Jambi, Antarajambi - Sorotan tajam yang dilontarkan sejumlah fraksi DPRD Provinsi Jambi pada Laporan Kerja Pertangungjawaban gubernur-wakil gubernur Jambi terhadap anggaran 2016, di jawab esekutif dalam paripurna kemarin.
Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar yang memberikan jawaban mengatakan, terkait reshuffle 600 lebih pejabat eselon III dan IV di Pemprov Jambi yang dipertanyakan sejumlah fraksi DPRD, dapat dipahami pihaknya.
Namun, kata Wagub rotasi, mutasi dan promosi yang dilakukan itu sudah melalui tahapan yang dilaksanakan Baperjakat Provinsi Jambi, terutama untuk pengisian eselon IV.
"Pengisian itu disesuaikan dengan perubahan nomenklatur prangkat daerah sesuai Perda nomor 8 tahun 2016, dimana untuk perangkat daerah tipe A diisi pejabat pengawas sebanyak 3 orang, yang selama ini hanya 2 orang untuk mendukung pejabat administrator pada setiap struktur organisasi," katanya digedung DPRD, Selasa (11/4).
Namun demikian, Wagub menyebut, pihaknya sangat merespon perhatian dan koreksi dewan terakit pengisian jabatan ini.
"Kami akan melakukan re-evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil tersebut," katanya.
Sementara itu, terkait molornya lelang jabatan eselon II di Pemprov Jambi, menurut Wagub dikarenakan adanya kendala non teknis. Sayangnya ia tidak merincikan kendala non teknis yang dimaksudnya.
"Sekarang masih menunggu konfirmasi jadwal kesiapan dari lembaga assessment yakni Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan diumumkan," ujarnya.
Sebelumnya, saat pandangan umum dewan terharap LKPj Gubernur 3 April lalu , fraksi-fraksi memberikan masukan dan kritikan terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur Jambi.
Paling khususnya yakni terkait penonjoban eselon II besar-besaran yang dilakukan Pemprov Jambi serta pelantikan 600 lebih pejabat eselon III dan IV Pemprov Jambi juga menjadi perhatian seirus fraksi-fraksi.
Pada umumnya, fraksi-fraksi mempertanyakan dasar dan alasan pemangkasan pejabat tersebut, apakah sudah sesuai dengan UU ASN yang berlaku atau belum.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017
Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar yang memberikan jawaban mengatakan, terkait reshuffle 600 lebih pejabat eselon III dan IV di Pemprov Jambi yang dipertanyakan sejumlah fraksi DPRD, dapat dipahami pihaknya.
Namun, kata Wagub rotasi, mutasi dan promosi yang dilakukan itu sudah melalui tahapan yang dilaksanakan Baperjakat Provinsi Jambi, terutama untuk pengisian eselon IV.
"Pengisian itu disesuaikan dengan perubahan nomenklatur prangkat daerah sesuai Perda nomor 8 tahun 2016, dimana untuk perangkat daerah tipe A diisi pejabat pengawas sebanyak 3 orang, yang selama ini hanya 2 orang untuk mendukung pejabat administrator pada setiap struktur organisasi," katanya digedung DPRD, Selasa (11/4).
Namun demikian, Wagub menyebut, pihaknya sangat merespon perhatian dan koreksi dewan terakit pengisian jabatan ini.
"Kami akan melakukan re-evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil tersebut," katanya.
Sementara itu, terkait molornya lelang jabatan eselon II di Pemprov Jambi, menurut Wagub dikarenakan adanya kendala non teknis. Sayangnya ia tidak merincikan kendala non teknis yang dimaksudnya.
"Sekarang masih menunggu konfirmasi jadwal kesiapan dari lembaga assessment yakni Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan diumumkan," ujarnya.
Sebelumnya, saat pandangan umum dewan terharap LKPj Gubernur 3 April lalu , fraksi-fraksi memberikan masukan dan kritikan terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur Jambi.
Paling khususnya yakni terkait penonjoban eselon II besar-besaran yang dilakukan Pemprov Jambi serta pelantikan 600 lebih pejabat eselon III dan IV Pemprov Jambi juga menjadi perhatian seirus fraksi-fraksi.
Pada umumnya, fraksi-fraksi mempertanyakan dasar dan alasan pemangkasan pejabat tersebut, apakah sudah sesuai dengan UU ASN yang berlaku atau belum.(Ant)
Editor : Dodi Saputra
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017