Jambi, Antarajambi.com - Dewan kembali menggelar paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan RAPBD Perubahan Pemprov 2017, Senin (28/8).
Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Zoerman Manap dan dihadiri unsur pimpinan lain yakni Chumadi Zaidi, AR Syahbandar serta dihadiri Wakil gubernur Jambi Fachrori Umar.
Dalam laporannya, masing-masing fraksi dewan memberikan kritik dan masukan pada Pemprov Jambi atas RAPBD Perubahan 2017 itu.
Seperti yang disampaikan H Juber, juru bicara fraksi Golkar mengatakan, fraksinya meminta gubernur dan wagub untuk meningkatkan fungsi kontrol dan koordinasi terhadap jajarannya.
Sedangkan Gerindra, melalui juru bicaranya Yanti Maria Susanti menyebut, komoditi unggulan Jambi yakni karet dan Sawit masih lesu akibat belum membaiknya harga. Saat ini pertumbuhan ekonomi Jambi justru ditopang sektor jasa dan perdagangan.
Gerindra juga meminta Pemprov terus meningkatan PAD. Pasalnya jika dicermati penambahan PAD Pemprov sebesar Rp 33,62 miliar APBDP 2017 ini masih lebih rendah dibandingkan APBDP 2016 yang mencapai Rp 47,97 miliar.
Kemudian Fraksi PKB, melalui juru bicaranya Tadjuddin Hasan mengatakan, proses penganggaran dalam organisasi, bukan hanya sekadar proses menyusunnya saja, tetapi juga disiplin dalam merealisasikannya.
Sedangkan juru bicara Fraksi PDIP, Syamsul Anwar, mengatakan penentuan target APBD belum didasarkan pada semua potensi. Ini terlihat dari tidak maksimalnya penyerapan anggaran pada sektor retribusi daerah yang hanya Rp 686 juta.
"Ketergantungan dana APBD pada dana perimbangan ke depan juga harus dikurangi, sehingga perencanaan pembangunan dan penyusunan program tidak tergantung pada ketersediaan dana perimbangan," ujarnya.
Sementara itu Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, H Fachrori Umar yang hadir dalam paripurna itu mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi akan mempelajari semua yang disampaikan oleh setiap fraksi di DPRD Provinsi Jambi dan akan memberikan penjelasan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi yang akan datang.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017
Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Zoerman Manap dan dihadiri unsur pimpinan lain yakni Chumadi Zaidi, AR Syahbandar serta dihadiri Wakil gubernur Jambi Fachrori Umar.
Dalam laporannya, masing-masing fraksi dewan memberikan kritik dan masukan pada Pemprov Jambi atas RAPBD Perubahan 2017 itu.
Seperti yang disampaikan H Juber, juru bicara fraksi Golkar mengatakan, fraksinya meminta gubernur dan wagub untuk meningkatkan fungsi kontrol dan koordinasi terhadap jajarannya.
Sedangkan Gerindra, melalui juru bicaranya Yanti Maria Susanti menyebut, komoditi unggulan Jambi yakni karet dan Sawit masih lesu akibat belum membaiknya harga. Saat ini pertumbuhan ekonomi Jambi justru ditopang sektor jasa dan perdagangan.
Gerindra juga meminta Pemprov terus meningkatan PAD. Pasalnya jika dicermati penambahan PAD Pemprov sebesar Rp 33,62 miliar APBDP 2017 ini masih lebih rendah dibandingkan APBDP 2016 yang mencapai Rp 47,97 miliar.
Kemudian Fraksi PKB, melalui juru bicaranya Tadjuddin Hasan mengatakan, proses penganggaran dalam organisasi, bukan hanya sekadar proses menyusunnya saja, tetapi juga disiplin dalam merealisasikannya.
Sedangkan juru bicara Fraksi PDIP, Syamsul Anwar, mengatakan penentuan target APBD belum didasarkan pada semua potensi. Ini terlihat dari tidak maksimalnya penyerapan anggaran pada sektor retribusi daerah yang hanya Rp 686 juta.
"Ketergantungan dana APBD pada dana perimbangan ke depan juga harus dikurangi, sehingga perencanaan pembangunan dan penyusunan program tidak tergantung pada ketersediaan dana perimbangan," ujarnya.
Sementara itu Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, H Fachrori Umar yang hadir dalam paripurna itu mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi akan mempelajari semua yang disampaikan oleh setiap fraksi di DPRD Provinsi Jambi dan akan memberikan penjelasan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi yang akan datang.(Ant)
Editor : Dodi Saputra
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017