Jambi, Antarajambi.com - Panitia Khusus II DPRD Provinsi Jambi meminta pemerintah provinsi setempat membenahi sistem pendidikan di daerah itu.
Juru bicara Pansus II DPRD, Poprianto menyikapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur tahun anggaran 2016di Jambi, Jumat, mengatakan, dari LKPj gubernur Jambi masih banyak kekurangan yang terjadi di dunia pendidikan, mulai dari rendahnya realisasi anggaran.
Selanjutnya hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang belum memuaskan, hingga penurunan angka partisipasi sekolah.
Dari hasil pengecekan Pansus II terhadap LKPj tersebut, untuk anggaran belanja langsung di Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jambi tahun 2016 mencapai Rp163,5 miliar, sedangkan realisasinya hanya Rp144,2 miliar atau 88,16 persen.
"Capaian itu menurun jika dibandingkan tahun 2015 yang realisasi anggarannya mencapai 92,31 persen," kata Popri.
Kemudian UKG pada 2016 menunjukan peringkat Jambi di 22 dari 34 provinsi di Indonesia. Meskipun secara umum perolehan ini sudah mengalami kenaikan sebesar 3,56 persen dibanding tahun sebelumnya.
Namun untuk realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD tahun 2016 justru menurun dari tahun sebelumnya. Yakni dari 113,8 menjadi 110,26. Begitu juga dengan Angka Partisipasi Murni (APM) SD juga turun dari 99,85 persen di 2015 menjadi 95,08 persen di 2016.
"Bahkan angka APM ini di bawah target RPJMD tahun 2016-2021," katanya.
Sama halnya dengan APK SMP. Dari 104,75 di 2015 turun menjadi 99,61 pada 2016. Kemudian APM SMP juga turun dari 88,5 di 2015 menjadi 73,54 pada 2016.
"Ini pun masih di bawah target RPJMD tahun 2016-2021. Begitu juga dengan APM/APK tingkat SMA masih belum mencapai target RPJMD, karena masih jauh di bawah 100 persen," katanya.
Namun untuk angka rata-rata lama sekolah, pihaknya memberikan apresiasi karena mengalami peningkatan dari 7,96 persen di 2015 menjadi 8,7 di 2016.
Begitu juga dengan rasio guru terhadap murid juga mengalami perbaikan. Tingkat SD, yakni 1:16, SMP 1:13 dan SMA 1:13 serta SMK 1:12.
"Tapi yang perlu diingat, saat ini masih banyak sekolah yang kekurangan guru akibat terjadi penumpukan di ibu kota kabupaten," ujarnya.
Pihaknya juga melihat persentase guru SD dan SMP yang belum memenuhi kualifikasi S1/D4 masih cukup tinggi. Tingkat SD sekitar 25,9 persen, SMP 10,1 persen, SMA 2,6 persen dan SMK 6,1 persen.
Kemudian rencana strategis Disdik yang mengamanahkan peningkatan jumlah maupun mutu SMK dengan rasio 70:30, namun sejauh ini baru ada 144 SMK dan 205 SMA dengan rasio 41:59 persen.
"Itupun SMK yang terakreditasi A dan B hanya 27,9 persen sedangkan SMA yang terakreditas A dan B mencapai 62,5 persen," kata Popri.
Atas masalah ini, Poprianto mengatakan bahwa DPRD merekomendasikan pada Pemprov Jambi dalam hal ini Disdik Provinsi Jambi agar dapat memanfaatkan dana APBD yang dialokasikan ke Disdik untuk pencapaian output yang maksimal.
"Bukan hanya sarana fisik, tapi juga SDM yang handal, terdidik dan berkualitas," tegasnya.
Dewan juga meminta Disdik dapat merealisasikan anggaran yang telah dialokasikan secara maksimal agar serapannya tinggi.
Kemudian dengan adanya peralihan kewenangan SMA dan SMK ke Provinsi, juga harus dibekali dengan kesiapan aparatur, SDM dan dokumen pendukung perencanaan kegiatan.
"Ini cukup besar pembenahan sistemnya. Begitu juga APK dan APM harus lebih ditingkatkan dengan pengoptimalan dan pengawasan penggunaan anggaran," ujarnya.
Sementara untuk pencapaian kualifikasi guru S1/D4, dewan mendorong Disdik mengalokasikan beasiswa terutama bagi guru sekolah menengah serta bekerjasama dengan Universitas Terbuka (UT).
