Jambi (ANTARA Jambi) - Perhimpunan Perhotelan dan Restoran Indonesia Provinsi Jambi menyatakan sumber daya manusia hotel di daerah ini masih minim yang memiliki sertifikasi.
"Kita akui karyawan yang bekerja di jasa perhotelan di Provinsi Jambi sangat minim yang mendapat pengakuan sertifikasi, sehingga ini perlu ditingkatkan," kata Sekertaris PHRI Provinsi Jambi Haris Ihzar di Jambi, Selasa.
Apalagi saat ini menurut dia jasa perhotelan khususnya di Kota Jambi terus berdiri dan berkembang pesat sehingga perlu didukung karyawan yang berkualitas dalam menghadapi kompetisi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
"Hampir dua tahun tidak ada pembekalan sertifikasi, kami sudah mengajukan supaya ada peningkatan sertifikasi ini, namun sampai kini belum ada respon dari pemerintah," kata Haris.
Jika kondisi seperti ini terus berlarut maka ke depan sumber daya manusia yang bekerja dibidang jasa perhotelan dikhawatirkan menjadi kalah bersaing pada kompetisi MEA.
"Pada era persaingan bebas, kalau SDM perhotelan kalah bersaing dan tidak optimal maka tidak menutup kemungkinan justru tenaga kerja dari luar yang akan masuk," katanya.
Sebab itu, pihaknya mendorong fungsi pemerintah daerah untuk bersama-sama mencari solusi supaya SDM yang bergerak pada sektor tersebut berkualitas.
Salah satunya solusinya menurut Haris, pemerintah daerah segera membuat regulasi peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang perizinan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP). Sehingga ada anggaran untuk pembekalan sertifikasi.
"Dengan regulasi yang sudah dibuat itu maka setiap usaha pariwisata wajib mempunyai sertifikasi minimal 20 orang karyawannya," katanya menjelaskan.
Dalam peningkatan usaha yang bergerak pada bidang pariwisata itu, pihaknya berharap kepada pemerintah untuk memperbanyak tim penilai (asesor) yang melakukan asesmen terhadap suatu kompetensi.
"Sampai sekarang belum pernah ada lagi asesor yang melakukan asesmen dan memberi bekal terhadap peningkatan kapasitas SDM," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016
"Kita akui karyawan yang bekerja di jasa perhotelan di Provinsi Jambi sangat minim yang mendapat pengakuan sertifikasi, sehingga ini perlu ditingkatkan," kata Sekertaris PHRI Provinsi Jambi Haris Ihzar di Jambi, Selasa.
Apalagi saat ini menurut dia jasa perhotelan khususnya di Kota Jambi terus berdiri dan berkembang pesat sehingga perlu didukung karyawan yang berkualitas dalam menghadapi kompetisi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
"Hampir dua tahun tidak ada pembekalan sertifikasi, kami sudah mengajukan supaya ada peningkatan sertifikasi ini, namun sampai kini belum ada respon dari pemerintah," kata Haris.
Jika kondisi seperti ini terus berlarut maka ke depan sumber daya manusia yang bekerja dibidang jasa perhotelan dikhawatirkan menjadi kalah bersaing pada kompetisi MEA.
"Pada era persaingan bebas, kalau SDM perhotelan kalah bersaing dan tidak optimal maka tidak menutup kemungkinan justru tenaga kerja dari luar yang akan masuk," katanya.
Sebab itu, pihaknya mendorong fungsi pemerintah daerah untuk bersama-sama mencari solusi supaya SDM yang bergerak pada sektor tersebut berkualitas.
Salah satunya solusinya menurut Haris, pemerintah daerah segera membuat regulasi peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang perizinan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP). Sehingga ada anggaran untuk pembekalan sertifikasi.
"Dengan regulasi yang sudah dibuat itu maka setiap usaha pariwisata wajib mempunyai sertifikasi minimal 20 orang karyawannya," katanya menjelaskan.
Dalam peningkatan usaha yang bergerak pada bidang pariwisata itu, pihaknya berharap kepada pemerintah untuk memperbanyak tim penilai (asesor) yang melakukan asesmen terhadap suatu kompetensi.
"Sampai sekarang belum pernah ada lagi asesor yang melakukan asesmen dan memberi bekal terhadap peningkatan kapasitas SDM," katanya menambahkan.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016