Jambi (ANTARA Jambi) - UNDP REDD+ melatih 40 orang petani lahan gambut perwakilan dari dampingan LSM Gita Buana, Walhi, CAPPA dan Warsi, di MitraAksi Training Centre 26-29 April 2016.
Pelatihan Tata Kelola Lahan Gambut Rendah Emisi itu merupakan salah satu bentuk dukungan UNDP REDD+ kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pencegahan kebakaran lahan dan hutan, melalui perbaikan dan pengelolaan lahan gambut yang mendukung keberlanjutan sumber-sumber kehidupan masyarakat (sustainable livelihood).
Tujuan dari pelatihan ini meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kondisi dan karakteristik lahan gambut dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan potensi lahan gambut.
Selain itu untuk kehidupan berkelanjutan tanpa harus membuka kanal baru dan dengan cara membakar serta mengembangkan jaringan pembelajaran bersama masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan dan rendah emisi.
"Dengan pelatihan ini diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kondisi dan karakteristik lahan gambut sehingga dapat mengurangi kerusakan ekosistem gambut," kata Community Engagement Spesialist, Nurul Hidayah, Selasa.
Menurutnya, masyarakat wajib mendapat pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola potensi lahan gambut untuk meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan, tanpa membuka kanal baru dan membakar. Selain itu, terbentuknya jaringan pembelajaran bersama pengelolaan lahan gambut berkelanjutan dan rendah emisi untuk keberlangsungan kehidupan (sustainable livelihood).
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Hutan dan Konservasi Alam Ir. Agus Rizal, usai membuka pelatihan itu mengatakan, pengelolaan hutan konservasi tidak berlaku hukum agrarian dimana SKT tidak berlaku, pemohon harus mengajukan permohonan pengelolaan baik untuk hutan desa HTI, HPL atau jenis pengelolaan lainnya.
"Penting juga memperhatikan pengelolaan hutan yang ada. Dalam pembangun sekat kanal baik kanal sekunder maupun kanal tersier selain berfungsi untuk membasahi gambut, pembangunan sekat kanal juga dimaksudkan untuk memperbaiki tata air mikro lahan gambut dan menambah added value kanal melalui budidaya ikan air tawar pada kanal-kanal yang telah disekat tersebut," kata Agus.
Kegiatan lain yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi Karhutla kata Agus adalah dengan mendorong 'agroforestry dan silvofishery' yang dilakukan secara berdampingan dan saling kerjasama dengan tetap mematuhi peraturan yang ada saat ini.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016
Pelatihan Tata Kelola Lahan Gambut Rendah Emisi itu merupakan salah satu bentuk dukungan UNDP REDD+ kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pencegahan kebakaran lahan dan hutan, melalui perbaikan dan pengelolaan lahan gambut yang mendukung keberlanjutan sumber-sumber kehidupan masyarakat (sustainable livelihood).
Tujuan dari pelatihan ini meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kondisi dan karakteristik lahan gambut dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan potensi lahan gambut.
Selain itu untuk kehidupan berkelanjutan tanpa harus membuka kanal baru dan dengan cara membakar serta mengembangkan jaringan pembelajaran bersama masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan dan rendah emisi.
"Dengan pelatihan ini diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kondisi dan karakteristik lahan gambut sehingga dapat mengurangi kerusakan ekosistem gambut," kata Community Engagement Spesialist, Nurul Hidayah, Selasa.
Menurutnya, masyarakat wajib mendapat pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola potensi lahan gambut untuk meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan, tanpa membuka kanal baru dan membakar. Selain itu, terbentuknya jaringan pembelajaran bersama pengelolaan lahan gambut berkelanjutan dan rendah emisi untuk keberlangsungan kehidupan (sustainable livelihood).
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Hutan dan Konservasi Alam Ir. Agus Rizal, usai membuka pelatihan itu mengatakan, pengelolaan hutan konservasi tidak berlaku hukum agrarian dimana SKT tidak berlaku, pemohon harus mengajukan permohonan pengelolaan baik untuk hutan desa HTI, HPL atau jenis pengelolaan lainnya.
"Penting juga memperhatikan pengelolaan hutan yang ada. Dalam pembangun sekat kanal baik kanal sekunder maupun kanal tersier selain berfungsi untuk membasahi gambut, pembangunan sekat kanal juga dimaksudkan untuk memperbaiki tata air mikro lahan gambut dan menambah added value kanal melalui budidaya ikan air tawar pada kanal-kanal yang telah disekat tersebut," kata Agus.
Kegiatan lain yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi Karhutla kata Agus adalah dengan mendorong 'agroforestry dan silvofishery' yang dilakukan secara berdampingan dan saling kerjasama dengan tetap mematuhi peraturan yang ada saat ini.(Ant)
Editor : Dodi Saputra
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016