Jambi (ANTARA Jambi) - DPRD Provinsi Jambi, Selasa, menggelar sidang paripurna dengan agenda menyampaikan pemandangan umum terhadap nota keuangan dan RAPBD Pemprov Jambi tahun 2016.
Sebanyak sembilan Fraksi di DPRD Provinsi Jambi itu menyoroti alokasi anggaran dan kebijakan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) Pemprov Jambi tahun 2016, terutama bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Irmanto menjelaskan, di bidang pendidikan harus ada rumusan secara mendalam terkait pendidikan tingkat SLTA yang akan menjadi tanggung jawab Pemprov Jambi.
Kemudian di bidang kesehatan, harus dikaji betul serta dialokasikan dana dalam rangka penanganan dampak bencana asap terhadap kesehatan masyarakat.
Kemudian Fraksi Golongan Karya, melalui juru bicaranya Masnah Busro mengatakan, ada beberapa point yang menjadi perhatian Golkar. Di bidang infrastruktur, Pemprov Jambi harus memperhatikan kualitas dari pada kuantitas, contohnya kualitas pembangunan jalan harus benar-benar diperhatikan.
"Pemerintah juga harus berani melakukan black list terhadap kontraktor nakal," kata Masnah Busro.
Di bidang kesehatan, Fraksi Golkar juga mengingatkan agar Pj Gubernur Jambi untuk mengambil tindakan atas pengangkatan direktur RS Mayjend A Thalib Kerinci yang tidak sesuai prosedur.
"Dalam undang-undang disebutkan untuk menjadi kepala runah sakit harus seorang tenaga medis, sementara yang diangkat sekarang bukan tenaga medis," katanya.
Kemudian dalam hal antisipasi bencana, disebutkan Masnah bahwa Pemerintah sudah seharusya menyiapkan pos-pos anggaran untuk antisipasi kebakaran lahan, kekeringan dan penyediaan air bersih.
"Khusus untuk Karhutla, kami harapkan SKPD terkait melalukan analisis yang akurat terhadap fakta di lapangan," kata Masnah menjelaskan.
Selanjutnya, juru bicara fraksi Kebangkitan Bangsa Eka Marlina menyoroti persoalan belanja langsung dan tidak langsung tahun 2015 dan 2016 yang mengalami perkembangan tidak baik. Dimana terjadi perpindahan alokasi belanja tidak langsung ke belanja langsung sebanyak 6,44 persen.
Juru bicara fraksi Gerindra Bustami Yahya, menyatakan, Dispenda belum mengalokasikan target retribusi atas pemakaian kekayaan daera tahun 2016. Kemudian, pihaknya juga mempertanyakan mengenai berkurangnya perolehan laba penyertaan modal pada bank Jambi dan perusahaan swasta.
Bustami juga menyoroti anggaran di bidang pendidikan yang cukup besar. Untuk itu pihaknya meminta agar Disdik Provinsi benar-benar mempersiapkan instrumen pelaksanaan kegiatan. serta tetap menyelesaikan persoalan beasiswa yang menjadi temuan BPK RI.
Kemudian fraksi PAN dengan juru bicara Hasim Ayub meminta Dinas PU melaksanakan komitmen perbaikan ruas jalan di Tanjabbar serta menjalankan proses pembebasan lahan di Jalan Pattimura dan areal Bandara Sulthan Thaha.
Dia juga mencermati, tidak ada lagi upaya pengalokasian anggaran khusus program Jamkesmasda dan Jamkesmasprov di Dinkes dan RSUP. Hal ini sangat ironis, ditengah masyarakat yang sedang kena musibah kabut asap.
Fraksi Restorasi Nurani, melalui Juru Bicaranya Edmon mengkritik Dinas Kesehatan. Kenaikan anggaran yang lebih dari 100 persen menurutnya tidak dibarengi dengan perencanaan penganggaran yang baik. Begitu juga anggaran fantastis di Dinas PU, dimana rencana kegiatan tahun 2016 tidak berbeda dengan tahun 2015 lalu.
Kemudian dari Fraksi PPP melalui juru bicaranya Mauli mempertanyakan nasib kelanjutan program beasiswa Provinsi Jambi. Pihaknya berpendapat tidak perlu menghentikan program ini.
"Kemudian juga seharusnya ada pemerataan dalam bidang pendidikan. Jangan ada perbedaan, seperti ada sekolah yang mendapatkan bantuan anggaran, sementara di sekolah lainnya tidak dapat," kata Mauli..
Selanjutnya Fraksi PDIP dengan juri bicaranya Zainul Arpan menyarankan agar pihak Pemprov Jambi dalam menyusun pagu anggaran harus lebih mengacu pada alokasi historis. Seperti bencana kabut asap ini adalah bencana setiap tahun. Namun terlambat ditangani karena tidak tersedianya anggaran.
Sementara Fraksi Bintang Keadilan yang diketuai Rudi Wijaya juga menyampaikan hal serupa. Dimana ada anggaran Rp3,5 miliar untuk keadaan darurat Bencana. Dan Fraksi Bintang Keadilan mengusulkan agar dana tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Rapat Paripurna DPRD dibuka langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston didamping Wakil Ketua I Zoerman Manap dan Wakil ketua III Ar Syahbandar.
Cornelis Buston mengatakan, setelah penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi, pembahasan RAPBD Pemprov Jambi 2016 akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah terkait pemandangan umum fraksi, Senin (26/10).
Sementara itu, menanggapi masukan, kritik dan saran sembilan fraksi DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Ridham Priskap, enggan berkomentar banyak.
