Jambi (ANTARA Jambi) - Empat kabupaten di Provinsi Jambi belum menyelesaikan Proses Pendataan Personel Sarana Prasarana Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) pengalihan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi karena terbentur masalah aset.
"Tujuh kabupaten sudah selesai, empat lagi belum karena terganjal permasalahan aset. Salah satunya Muara Bungo," kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Rahmad Derita di Jambi, Minggu.
Rahmad menjelaskan, semua masalah aset sekolah dalam proses peralihan SMA/SMK itu harus selesai pada 2 Oktober 2016.
Rahmad juga mengatakan, meskipun belum ada putusan dari MK terkait peralihan kewenangan itu, dari sisi pembiayaan APBD Pemprov Jambi memang sangat berat untuk mengelola SMA/SMK.
"Tapi dari sisi filosofinya akan lebih baik SMA/SMK dikelola provinsi, terutama dalam pendistribusian tenaga pendidik, tidak lagi menumpuk di sekolah tertentu, sedangkan sekolah lain masih banyak kekurangan," katanya menjelaskan.
Dari sisi pendistribusian anggaran saat ini Pemprov Jambi kesulitan dalam membuat plafon anggaran karena belum wewenang provinsi. Tapi jika sudah dikelola maka itu akan lebih mudah.
Disinggung jumlah biaya untuk gaji guru honorer kabupaten dan kota mengingat jumlah guru honorer dan PNS memang hampir sama, Rahmad mengatakan, setidaknya Pemprov Jambi harus mengeluarkan uang Rp96 miliar untuk membayar gaji lima ribu guru honorer setiap tahunnya.
Saat ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi katanya tengah menyisir seluruh kabupaten/kota untuk mendata jumlah guru honorer tersebut.
"Nanti akan kita hitung jumlah PNS dibagi jumlah ruang belajar, kelebihan itulah nanti untuk honorer," katanya menambahkan.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016