Jambi (ANTARA) - Sembilan fraksi DPRD Provinsi Jambi, dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap menyampaikan LKPJ Gubernur Jambi 2023, menyoroti terkait dengan proyek multiyear dan persoalan batu bara.
Hal itu disampaikan fraksi-fraksi saat beri tanggapan atas nota pengantar LKPJ Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2023 dan Penyampaian Ranperda Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021—2026 oleh Gubernur Jambi di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Sabtu.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Pinto Jayanegara didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faisal Riza dan Burhanudin Mahir serta dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi.
Hadir pada rapat paripurna itu Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jambi.
Pada kesempatan itu masing-masing juru bicara fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap nota pengantar LKPJ Gubernur Jambi TA 2023. Hampir semua fraksi menyoroti proyek pembangunan multiyear dan persoalan batu bara.
"Fraksi kami menyampaikan terkait dengan berapa jumlah tambang batu bara di Provinsi Jambi. Kami juga mendorong agar pemerintah dapat meminta perusahaan untuk segera menyelesaikan jalur khusus batu bara," kata Abdul Khafid Moein, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan.
Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Jambi menilai banyak masukan dan regulasi namun masih jalan di tempat tanpa pelaksanaan. Hal ini sebagai catatan dari pandangan fraksi tersebut.
"Kami menilai banyak aturan atau regulasi namun terkesan lambat dalam mengimpelementasikan regulasi yang ada," tambahnya.
Juru Bicara Fraksi Gerindra Hakima juga mendorong Pemprov Jambi untuk menjalankan komitmen dan mendorong percepatan pembangunan jalan khusus angkutan batu bara.
"Fraksi kami mendorong Pemprov Jambi untuk terus menjalankan komitmen dan upaya percepatan pembentukan jalan khusus batu bara agar pertumbuhan ekonomi dan produksi batu bara makin meningkat," paparnya.
Di sisi lain, Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Ivan Wirata menyoroti terkait dengan angka kemiskinan di Provinsi Jambi yang relatif cukup tinggi.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Fauzi Ansori mengapresiasi atas keberhasilan Pemprov Jambi yang dianggap berhasil menekan angka inflansi.
Juru Bicara Fraksi PAN Hamdani mengingatkan kepada pemerintah terkait dengan harga bahan pokok, terutama menjelang Lebaran 2024.
Fraksi PAN meminta agar harga bahan pokok betul-betul mendapat perhatian.
"Kami dari Fraksi PKB pada kesempatan ini menyarankan kepada Pemprov Jambi agar semua pegawai ditempatkan sesuai dengan keahliannya masing-masing," katanya.
Pada pandangan masing-masing fraksi terhadap nota pengantar LKPJ Gubernur Jambi TA 2023, Fraksi PPP-Berkarya, dengan juru bicara Rusdi, kemudian fraksi Nasdem-Hanura dengan juru bicara Mashuri mengingatkan Pemprov Jambi terkait dengan proyek-proyek multiyear yang tengah berjalan.
"Kami mengingat kepada Pemerintah Provinsi Jambi terkait dengan multiyear yang tinggal beberapa bulan lagi, dan dua item yang paling signifikan, yaitu Islamic Center dan stadion, kami meminta pengawasan PU ditingkatkan lagi, terutama di-finishing," kata Rusdi.
Usai melaksanakan agenda penyampaian pandangan masing-masing fraksi, rapat paripurna berlanjut dengan penyampaian Ranperda Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021—2026 oleh Gubernur Jambi yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, kemudian penyerahan kepada pimpinan DPRD Provinsi Jambi.
