Jambi (ANTARA Jambi) - DPRD Provinsi Jambi melalui Komisi I membahas pemekaran Kabupaten Kerinci dan persiapan pembentukan kabupaten baru yakni Kerinci Hilir dengan daerah perbatasan.
Ketua Komisi I Nasri Umar, Selasa, mengatakan secara administrasi syarat pemekaran kabupaten Kerinci dan pembentukan kabupaten baru sudah lengkap, namun DPRD wajib melihat langsung ke lapangan.
"Kita sudah menerima semua syarat administrasi rencana pemekaran dan pembentukan kabupaten baru. Namun soal tapal batas perlu ada kesepakatan yang matang sehingga ke depan tidak menjadi konflik," katanya di Kerinci, saat pertemuan dengan daerah perbatasan pembentukan kabupaten baru itu.
Tinjauan lapangan oleh DPRD kata Nasri menjadi bahan untuk dikonsultasikan dengan Kemendagri sebelum di paripurnakan di DPRD Provinsi Jambi.
"Kami juga sudah turun ke daerah calon ibukota kabupaten. Aspirasi sudah kami tampung dan respon masyarakat memang luar biasa serta sudah setuju untuk menjadi kabupaten baru," katanya menjelaskan.
Tiga daerah yang berbatasan dengan kabupaten baru itu yakni Kabupaten Muko Muko Provinsi Bengkulu, Kabupaten Merangin (Jambi) dan Kota Sungaipenuh (Jambi).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Hasan Ibrahim mengatakan, setelah mendengar penyampaian daerah perbatasan, pemekaran Kerinci dan pembentukan kabupaten Kerinci Hilir sudah tidak ada masalah.
"Soal tapal batas sudah tidak ada masalah baik dengan Kabupaten Merangin, Muko Muko dan Kota Sungaipenuh. Khusus Merangin kami minta berita acara bahwa kabupaten itu mendukung pembentukan kabupaten baru, karena batas wilayah Merangin dengan Kerinci belum ada penetapan dari tertulis," kata Hasan.
Hasan juga menyampaikan persoalan tapi batas jangan menjadi konflik di kemudian hari. Sebab banyak contoh daerah berkonflik setelah pemekaran dan pembentukan kabupaten baru.
"Tapal batas jangan jadi masalah di kemudian hari dan persoalan tapal batas jangan menjadi pembatas antar warga kabupaten. Mudah-mudahan ini terwujud sesuai keinginan masyatakat dan DPRD akan terus memperjuangkannya," kata Hasan.(Ant/adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016
Ketua Komisi I Nasri Umar, Selasa, mengatakan secara administrasi syarat pemekaran kabupaten Kerinci dan pembentukan kabupaten baru sudah lengkap, namun DPRD wajib melihat langsung ke lapangan.
"Kita sudah menerima semua syarat administrasi rencana pemekaran dan pembentukan kabupaten baru. Namun soal tapal batas perlu ada kesepakatan yang matang sehingga ke depan tidak menjadi konflik," katanya di Kerinci, saat pertemuan dengan daerah perbatasan pembentukan kabupaten baru itu.
Tinjauan lapangan oleh DPRD kata Nasri menjadi bahan untuk dikonsultasikan dengan Kemendagri sebelum di paripurnakan di DPRD Provinsi Jambi.
"Kami juga sudah turun ke daerah calon ibukota kabupaten. Aspirasi sudah kami tampung dan respon masyarakat memang luar biasa serta sudah setuju untuk menjadi kabupaten baru," katanya menjelaskan.
Tiga daerah yang berbatasan dengan kabupaten baru itu yakni Kabupaten Muko Muko Provinsi Bengkulu, Kabupaten Merangin (Jambi) dan Kota Sungaipenuh (Jambi).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Hasan Ibrahim mengatakan, setelah mendengar penyampaian daerah perbatasan, pemekaran Kerinci dan pembentukan kabupaten Kerinci Hilir sudah tidak ada masalah.
"Soal tapal batas sudah tidak ada masalah baik dengan Kabupaten Merangin, Muko Muko dan Kota Sungaipenuh. Khusus Merangin kami minta berita acara bahwa kabupaten itu mendukung pembentukan kabupaten baru, karena batas wilayah Merangin dengan Kerinci belum ada penetapan dari tertulis," kata Hasan.
Hasan juga menyampaikan persoalan tapi batas jangan menjadi konflik di kemudian hari. Sebab banyak contoh daerah berkonflik setelah pemekaran dan pembentukan kabupaten baru.
"Tapal batas jangan jadi masalah di kemudian hari dan persoalan tapal batas jangan menjadi pembatas antar warga kabupaten. Mudah-mudahan ini terwujud sesuai keinginan masyatakat dan DPRD akan terus memperjuangkannya," kata Hasan.(Ant/adv)
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016