Panglima TNI minta jangan terus persoalkan uang tebusan sandera

Secara lebih luas, dia meminta semua kalangan tidak menyoalkan proses pembebasan para WNI yang disandera mereka itu. Terkini adalah pembebasan tiga WNI asal NTT yang dibebaskan pada Sabtu malam lalu  (17/9). Tidak kurang Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, terbang ke Zamboanga, mengurus hal itu.

MNLF yang dipimpin Nur Misuari di Mindanao Selatan, Filipina, pernah mendapat "pendampingan" Indonesia secara resmi ataupun tidak resmi saat Istana Malacanang menitahkan gencatan senjata dan upaya perdamaian. Misuari yang muslim menjadi minoritas di dalam masyarakat Filipina yang mayoritas Katolik Roma.  

Pihak Indonesia yang diterjunkan beragam pada pertengahan hingga akhir dasawarsa '90-an itu, mulai dari Kementerian Luar Negeri, perwira-perwira di BAIS dan BAKIN, hingga pribadi-pribadi WNI yang tergerak.

"Tidak usah tanya soal tebusan, yang penting bagaimana sanderanya bebas," kata Nurmantyo, di Markas Besar TNI, di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu.

Menurut dia, "Hal yang seharusnya menjadi perhatian adalah keberhasilan dari upaya pembebasan yang telah dilakukan."

Pada kasus terakhir, dia berterima kasih kepada pemerintah Filipina dan Front Nasional Pembebasan Moro atau Moro National Liberation Front (MNLF) karena telah membantu Indonesia membebaskan ketiga sandera  itu, yakni Lorence Koten, Theodorus Kopong, dan Emanuel.

"Saya sebagai panglima TNI mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Filipina dan Angkatan Bersenjata Filipina. Yang melakukan upaya bersama-sama MNLF untuk membebaskan sandera," kata dia.

Jenderal bintang empat ini berharap enam ABK yang masih disandera kelompok Abu Sayyaf juga dapat segera bebas.

Sesaat setelah mendarat di Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu malam, Ryacudu mengatakan, pembebasan tiga WNI merupakan hasil koordinasi pemerintah Filipina dan Moro National Liberation Front (MNLF) pimpinan Nur Misuari yang membantu proses negosiasi pemerintah dengan Abu Sayyaf.

Mirip dengan Nurmantyo, bekas kepala staf TNI AD ini juga menegaskan tidak ada uang tebusan dari pemerintah yang dibayarkan kepada Abu Sayyaf dalam proses pembebasan ini.

"Yang jelas pemerintah Indonesia dan Filipina tidak boleh mengeluarkan satu sen pun untuk tebusan. Kalau pun ada (uang) dari pihak keluarga atau simpatisan untuk operasional pembebasan di sana ya mungkin saja, tetapi saya tidak tahu dan tidak mau tahu," ujarnya.