Jakarta (ANTARA Jambi) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan pembukaan sekat kanal untuk mengairi lahan gambut agar tetap basah perlu pengendalian peruntukan dan pengawasan intensif sehingga tidak dialihfungsikan.
"Ya sekarang kami kontrol," katanya di sela-sela diskusi "Tata Kelola Ekosistem, Tata Air (Hidrologi) dan Rehabilitasi Pasca-Kebakaran Ekosistem Gambut di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan pembukaan kanal adalah salah satu cara mengairi lahan gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar.
Ia mengaku saat memobilisasi alat untuk memadamkan api di Kalimantan Selatan, pihaknya menemukan kanal-kanal lama yang sudah tertutup. Kemudian, kanal itu diperbaiki dan dibuka jalur agar airnya masuk sehingga dapat membasahi lahan gambut.
Dia mengatakan pemerintah saat ini semakin tegas menangani berbagai kasus yang menyalahi aturan dan merusak lingkungan. "Sekarang kan pemerintahnya sudah mau kejam, mulai kejam sebetulnya dengan dicabut izin (pengelolaan)," ujar Siti.
Sekat kanal akan menyebabkan tanaman gambut dalam kondisi basah dan ada persediaan air. Hingga kini ada 286 perusahaan konsesi yang akan diperiksa karena terindikasi berperan dalam pembakaran lahan hutan.
"Yang kita siapin 139 tambah 147. Hari ini saya dapat laporan lagi setelah kita analisa nambah lagi," tuturnya.
Ia menambahkan perhatian khusus ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta pembasahan lahan gambut. "Memang perintah Pak Presiden ini harus dibasahi rumputnya," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015
"Ya sekarang kami kontrol," katanya di sela-sela diskusi "Tata Kelola Ekosistem, Tata Air (Hidrologi) dan Rehabilitasi Pasca-Kebakaran Ekosistem Gambut di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan pembukaan kanal adalah salah satu cara mengairi lahan gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar.
Ia mengaku saat memobilisasi alat untuk memadamkan api di Kalimantan Selatan, pihaknya menemukan kanal-kanal lama yang sudah tertutup. Kemudian, kanal itu diperbaiki dan dibuka jalur agar airnya masuk sehingga dapat membasahi lahan gambut.
Dia mengatakan pemerintah saat ini semakin tegas menangani berbagai kasus yang menyalahi aturan dan merusak lingkungan. "Sekarang kan pemerintahnya sudah mau kejam, mulai kejam sebetulnya dengan dicabut izin (pengelolaan)," ujar Siti.
Sekat kanal akan menyebabkan tanaman gambut dalam kondisi basah dan ada persediaan air. Hingga kini ada 286 perusahaan konsesi yang akan diperiksa karena terindikasi berperan dalam pembakaran lahan hutan.
"Yang kita siapin 139 tambah 147. Hari ini saya dapat laporan lagi setelah kita analisa nambah lagi," tuturnya.
Ia menambahkan perhatian khusus ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta pembasahan lahan gambut. "Memang perintah Pak Presiden ini harus dibasahi rumputnya," kata dia.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015