Jambi (ANTARA Jambi) - Produktivitas tanaman padi dan palawija di Provinsi Jambi masih lebih rendah dari produktivitas nasional karena banyaknya alih fungsi lahan di provinsi itu.
Hal tersebut terungkap saat paripurna penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Jambi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur Jambi tahun 2015 di gedung DPRD setempat, Senin.
"Luas lahan yang kian berkurang akibat alih fungsi lahan menjadi penyebab rendahnya produktivitas padi dan palawija," kata juru bicara Pansus II, Popriyanto.
Sebab itu, Pansus II LKPJ gubernur Jambi meminta dinas terkait agar terus meningkatkan produksi pangan di masa mendatang agar tidak terjadi ketimpangan.
Selain itu, kata Poriyanto, upaya membangun industri hilir dari produk pertanian juga harus ditingkatkan di samping memperbaiki tata niaga produk pertanian.
"Ini menyusul masih rendahnya Nilai tukar Petani (NTP) sub sektor tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2015," katanya.
Tidak hanya itu, laporan Pansus terhadap LKPJ gubernur tahun 2015 juga menemukan puluhan kecamatan di Provinsi Jambi rentan terhadap kerawanan pangan.
"Sebanyak 20 kecamatan atau sekitar 16,95 persen daerah di Provinsi Jambi rentan terhadap kerawanan pangan. Ini harus disikapi," kata Popriyanto.
Menurutnya, dari kajian Pansus, ketersedian cadangan pangan hendaknya tidak tergantung kepada Bulog saja, namun perlu meningkatkan jumlah desa-desa mandiri pangan dengan sebaran Gapoktan penerima dana Bansos yang semakin besar dan merata.
"Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian juga harus meningkatkan pola pangan harapan di atas 78,51 persen. Karena ketersediaan produk pangan seperti umbi-umbian, hewan, minyak dan nabati, kacang-kacangan dan sayur serta buah-buahan juga masih di bawah kebutuhan," katanya menjelaskan.
Menanggapi laporan Pansus tersebut, Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan, teguran dan kritikan serta masukan dari DPRD harus ditindaklanjuti oleh SKPD bersangkutan dan diperbaiki.
"Ini adalah kritik dan saran yang membangun untuk semua SKPD di Pemprov Jambi untuk perbaikan, tentu ke depan kita ingin lebih baik. DPRD sudah melakukan tugasnya monitoring dan evaluasi, dan itu harus dicatat semua. Dan semua yang disampaikan tadi bagian dari peniliaan saja terhadap kinerja SKPD," kata Zola. (Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016
Hal tersebut terungkap saat paripurna penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Jambi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur Jambi tahun 2015 di gedung DPRD setempat, Senin.
"Luas lahan yang kian berkurang akibat alih fungsi lahan menjadi penyebab rendahnya produktivitas padi dan palawija," kata juru bicara Pansus II, Popriyanto.
Sebab itu, Pansus II LKPJ gubernur Jambi meminta dinas terkait agar terus meningkatkan produksi pangan di masa mendatang agar tidak terjadi ketimpangan.
Selain itu, kata Poriyanto, upaya membangun industri hilir dari produk pertanian juga harus ditingkatkan di samping memperbaiki tata niaga produk pertanian.
"Ini menyusul masih rendahnya Nilai tukar Petani (NTP) sub sektor tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2015," katanya.
Tidak hanya itu, laporan Pansus terhadap LKPJ gubernur tahun 2015 juga menemukan puluhan kecamatan di Provinsi Jambi rentan terhadap kerawanan pangan.
"Sebanyak 20 kecamatan atau sekitar 16,95 persen daerah di Provinsi Jambi rentan terhadap kerawanan pangan. Ini harus disikapi," kata Popriyanto.
Menurutnya, dari kajian Pansus, ketersedian cadangan pangan hendaknya tidak tergantung kepada Bulog saja, namun perlu meningkatkan jumlah desa-desa mandiri pangan dengan sebaran Gapoktan penerima dana Bansos yang semakin besar dan merata.
"Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian juga harus meningkatkan pola pangan harapan di atas 78,51 persen. Karena ketersediaan produk pangan seperti umbi-umbian, hewan, minyak dan nabati, kacang-kacangan dan sayur serta buah-buahan juga masih di bawah kebutuhan," katanya menjelaskan.
Menanggapi laporan Pansus tersebut, Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan, teguran dan kritikan serta masukan dari DPRD harus ditindaklanjuti oleh SKPD bersangkutan dan diperbaiki.
"Ini adalah kritik dan saran yang membangun untuk semua SKPD di Pemprov Jambi untuk perbaikan, tentu ke depan kita ingin lebih baik. DPRD sudah melakukan tugasnya monitoring dan evaluasi, dan itu harus dicatat semua. Dan semua yang disampaikan tadi bagian dari peniliaan saja terhadap kinerja SKPD," kata Zola. (Ant)
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016