Jambi (ANTARA Jambi) - Penjabat Gubernur Jambi, Irman, dalam waktu dekat akan merombak "kabinet" atau menganti sejumlah pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai upaya peningkatan kinerja di pemerintahannya.
"Jika memang ada dibutuhkan untuk peningkatan kinerja, saya akan lakukan reshufle (perombakan) itu," kata Irman di Jambi, Selasa.
Bahkan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri ini sudah memiliki nama-nama pejabat Pemprov Jambi yang akan di reshufle itu.
"Bukan dikantongi, itu sudah ada di kepala saya. Kita akan lihat nanti, tapi semua harus dengan niat yang baik," ujarnya.
Irman menambahkan, tugasnya ke Jambi yakni untuk memastikan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kemudian peningkatan kinerja pemerintah serta mengkondisikan Pilkada serentak berjalan dengan baik.
Sementara itu, pengamat Ekonomi Jambi, Pantun Bukit, menilai reshuffle memang layak dilakukan. Pasalnya, masih banyak SKPD Pemprov Jambi yang lemah, mislanya di bidang ekonomi.
Dia mencontohkan, Jambi sudah sejak lama mengimpikan memiliki industry hilir, tapi nyatanya respon SKPD sangat minim, bahkan nyaris tidak ada respon.
Contoh lain, kata dia, naiknya harga sejumlah barang dan Sembako di pasaran. Penyebabnya, jelas Pantun, dikarenakan distribusi barang yang tak jelas pengaturannya. Kemudian tak adanya resi gudang, sehingga para pedagang kerap menimbun barang. Akibatnya kerap kali masyarakat dirugikan.
"Inikan akibat SKPD yang membidangi ekonomi Pemprov Jambi tidak jelas kerjanya. Kontrolnya tidak ada, lemah sekali," kata Pantun.
Tak hanya itu, Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Jambi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) juga tak pernah menyentuh angka 100. Menurut Pantun, itu salah satu yang menunjukan lemahnya SKPD Pemprov Jambi.
"Itukan indikator kesejahteraan petani, artinya kinerja SKPD untuk membuat gebrakan tidak ada. Tiap tahun petani selalu merugi," ujarnya.
Ditambah lagi masalah lemahnya serapan program Upaya Khusus (Upsus) dari pemerintah pusat untuk bidang pertanian. Menurut Pantun, itu juga menunjukan lemahnya SKPD yang membidanginya.
"Termasuk juga Dana Desa yang tidak juga direspon dengan baik oleh SKPD," katanya menjelaskan.
Hanya saja Pantun enggan menyebut secara gamblang SKPD bidang ekonomi mana yang lemah. Tapi ia sepakat jika Pj Gubernur Jambi melakukan perombakan sejumlah SKPD.
"Pj bisa lihat dari serapan anggaran rendah, kemudian dievaluasi. Perombakan itu kewenangan Pj Gubernur Jambi," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Jambi, Syahbandar, juga menyambut baik rencana perombakan sejumlah SKPD tersebut. Namun ia enggan membeberkan mana SKPD yang dianggap pantas untuk diganti.
"Itu kewenangan Pj Gubernur, tapi kalau akan merombak SKPD kita sangat mendukung untuk perbaikan kinerja dan pencapaian Jambi Emas 2015. Ada beberapa SKPD dan Kepala Biro yang harus dievaluasi. Tapi kita tidak etis jika sebutkan SKPD mana," kata Syahbandar. (Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015
"Jika memang ada dibutuhkan untuk peningkatan kinerja, saya akan lakukan reshufle (perombakan) itu," kata Irman di Jambi, Selasa.
Bahkan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri ini sudah memiliki nama-nama pejabat Pemprov Jambi yang akan di reshufle itu.
"Bukan dikantongi, itu sudah ada di kepala saya. Kita akan lihat nanti, tapi semua harus dengan niat yang baik," ujarnya.
Irman menambahkan, tugasnya ke Jambi yakni untuk memastikan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kemudian peningkatan kinerja pemerintah serta mengkondisikan Pilkada serentak berjalan dengan baik.
Sementara itu, pengamat Ekonomi Jambi, Pantun Bukit, menilai reshuffle memang layak dilakukan. Pasalnya, masih banyak SKPD Pemprov Jambi yang lemah, mislanya di bidang ekonomi.
Dia mencontohkan, Jambi sudah sejak lama mengimpikan memiliki industry hilir, tapi nyatanya respon SKPD sangat minim, bahkan nyaris tidak ada respon.
Contoh lain, kata dia, naiknya harga sejumlah barang dan Sembako di pasaran. Penyebabnya, jelas Pantun, dikarenakan distribusi barang yang tak jelas pengaturannya. Kemudian tak adanya resi gudang, sehingga para pedagang kerap menimbun barang. Akibatnya kerap kali masyarakat dirugikan.
"Inikan akibat SKPD yang membidangi ekonomi Pemprov Jambi tidak jelas kerjanya. Kontrolnya tidak ada, lemah sekali," kata Pantun.
Tak hanya itu, Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Jambi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) juga tak pernah menyentuh angka 100. Menurut Pantun, itu salah satu yang menunjukan lemahnya SKPD Pemprov Jambi.
"Itukan indikator kesejahteraan petani, artinya kinerja SKPD untuk membuat gebrakan tidak ada. Tiap tahun petani selalu merugi," ujarnya.
Ditambah lagi masalah lemahnya serapan program Upaya Khusus (Upsus) dari pemerintah pusat untuk bidang pertanian. Menurut Pantun, itu juga menunjukan lemahnya SKPD yang membidanginya.
"Termasuk juga Dana Desa yang tidak juga direspon dengan baik oleh SKPD," katanya menjelaskan.
Hanya saja Pantun enggan menyebut secara gamblang SKPD bidang ekonomi mana yang lemah. Tapi ia sepakat jika Pj Gubernur Jambi melakukan perombakan sejumlah SKPD.
"Pj bisa lihat dari serapan anggaran rendah, kemudian dievaluasi. Perombakan itu kewenangan Pj Gubernur Jambi," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Jambi, Syahbandar, juga menyambut baik rencana perombakan sejumlah SKPD tersebut. Namun ia enggan membeberkan mana SKPD yang dianggap pantas untuk diganti.
"Itu kewenangan Pj Gubernur, tapi kalau akan merombak SKPD kita sangat mendukung untuk perbaikan kinerja dan pencapaian Jambi Emas 2015. Ada beberapa SKPD dan Kepala Biro yang harus dievaluasi. Tapi kita tidak etis jika sebutkan SKPD mana," kata Syahbandar. (Ant)
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015