Jambi (ANTARA Jambi) - Komisi VI DPR RI menilai keseriusan
pemerintah membangun pasar rakyat ataupun revitalisasi pasar tradisional
masih rendah.
"Ada cukup banyak masalah ketika sudah teralokasi dana untuk pembangunan pasar rakyat. Ada persyaratan yang belum terpenuhi seperti lahannya, itu gak jelas tanah siapa yang dipakai. Dalam persyaratan tanah harus jelas dan ada sertifikatnya," kata Ketua Rombongan Komisi VI Farid Al Fauzi saat kunjungan kerja di Jambi, Senin.
Dalam diskusi bersama sejumlah kepala daerah di Jambi itu, Farid mengapresiasi dengan masukan yang diberikan dari tiap daerah di Provinsi Jambi. Namun dia menyayangkan masih rendahnya keseriusan pemkab/pemkot untuk membangun pasar rakyat tersebut.
"Ini bagian dari tugas kami mengawal ataupun mengawasi apa saja program yang nantinya akan kita bawa ke pusat khususnya yang membidangi Komisi VI," kata Farid.
Farid menjelaskan, tidak ada batasan kuota untuk pembangunan pasar rakyat di daerah. Jika persyaratanya terpenuhi, maka pemerintah gampang mengakumulasi penyusunan di APBN.
Sementara itu, Gubernur Jambi Zumi Zola mengintruksikan agar sejumlah Kepala Daerah di wilayahnya menyiapkan lahannya terlebih dahulu hingga akhirnya tak ada kendala saat mengusulkan pembangunan pasar rakyat.
"Jangan sampai uang sudah cair tapi masalah lahan belum tuntas, ini akan bisa jadi masalah," kata Zola.
Dalam diskusi itu, mayoritas beberapa kepala daerah mengusulkan agar Komisi VI DPR RI mampu mendorong program mereka ke Pemerintah Pusat agar mendapatkan bantuan untuk pembangunan pasar rakyat tersebut.
"Pasar rakyat di Kabupaten Muarojambi belum semuanya menampung secara optimal. Tahun ini DAK kita untuk revitalisasi pasar rakyat sebesar Rp1,1 miliar, kami harap bisa ditingkatkan," kata Penjabat (Pj) Bupati Muaro Jambi, Kailani.
Kailani berharap Tahun 2017 anggaran DAK bisa ditingkatkan karena ada beberapa kegiatan revitalisasi pasar di daerahnya. Diantaranya pasar tanjung kumpeh, pasar Sungai Gelam dan pasar Sungai Bahar serta Pasar Talang Bukit Bahar Utara.
Selanjutnya, Wakil Wali Kota Sungai Penuh Zul Helmi juga mengharapkan agar Komisi VI DPR RI bisa mendorong pemerintah pusat memberikan anggaran untuk Sungai Penuh khususnya untuk pembangunan pasar rakyat.
"Kota Sungai Penuh hanya ada satu pasar semuanya bertumpu di sana, jadi kami dalam penataan kota masih sulit mencapai keindahan. Makanya kami ingin dibantu program pasar rakyat yang bisa menjadi penyangga pasar utama," kata Zul Helmi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016
"Ada cukup banyak masalah ketika sudah teralokasi dana untuk pembangunan pasar rakyat. Ada persyaratan yang belum terpenuhi seperti lahannya, itu gak jelas tanah siapa yang dipakai. Dalam persyaratan tanah harus jelas dan ada sertifikatnya," kata Ketua Rombongan Komisi VI Farid Al Fauzi saat kunjungan kerja di Jambi, Senin.
Dalam diskusi bersama sejumlah kepala daerah di Jambi itu, Farid mengapresiasi dengan masukan yang diberikan dari tiap daerah di Provinsi Jambi. Namun dia menyayangkan masih rendahnya keseriusan pemkab/pemkot untuk membangun pasar rakyat tersebut.
"Ini bagian dari tugas kami mengawal ataupun mengawasi apa saja program yang nantinya akan kita bawa ke pusat khususnya yang membidangi Komisi VI," kata Farid.
Farid menjelaskan, tidak ada batasan kuota untuk pembangunan pasar rakyat di daerah. Jika persyaratanya terpenuhi, maka pemerintah gampang mengakumulasi penyusunan di APBN.
Sementara itu, Gubernur Jambi Zumi Zola mengintruksikan agar sejumlah Kepala Daerah di wilayahnya menyiapkan lahannya terlebih dahulu hingga akhirnya tak ada kendala saat mengusulkan pembangunan pasar rakyat.
"Jangan sampai uang sudah cair tapi masalah lahan belum tuntas, ini akan bisa jadi masalah," kata Zola.
Dalam diskusi itu, mayoritas beberapa kepala daerah mengusulkan agar Komisi VI DPR RI mampu mendorong program mereka ke Pemerintah Pusat agar mendapatkan bantuan untuk pembangunan pasar rakyat tersebut.
"Pasar rakyat di Kabupaten Muarojambi belum semuanya menampung secara optimal. Tahun ini DAK kita untuk revitalisasi pasar rakyat sebesar Rp1,1 miliar, kami harap bisa ditingkatkan," kata Penjabat (Pj) Bupati Muaro Jambi, Kailani.
Kailani berharap Tahun 2017 anggaran DAK bisa ditingkatkan karena ada beberapa kegiatan revitalisasi pasar di daerahnya. Diantaranya pasar tanjung kumpeh, pasar Sungai Gelam dan pasar Sungai Bahar serta Pasar Talang Bukit Bahar Utara.
Selanjutnya, Wakil Wali Kota Sungai Penuh Zul Helmi juga mengharapkan agar Komisi VI DPR RI bisa mendorong pemerintah pusat memberikan anggaran untuk Sungai Penuh khususnya untuk pembangunan pasar rakyat.
"Kota Sungai Penuh hanya ada satu pasar semuanya bertumpu di sana, jadi kami dalam penataan kota masih sulit mencapai keindahan. Makanya kami ingin dibantu program pasar rakyat yang bisa menjadi penyangga pasar utama," kata Zul Helmi.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016