"Lalu dalam perekrutan guru harus berdasarkan kompetensi, distribusi dan perbaikan sistem tata kelola sekolah. Intinya ada pembenahan sistem pendidikan di Jambi," katanya.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017
Juru bicara Pansus II DPRD, Poprianto menyikapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur tahun anggaran 2016di Jambi, Jumat, mengatakan, dari LKPj gubernur Jambi masih banyak kekurangan yang terjadi di dunia pendidikan, mulai dari rendahnya realisasi anggaran.
Selanjutnya hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang belum memuaskan, hingga penurunan angka partisipasi sekolah.
Dari hasil pengecekan Pansus II terhadap LKPj tersebut, untuk anggaran belanja langsung di Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jambi tahun 2016 mencapai Rp163,5 miliar, sedangkan realisasinya hanya Rp144,2 miliar atau 88,16 persen.
"Capaian itu menurun jika dibandingkan tahun 2015 yang realisasi anggarannya mencapai 92,31 persen," kata Popri.
Kemudian UKG pada 2016 menunjukan peringkat Jambi di 22 dari 34 provinsi di Indonesia. Meskipun secara umum perolehan ini sudah mengalami kenaikan sebesar 3,56 persen dibanding tahun sebelumnya.
Namun untuk realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD tahun 2016 justru menurun dari tahun sebelumnya. Yakni dari 113,8 menjadi 110,26. Begitu juga dengan Angka Partisipasi Murni (APM) SD juga turun dari 99,85 persen di 2015 menjadi 95,08 persen di 2016.
"Bahkan angka APM ini di bawah target RPJMD tahun 2016-2021," katanya.
Sama halnya dengan APK SMP. Dari 104,75 di 2015 turun menjadi 99,61 pada 2016. Kemudian APM SMP juga turun dari 88,5 di 2015 menjadi 73,54 pada 2016.
"Ini pun masih di bawah target RPJMD tahun 2016-2021. Begitu juga dengan APM/APK tingkat SMA masih belum mencapai target RPJMD, karena masih jauh di bawah 100 persen," katanya.
Namun untuk angka rata-rata lama sekolah, pihaknya memberikan apresiasi karena mengalami peningkatan dari 7,96 persen di 2015 menjadi 8,7 di 2016.
Begitu juga dengan rasio guru terhadap murid juga mengalami perbaikan. Tingkat SD, yakni 1:16, SMP 1:13 dan SMA 1:13 serta SMK 1:12.
"Tapi yang perlu diingat, saat ini masih banyak sekolah yang kekurangan guru akibat terjadi penumpukan di ibu kota kabupaten," ujarnya.
Pihaknya juga melihat persentase guru SD dan SMP yang belum memenuhi kualifikasi S1/D4 masih cukup tinggi. Tingkat SD sekitar 25,9 persen, SMP 10,1 persen, SMA 2,6 persen dan SMK 6,1 persen.
Kemudian rencana strategis Disdik yang mengamanahkan peningkatan jumlah maupun mutu SMK dengan rasio 70:30, namun sejauh ini baru ada 144 SMK dan 205 SMA dengan rasio 41:59 persen.
"Itupun SMK yang terakreditasi A dan B hanya 27,9 persen sedangkan SMA yang terakreditas A dan B mencapai 62,5 persen," kata Popri.
Atas masalah ini, Poprianto mengatakan bahwa DPRD merekomendasikan pada Pemprov Jambi dalam hal ini Disdik Provinsi Jambi agar dapat memanfaatkan dana APBD yang dialokasikan ke Disdik untuk pencapaian output yang maksimal.
"Bukan hanya sarana fisik, tapi juga SDM yang handal, terdidik dan berkualitas," tegasnya.
Dewan juga meminta Disdik dapat merealisasikan anggaran yang telah dialokasikan secara maksimal agar serapannya tinggi.
Kemudian dengan adanya peralihan kewenangan SMA dan SMK ke Provinsi, juga harus dibekali dengan kesiapan aparatur, SDM dan dokumen pendukung perencanaan kegiatan.
"Ini cukup besar pembenahan sistemnya. Begitu juga APK dan APM harus lebih ditingkatkan dengan pengoptimalan dan pengawasan penggunaan anggaran," ujarnya.
Sementara untuk pencapaian kualifikasi guru S1/D4, dewan mendorong Disdik mengalokasikan beasiswa terutama bagi guru sekolah menengah serta bekerjasama dengan Universitas Terbuka (UT).
"Lalu dalam perekrutan guru harus berdasarkan kompetensi, distribusi dan perbaikan sistem tata kelola sekolah. Intinya ada pembenahan sistem pendidikan di Jambi," katanya.(Ant)
Editor : Dodi Saputra
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017