Jambi (ANTARA Jambi) - Penjabat Gubernur Jambi, Irman, enggan menerbitkan surat keputusan yang menyatakan bahwa Jambi siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta kekeringan, karena dianggap tidak perlu.
"Kita nggak perlu SK, kalau perlu saya buatkan surat ke pusat bahwa kita sudah melakukan upaya secara maksimal. Apalagi dari titik 'hot spot' jumlahnya jauh menurun. Kita tidak harus menunggu SK, kita jangan terlalu formalitas sekarang, harus gerak cepat," kata Irman di Jambi, Rabu.
Menurut dia, kondisi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap di Provinsi Jambi belum masuk kategori siaga darurat Karhutla. Meski tiga kabupaten di Jambi sudah menetapkan status siaga darurat Karhutla dan kekeringan.
Disinggung wacana pemerintah Provinsi Jambi untuk meliburkan sekolah, Irman juga mengatakan bahwa itu tidak perlu dilakukan.
"Kita kan masih bisa lihat, mobil kan belum terganggu betul. Tapi kita berharap kondisi ini berangsur membaik," katanya.
Sementara menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Ridham Priskap, SK penetapan status siaga darurat Karhutla di Provinsi Jambi belum dibutuhkan.
"Data yang kita peroleh dari BMKG, titik 'hot spot' kita menunjukkan trend menurun dan belum masuk kategori darurat. Tapi, kondisi ini harus kita antisipasi dan kita koordinasikan dengan pusat, termasuk upaya-upaya preventif," kata Sekda.
"Jadi gubernur tidak akan mengeluarkan keputusan yang menetapkan Provinsi Jambi siaga darurat. Tapi kita akan melaporkan ke pusat bahwa kita telah melakukan upaya-upaya dalam rangka menekan 'hot spot' ini," katanya lagi.
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui BNPB telah menjanjikan akan siap meluncurkan bantuan pemadaman Karhutla di Provinsi Jambi, jika Jambi sudah dalam status siaga darurat Karhutla yang dibuktikan dengan SK gubernur sesuai rekomendasi dua kabupaten.
"Pusat siap membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui 'water bombing' dan modifikasi cuaca, jika SK penetapan status siaga darurat Karhutla sudah ditetapkan gubernur. Termasuk pengucuran dana 'on call'," kata Kepala BPBD Provinsi Jambi, Arif Munandar.
Sekedar diketahui, syarat penetapan status siaga darurat Karhutla ini sudah lengkap, dimana sudah tiga kabupaten yang menetapkan status siaga darurat Karhutla. Yakni Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dan Muarojambi.
Bahkan Bupati Muarojambi, Burhanuddin Mahir, sudah mengambil langkah yang sama dengan Kabupaten Tanjabtim dan Tanjabbar, yakni meliburkan anak-anak sekolah.
Menanggapi kondisi ini, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston, mendorong Pemprov Jambi menetapkan SK status siaga Karhutla itu.
"Kalau sudah mendesak ya harus di tetapkan. Apalagi kondisi kabut asap ini semakin parah," kata Cornelis.
Sementara itu, Ketua PWNU Provinsi Jambi, Aminullah Amid, menghimbau masyarakat muslim Jambi untuk bersama-sama bermunajad kepada Allah dengan melakukan sholat Istisqa (sholat minta hujan) serentak, pada Jum'at (28/8) ini di masjid-masjid di Provinsi Jambi. (Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015
"Kita nggak perlu SK, kalau perlu saya buatkan surat ke pusat bahwa kita sudah melakukan upaya secara maksimal. Apalagi dari titik 'hot spot' jumlahnya jauh menurun. Kita tidak harus menunggu SK, kita jangan terlalu formalitas sekarang, harus gerak cepat," kata Irman di Jambi, Rabu.
Menurut dia, kondisi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap di Provinsi Jambi belum masuk kategori siaga darurat Karhutla. Meski tiga kabupaten di Jambi sudah menetapkan status siaga darurat Karhutla dan kekeringan.
Disinggung wacana pemerintah Provinsi Jambi untuk meliburkan sekolah, Irman juga mengatakan bahwa itu tidak perlu dilakukan.
"Kita kan masih bisa lihat, mobil kan belum terganggu betul. Tapi kita berharap kondisi ini berangsur membaik," katanya.
Sementara menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Ridham Priskap, SK penetapan status siaga darurat Karhutla di Provinsi Jambi belum dibutuhkan.
"Data yang kita peroleh dari BMKG, titik 'hot spot' kita menunjukkan trend menurun dan belum masuk kategori darurat. Tapi, kondisi ini harus kita antisipasi dan kita koordinasikan dengan pusat, termasuk upaya-upaya preventif," kata Sekda.
"Jadi gubernur tidak akan mengeluarkan keputusan yang menetapkan Provinsi Jambi siaga darurat. Tapi kita akan melaporkan ke pusat bahwa kita telah melakukan upaya-upaya dalam rangka menekan 'hot spot' ini," katanya lagi.
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui BNPB telah menjanjikan akan siap meluncurkan bantuan pemadaman Karhutla di Provinsi Jambi, jika Jambi sudah dalam status siaga darurat Karhutla yang dibuktikan dengan SK gubernur sesuai rekomendasi dua kabupaten.
"Pusat siap membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui 'water bombing' dan modifikasi cuaca, jika SK penetapan status siaga darurat Karhutla sudah ditetapkan gubernur. Termasuk pengucuran dana 'on call'," kata Kepala BPBD Provinsi Jambi, Arif Munandar.
Sekedar diketahui, syarat penetapan status siaga darurat Karhutla ini sudah lengkap, dimana sudah tiga kabupaten yang menetapkan status siaga darurat Karhutla. Yakni Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dan Muarojambi.
Bahkan Bupati Muarojambi, Burhanuddin Mahir, sudah mengambil langkah yang sama dengan Kabupaten Tanjabtim dan Tanjabbar, yakni meliburkan anak-anak sekolah.
Menanggapi kondisi ini, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston, mendorong Pemprov Jambi menetapkan SK status siaga Karhutla itu.
"Kalau sudah mendesak ya harus di tetapkan. Apalagi kondisi kabut asap ini semakin parah," kata Cornelis.
Sementara itu, Ketua PWNU Provinsi Jambi, Aminullah Amid, menghimbau masyarakat muslim Jambi untuk bersama-sama bermunajad kepada Allah dengan melakukan sholat Istisqa (sholat minta hujan) serentak, pada Jum'at (28/8) ini di masjid-masjid di Provinsi Jambi. (Ant)
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015