Jambi (ANTARA Jambi) - Kemampuan keuangan daerah Provinsi Jambi ditargetkan meningkat dalam kurun waktu lima tahun ke depan yakni sekitar Rp5,329 triliun.
Rencana tersebut dipaparkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, Ahmad Fauzi Ansori saat musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 di Jambi, Rabu.
Fauzi menjelaskan, tahun ini APBD Provinsi Jambi hanya sebesar Rp3,441 triliun. Tahun 2017 ditargetkan naik sebesar Rp500 miliar menjadi Rp3,945 triliun.
Kemudian tahun 2018 ditargetkan naik Rp300 miliar lebih menjadi Rp4,226 triliun. Tahun 2019 masih ditargetkan naik sebesar Rp300 miliar lebih dan keuangan Provinsi Jambi menjadi Rp4,547 triliun.
Selanjutnya tahun 2020 keuangan daerah diprediksi naik sebesar Rp500 miliar dari tahun 2019 dan menjadi Rp4,915 triliun. Hingga tahun 2021 diproyeksikan naik Rp400 miliar lebih dan APBD Pemprov Jambi di tahun 2021 menjadi Rp5,329 triliun.
"Keuangan daerah dalam RPJMD lima tahun ke depan terus kita dorong. Dengan jumlah PAD di tahun 2021 sebesar Rp2,252 triliun, dana perimbangan Rp2,287 triliun dan dana penyesuaian Rp787,2 miliar," kata Fauzi.
Sedangkan program prioritas yang masuk dalam RPJMD 2016-2021 kata Fauzi yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntable dan partisipatif yang berorientasi pelayanan publik.
"Kemudian program prioritas lainnya yakni meningkatkan kualitas SDM, mencipatakan situasi yang kondusif, menciptakan daya saing daerah melalui ekonomi kerakyatan yang didukung Iptekin dan peningkatan kualitas hidup," kata Fauzi.
Sementara isu strategis regional dalam RPJMD yakni penyelesaian batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau, Bengkulu, Kepri, Sumsel dan Sumbar serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Isu strategis regional selanjutnya yakni pemberdayaan KAT-SAD lintas provinsi, pemberdayaan masyarakat penyangga di Taman Nasional Berbak (TNB), Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
"Juga ada isu strategis tentang pelayanan pendidikan dan kesehatan lintas provinsi, potensi konflik perambahan lahan masyarakat dan gangguan keamanan di sepanjang lintas timur," kata Fauzi.
Sedangkan isu strategis provinsi masih berkutat dengan tata kelola pemerintahan, daya saing SDM, pengelolaan SDA dan lingkungan hidup, ketersedian dan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan rakyat.
Fauzi juga mengatakan, dari total program prioritas sebanyak 205 dalam RPJMD Jambi Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera (TUNTAS) yang diusung gubernur/ wakil gubernur hasil pemilihan serentak 2015 lalu, 46 program diantaranya berkaitan dengan program dan prioritas Nawa Cita pemerintah pusat.
"Tim penyusun RPJMD Provinsi Jambi sudah mengaitkan program provinsi dan pusat mulai dari Trisakti 1 hingga Trisakti 3," katanya.
Fauzi menambahkan, setelah pemaparan RPJMD kepada stake holder terkait baik provinsi dan kabupaten, RPJMD akan disampaikan terlebih dahulu ke Kemendagri dan diturunkan ke DPRD Provinsi Jambi untuk dibahas dan disahkan menjadi Perda.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016
Rencana tersebut dipaparkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, Ahmad Fauzi Ansori saat musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 di Jambi, Rabu.
Fauzi menjelaskan, tahun ini APBD Provinsi Jambi hanya sebesar Rp3,441 triliun. Tahun 2017 ditargetkan naik sebesar Rp500 miliar menjadi Rp3,945 triliun.
Kemudian tahun 2018 ditargetkan naik Rp300 miliar lebih menjadi Rp4,226 triliun. Tahun 2019 masih ditargetkan naik sebesar Rp300 miliar lebih dan keuangan Provinsi Jambi menjadi Rp4,547 triliun.
Selanjutnya tahun 2020 keuangan daerah diprediksi naik sebesar Rp500 miliar dari tahun 2019 dan menjadi Rp4,915 triliun. Hingga tahun 2021 diproyeksikan naik Rp400 miliar lebih dan APBD Pemprov Jambi di tahun 2021 menjadi Rp5,329 triliun.
"Keuangan daerah dalam RPJMD lima tahun ke depan terus kita dorong. Dengan jumlah PAD di tahun 2021 sebesar Rp2,252 triliun, dana perimbangan Rp2,287 triliun dan dana penyesuaian Rp787,2 miliar," kata Fauzi.
Sedangkan program prioritas yang masuk dalam RPJMD 2016-2021 kata Fauzi yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntable dan partisipatif yang berorientasi pelayanan publik.
"Kemudian program prioritas lainnya yakni meningkatkan kualitas SDM, mencipatakan situasi yang kondusif, menciptakan daya saing daerah melalui ekonomi kerakyatan yang didukung Iptekin dan peningkatan kualitas hidup," kata Fauzi.
Sementara isu strategis regional dalam RPJMD yakni penyelesaian batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau, Bengkulu, Kepri, Sumsel dan Sumbar serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Isu strategis regional selanjutnya yakni pemberdayaan KAT-SAD lintas provinsi, pemberdayaan masyarakat penyangga di Taman Nasional Berbak (TNB), Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
"Juga ada isu strategis tentang pelayanan pendidikan dan kesehatan lintas provinsi, potensi konflik perambahan lahan masyarakat dan gangguan keamanan di sepanjang lintas timur," kata Fauzi.
Sedangkan isu strategis provinsi masih berkutat dengan tata kelola pemerintahan, daya saing SDM, pengelolaan SDA dan lingkungan hidup, ketersedian dan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan rakyat.
Fauzi juga mengatakan, dari total program prioritas sebanyak 205 dalam RPJMD Jambi Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera (TUNTAS) yang diusung gubernur/ wakil gubernur hasil pemilihan serentak 2015 lalu, 46 program diantaranya berkaitan dengan program dan prioritas Nawa Cita pemerintah pusat.
"Tim penyusun RPJMD Provinsi Jambi sudah mengaitkan program provinsi dan pusat mulai dari Trisakti 1 hingga Trisakti 3," katanya.
Fauzi menambahkan, setelah pemaparan RPJMD kepada stake holder terkait baik provinsi dan kabupaten, RPJMD akan disampaikan terlebih dahulu ke Kemendagri dan diturunkan ke DPRD Provinsi Jambi untuk dibahas dan disahkan menjadi Perda.(Ant)
Editor : Dodi Saputra
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016