Jambi, Antarajambi.com - DPRD Provinsi Jambi menyoroti sejumlah program Pemerintah Provinsi Jambi dalam paripurna di gedung dewan setempat dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan RAPBD Perubahan Pemprov Jambi 2017, Senin.
Masing-masing fraksi dewan memberikan kritik dan masukan pada Pemprov Jambi atas RAPBD Perubahan 2017 itu.
Seperti yang disampaikan juru bicara fraksi Gerindra, melalui juru bicaranya Yanti Maria Susanti, yang menyebut komoditi unggulan Jambi yakni karet dan sawit masih lesu akibat belum membaiknya harga. Saat ini pertumbuhan ekonomi Jambi justru ditopang sektor jasa dan perdagangan.
Ia juga mengingatkan rendahnya serapan anggaran Pemprov Jambi. Dimana hingga Agustus masih 43 persen dan serapan tertinggi dari belanja gaji pegawai. "Kepala OPD yang sudah dilantik harus optimal kerjanya," katanya.
Gerindra juga meminta Pemprov terus meningkatan PAD. Pasalnya bila dicermati penambahan PAD Pemprov sebesar Rp33,62 miliar pada APBDP 2017 ini masih lebih rendah dibandingkan APBDP 2016 yang mencapai Rp47,97 miliar.
"Lakukan langkah-langkah untuk menambah PAD, seperti MoU kerjasama pengelolaan lahan parkir dengan PT Angkasa Pura II itu, kita dukung," ujarnya.
Kemudian bantuan dana desa sebesar Rp60 juta per desa, menurut Yanti belum dikuncurkan hingga Agustus 2017, padahal anggaran sudah dialokasikan Rp62 miliar bagi 1.562 desa/kelurahan di Jambi.
Fraksi ini juga menanyakan masalah perubahan teknis bantuan alat berat. Dimana di APBD murni 2017 dialokasikan pada belanja tidak langsung dengan katagori bantuan keuangan untuk kabupaten/kota sebesar Rp33 miliar, tapi di perubahan diganti menjadi belanja langsung dan pengadaannya untuk tiga wilayah meliputi Jambi wilayah barat, tengah dan timur dan dilaksanakan UPTD Alkal.
"Apa penyebab pergeseran belanja ini serta sejauh mana realisasi serapan anggaran dan manfaatnya. Begitu juga soal beasiswa apakah sudah terealisasi dan sejauh apa manfaatnya," kata Yanti lagi.
Kemudian Fraksi PKB, melalui juru bicaranya Tadjuddin Hasan mengatakan proses penganggaran dalam organisasi, bukan hanya sekadar proses menyusunnya saja, tetapi juga disiplin dalam merealisasikannya.
Selanjutnya Fraksi Golkar melalui juru bicaranya M Juber, meminta gubernur dan wagub untuk meningkatkan fungsi kontrol dan koordinasi terhadap jajarannya.
"Bagi yang tak disiplin disanksi tegas, kalau yang berprestasi diberi reward," kata Juber.
Sedangkan juru bicara Fraksi PDIP, Syamsul Anwar mengatakan penentuan target APBD belum didasarkan pada semua potensi. Ini terlihat dari tidak maksimalnya penyerapan anggaran pada sektor retribusi daerah yang hanya Rp686 juta.
"Ketergantungan dana APBD pada dana perimbangan ke depan juga harus dikurangi, sehingga perencanaan pembangunan dan penyusunan program tidak tergantung pada ketersediaan dana perimbangan," ujarnya.
Juru bicara fraksi PAN, Agus Rama menyatakan APBD sudah dialokasikan Rp4,511 triliun di tahun ini. Ia meminta agar seluruh SKPD benar-benar dapat memanfaatkannya pada program-program yang sangat penting, terutama bagi program kerja mendukung visi misi Jambi Tuntas 2021.
Senada dikatakan juru bicara fraksi PPP H Mauli, meskipun sisa waktu singkat di tahun ini, ia tetap meminta kepala OPD maksimal dalam menjalankan program.
"Tahun ini juga ada pergeseran, penambahan dan rasionalisasi anggaran. Kami berharap hal ini tetap dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Jambi mencapai Jambi Tuntas 2021," katanya.
Sedangkan A Rahmat Eka Putra, juru bicara Fraksi Bintang Keadilan mengatakan, pihaknya menyoroti rendahnya serapan anggaran Pemprov di triwulan ke III yang belum mencapai 50 persen.
"Seharusnya sudah 70 persen, ini akan mengganggu perputaran ekonomi masyarakat. Karena itu dengan sisa waktu yang ada, kita berharap kepala OPD Pemprov bisa bekerja maksimal," ujarnya.
Kemudian fraksi ini juga menyorot soal kinerja PT JII yang terus merugi. Ia menanyakan sejauh mana evaluasi yang dilakukan gubernur terhadap BUMD Pemprov Jambi ini.
Sementara itu Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar yang hadir dalam paripurna itu mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi akan mempelajari semua yang disampaikan setiap fraksi di DPRD Provinsi Jambi dan akan memberikan penjelasan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi yang akan datang.