"Nanti yah, kita bahas dulu bersama tim TAPD. Nanti Senin depan baru kita sampaikan jawaban kita," kata Sekda. (Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015
Sebanyak sembilan Fraksi di DPRD Provinsi Jambi itu menyoroti alokasi anggaran dan kebijakan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) Pemprov Jambi tahun 2016, terutama bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Irmanto menjelaskan, di bidang pendidikan harus ada rumusan secara mendalam terkait pendidikan tingkat SLTA yang akan menjadi tanggung jawab Pemprov Jambi.
Kemudian di bidang kesehatan, harus dikaji betul serta dialokasikan dana dalam rangka penanganan dampak bencana asap terhadap kesehatan masyarakat.
Kemudian Fraksi Golongan Karya, melalui juru bicaranya Masnah Busro mengatakan, ada beberapa point yang menjadi perhatian Golkar. Di bidang infrastruktur, Pemprov Jambi harus memperhatikan kualitas dari pada kuantitas, contohnya kualitas pembangunan jalan harus benar-benar diperhatikan.
"Pemerintah juga harus berani melakukan black list terhadap kontraktor nakal," kata Masnah Busro.
Di bidang kesehatan, Fraksi Golkar juga mengingatkan agar Pj Gubernur Jambi untuk mengambil tindakan atas pengangkatan direktur RS Mayjend A Thalib Kerinci yang tidak sesuai prosedur.
"Dalam undang-undang disebutkan untuk menjadi kepala runah sakit harus seorang tenaga medis, sementara yang diangkat sekarang bukan tenaga medis," katanya.
Kemudian dalam hal antisipasi bencana, disebutkan Masnah bahwa Pemerintah sudah seharusya menyiapkan pos-pos anggaran untuk antisipasi kebakaran lahan, kekeringan dan penyediaan air bersih.
"Khusus untuk Karhutla, kami harapkan SKPD terkait melalukan analisis yang akurat terhadap fakta di lapangan," kata Masnah menjelaskan.
Selanjutnya, juru bicara fraksi Kebangkitan Bangsa Eka Marlina menyoroti persoalan belanja langsung dan tidak langsung tahun 2015 dan 2016 yang mengalami perkembangan tidak baik. Dimana terjadi perpindahan alokasi belanja tidak langsung ke belanja langsung sebanyak 6,44 persen.
Juru bicara fraksi Gerindra Bustami Yahya, menyatakan, Dispenda belum mengalokasikan target retribusi atas pemakaian kekayaan daera tahun 2016. Kemudian, pihaknya juga mempertanyakan mengenai berkurangnya perolehan laba penyertaan modal pada bank Jambi dan perusahaan swasta.
Bustami juga menyoroti anggaran di bidang pendidikan yang cukup besar. Untuk itu pihaknya meminta agar Disdik Provinsi benar-benar mempersiapkan instrumen pelaksanaan kegiatan. serta tetap menyelesaikan persoalan beasiswa yang menjadi temuan BPK RI.
Kemudian fraksi PAN dengan juru bicara Hasim Ayub meminta Dinas PU melaksanakan komitmen perbaikan ruas jalan di Tanjabbar serta menjalankan proses pembebasan lahan di Jalan Pattimura dan areal Bandara Sulthan Thaha.
Dia juga mencermati, tidak ada lagi upaya pengalokasian anggaran khusus program Jamkesmasda dan Jamkesmasprov di Dinkes dan RSUP. Hal ini sangat ironis, ditengah masyarakat yang sedang kena musibah kabut asap.
Fraksi Restorasi Nurani, melalui Juru Bicaranya Edmon mengkritik Dinas Kesehatan. Kenaikan anggaran yang lebih dari 100 persen menurutnya tidak dibarengi dengan perencanaan penganggaran yang baik. Begitu juga anggaran fantastis di Dinas PU, dimana rencana kegiatan tahun 2016 tidak berbeda dengan tahun 2015 lalu.
Kemudian dari Fraksi PPP melalui juru bicaranya Mauli mempertanyakan nasib kelanjutan program beasiswa Provinsi Jambi. Pihaknya berpendapat tidak perlu menghentikan program ini.
"Kemudian juga seharusnya ada pemerataan dalam bidang pendidikan. Jangan ada perbedaan, seperti ada sekolah yang mendapatkan bantuan anggaran, sementara di sekolah lainnya tidak dapat," kata Mauli..
Selanjutnya Fraksi PDIP dengan juri bicaranya Zainul Arpan menyarankan agar pihak Pemprov Jambi dalam menyusun pagu anggaran harus lebih mengacu pada alokasi historis. Seperti bencana kabut asap ini adalah bencana setiap tahun. Namun terlambat ditangani karena tidak tersedianya anggaran.
Sementara Fraksi Bintang Keadilan yang diketuai Rudi Wijaya juga menyampaikan hal serupa. Dimana ada anggaran Rp3,5 miliar untuk keadaan darurat Bencana. Dan Fraksi Bintang Keadilan mengusulkan agar dana tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Rapat Paripurna DPRD dibuka langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston didamping Wakil Ketua I Zoerman Manap dan Wakil ketua III Ar Syahbandar.
Cornelis Buston mengatakan, setelah penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi, pembahasan RAPBD Pemprov Jambi 2016 akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah terkait pemandangan umum fraksi, Senin (26/10).
Sementara itu, menanggapi masukan, kritik dan saran sembilan fraksi DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Ridham Priskap, enggan berkomentar banyak.
"Nanti yah, kita bahas dulu bersama tim TAPD. Nanti Senin depan baru kita sampaikan jawaban kita," kata Sekda. (Ant)
Editor : Dodi Saputra
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2015