Jambi (ANTARA Jambi) - Pemerintah Provinsi Jambi mendorong pembentukan kawasan ekonomi khusus di wilayah Pelabuhan Ujung Jabung, Kabupaten Tanjungjabung Timur.
"Terbentuknya kawasan ekonomi khusus tersebut, kami upayakan melalui kerja sama secara intensif dengan Kementerian Perhubungan untuk percepatan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung," kata Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar, di gedung DPRD setempat, Selasa.
Dikatakannya, secara simultan Pemprov Jambi juga berupaya melakukan percepatan pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Urusan jalan tersebut telah menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Sedangkan untuk pembentukan kawasan industri di wilayah timur Provinsi Jambi, pihaknya sedang melakukan studi kelayakan pengembangan kawasan industri seluas kurang lebih 198 hektare yang lahannya merupakan milik Pemprov Jambi, yang berbatasan dengan areal kawasan pelabuhan Muarasabak milik Pelindo II.
"Dari hasil studi kelayakan tersebut diharapkan dapat rekomendasi yang realistis terkait dengan rencana pengembangan kawasan industri pada lokasi tersebut," katanya menjelaskan.
Kemudian dalam rangka pembangunan `railway` Sumatera, pemerintah daerah kata Fachrori diwajibkan untuk menyusun "land acquisition and resettlement plan" (LARAP), dan amdal-nya.
Sementara untuk meningkatkan konektivitas dengan kawasan Pelabuhan Ujung Jabung, Pemprov Jambi juga telah menganggarkan LARAP dan amdal pembangunan rel kereta api penghubung `railway` Sumatera, dengan jalur rel kereta api menuju kawasan Ujung Jabung.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016
"Terbentuknya kawasan ekonomi khusus tersebut, kami upayakan melalui kerja sama secara intensif dengan Kementerian Perhubungan untuk percepatan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung," kata Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar, di gedung DPRD setempat, Selasa.
Dikatakannya, secara simultan Pemprov Jambi juga berupaya melakukan percepatan pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Urusan jalan tersebut telah menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Sedangkan untuk pembentukan kawasan industri di wilayah timur Provinsi Jambi, pihaknya sedang melakukan studi kelayakan pengembangan kawasan industri seluas kurang lebih 198 hektare yang lahannya merupakan milik Pemprov Jambi, yang berbatasan dengan areal kawasan pelabuhan Muarasabak milik Pelindo II.
"Dari hasil studi kelayakan tersebut diharapkan dapat rekomendasi yang realistis terkait dengan rencana pengembangan kawasan industri pada lokasi tersebut," katanya menjelaskan.
Kemudian dalam rangka pembangunan `railway` Sumatera, pemerintah daerah kata Fachrori diwajibkan untuk menyusun "land acquisition and resettlement plan" (LARAP), dan amdal-nya.
Sementara untuk meningkatkan konektivitas dengan kawasan Pelabuhan Ujung Jabung, Pemprov Jambi juga telah menganggarkan LARAP dan amdal pembangunan rel kereta api penghubung `railway` Sumatera, dengan jalur rel kereta api menuju kawasan Ujung Jabung.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2016