"Kita sangat berterima kasih sekali, atas semua masukan dan saran yang telah disampaikan oleh setiap fraksi tadi, akan kami pelajari lebih lanjut lagi untuk memberikan penjelasan terkait masukan dan saran yang disampaikan," kata Wagub.(Ant)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017
Masing-masing fraksi dewan memberikan kritik dan masukan pada Pemprov Jambi atas RAPBD Perubahan 2017 itu.
Seperti yang disampaikan juru bicara fraksi Gerindra, melalui juru bicaranya Yanti Maria Susanti, yang menyebut komoditi unggulan Jambi yakni karet dan sawit masih lesu akibat belum membaiknya harga. Saat ini pertumbuhan ekonomi Jambi justru ditopang sektor jasa dan perdagangan.
Ia juga mengingatkan rendahnya serapan anggaran Pemprov Jambi. Dimana hingga Agustus masih 43 persen dan serapan tertinggi dari belanja gaji pegawai. "Kepala OPD yang sudah dilantik harus optimal kerjanya," katanya.
Gerindra juga meminta Pemprov terus meningkatan PAD. Pasalnya bila dicermati penambahan PAD Pemprov sebesar Rp33,62 miliar pada APBDP 2017 ini masih lebih rendah dibandingkan APBDP 2016 yang mencapai Rp47,97 miliar.
"Lakukan langkah-langkah untuk menambah PAD, seperti MoU kerjasama pengelolaan lahan parkir dengan PT Angkasa Pura II itu, kita dukung," ujarnya.
Kemudian bantuan dana desa sebesar Rp60 juta per desa, menurut Yanti belum dikuncurkan hingga Agustus 2017, padahal anggaran sudah dialokasikan Rp62 miliar bagi 1.562 desa/kelurahan di Jambi.
Fraksi ini juga menanyakan masalah perubahan teknis bantuan alat berat. Dimana di APBD murni 2017 dialokasikan pada belanja tidak langsung dengan katagori bantuan keuangan untuk kabupaten/kota sebesar Rp33 miliar, tapi di perubahan diganti menjadi belanja langsung dan pengadaannya untuk tiga wilayah meliputi Jambi wilayah barat, tengah dan timur dan dilaksanakan UPTD Alkal.
"Apa penyebab pergeseran belanja ini serta sejauh mana realisasi serapan anggaran dan manfaatnya. Begitu juga soal beasiswa apakah sudah terealisasi dan sejauh apa manfaatnya," kata Yanti lagi.
Kemudian Fraksi PKB, melalui juru bicaranya Tadjuddin Hasan mengatakan proses penganggaran dalam organisasi, bukan hanya sekadar proses menyusunnya saja, tetapi juga disiplin dalam merealisasikannya.
Selanjutnya Fraksi Golkar melalui juru bicaranya M Juber, meminta gubernur dan wagub untuk meningkatkan fungsi kontrol dan koordinasi terhadap jajarannya.
"Bagi yang tak disiplin disanksi tegas, kalau yang berprestasi diberi reward," kata Juber.
Sedangkan juru bicara Fraksi PDIP, Syamsul Anwar mengatakan penentuan target APBD belum didasarkan pada semua potensi. Ini terlihat dari tidak maksimalnya penyerapan anggaran pada sektor retribusi daerah yang hanya Rp686 juta.
"Ketergantungan dana APBD pada dana perimbangan ke depan juga harus dikurangi, sehingga perencanaan pembangunan dan penyusunan program tidak tergantung pada ketersediaan dana perimbangan," ujarnya.
Juru bicara fraksi PAN, Agus Rama menyatakan APBD sudah dialokasikan Rp4,511 triliun di tahun ini. Ia meminta agar seluruh SKPD benar-benar dapat memanfaatkannya pada program-program yang sangat penting, terutama bagi program kerja mendukung visi misi Jambi Tuntas 2021.
Senada dikatakan juru bicara fraksi PPP H Mauli, meskipun sisa waktu singkat di tahun ini, ia tetap meminta kepala OPD maksimal dalam menjalankan program.
"Tahun ini juga ada pergeseran, penambahan dan rasionalisasi anggaran. Kami berharap hal ini tetap dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Jambi mencapai Jambi Tuntas 2021," katanya.
Sedangkan A Rahmat Eka Putra, juru bicara Fraksi Bintang Keadilan mengatakan, pihaknya menyoroti rendahnya serapan anggaran Pemprov di triwulan ke III yang belum mencapai 50 persen.
"Seharusnya sudah 70 persen, ini akan mengganggu perputaran ekonomi masyarakat. Karena itu dengan sisa waktu yang ada, kita berharap kepala OPD Pemprov bisa bekerja maksimal," ujarnya.
Kemudian fraksi ini juga menyorot soal kinerja PT JII yang terus merugi. Ia menanyakan sejauh mana evaluasi yang dilakukan gubernur terhadap BUMD Pemprov Jambi ini.
Sementara itu Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar yang hadir dalam paripurna itu mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi akan mempelajari semua yang disampaikan setiap fraksi di DPRD Provinsi Jambi dan akan memberikan penjelasan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi yang akan datang.
"Kita sangat berterima kasih sekali, atas semua masukan dan saran yang telah disampaikan oleh setiap fraksi tadi, akan kami pelajari lebih lanjut lagi untuk memberikan penjelasan terkait masukan dan saran yang disampaikan," kata Wagub.(Ant)
Editor : Dodi Saputra
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2017