudah terserap sebesar 50 persen, namun dari rekomendasi dari BPK rata rata seluruh kabupaten/kota yang ada diprovinsi Jambi, penyerapan anggaran pada akhir tahun yaitu pada bulan Desember.
"Ini semua bisa menghambat pembangunan dan juga menghambat aliran dana yang akan turun ke masyarakat, ini sangat banyak dampaknya," kata dia. (Ant)
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015