Jakarta, Antarajambi.com - Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi
menilai wacana pemindahan ibu kota membutuhkan keberanian politik untuk
merealisasikannya karena selama ini hanya sekedar wacana namun tidak
pernah terwujud.
"Salah satu alasan yang mengemuka ibu kota harus pindah karena Jakarta sudah sangat semrawut, macet dan tidak aman dari bencana banjir," kata Baidowi di Jakarta, Rabu.
Hal itu menurut dia karena Jakarta sudah tidak cocok lagi mengemban predikat ibu kota sekaligus pusat pemerintahan.
Dia menilai ketiga hal tersebut menjadi faktor penghambat tersendiri misalnya terkait macet setiap hari sudah banyak kerugian akibat pemborosan BBM dan juga kerugian waktu.
"Lalu apabila banjir menerjang Jakarta maka kerugian materiil semakin bertambah," ujarnya.
Politisi PPP itu menilai memosisikan Jakarta sebagai kota perdagangan dan jasa sudah tepat dan sekarang tinggal pemerintah menghitung kalkulasi anggaran yang dibutuhkan ketika ibu kota negara pindah ataupun perpindahan pusat pemerintahan.
Menurut dia tinggal pilih beberapa alternatif untuk dibuat kalkulasi dan dibandingkan dengan biaya yang harus keluar jika ibu kota dan pusat pemerintahan tetap di Jakarta.
"Menuju realisasi wacana tersebut, pemerintah bisa membandingkan dengan pemindahan ibu kota ataupun pusat pemerintahan yang ada di beberapa negara. Selanjutnya, jika sudah positf tinggal menyiapkan payung hukum serta persiapan sarana dan prasarana," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017
"Salah satu alasan yang mengemuka ibu kota harus pindah karena Jakarta sudah sangat semrawut, macet dan tidak aman dari bencana banjir," kata Baidowi di Jakarta, Rabu.
Hal itu menurut dia karena Jakarta sudah tidak cocok lagi mengemban predikat ibu kota sekaligus pusat pemerintahan.
Dia menilai ketiga hal tersebut menjadi faktor penghambat tersendiri misalnya terkait macet setiap hari sudah banyak kerugian akibat pemborosan BBM dan juga kerugian waktu.
"Lalu apabila banjir menerjang Jakarta maka kerugian materiil semakin bertambah," ujarnya.
Politisi PPP itu menilai memosisikan Jakarta sebagai kota perdagangan dan jasa sudah tepat dan sekarang tinggal pemerintah menghitung kalkulasi anggaran yang dibutuhkan ketika ibu kota negara pindah ataupun perpindahan pusat pemerintahan.
Menurut dia tinggal pilih beberapa alternatif untuk dibuat kalkulasi dan dibandingkan dengan biaya yang harus keluar jika ibu kota dan pusat pemerintahan tetap di Jakarta.
"Menuju realisasi wacana tersebut, pemerintah bisa membandingkan dengan pemindahan ibu kota ataupun pusat pemerintahan yang ada di beberapa negara. Selanjutnya, jika sudah positf tinggal menyiapkan payung hukum serta persiapan sarana dan prasarana," katanya.
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017