Jambi (Antaranews Jambi) - Hari ini, 6 Januari 2018 Provinsi Jambi genap berusia 61 tahun, dalam memperingatinya provinsi ini mengangkat tema "Dengan HUT ke-61 Provinsi Jambi Kita Tingkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan menuju Jambi Tuntas 2021".
Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan tema tersebut menjadi sangat strategis, mengingat fluktuasi ekonomi global sangat mempengaruhi sendi ekonomi masyarakat, sehingga langkah dan terobosan ekonomi kerakyatan perlu dipacu. Ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan inilah yang tidak akan banyak terimbas dengan goncangan ekonomi global tersebut.
"Oleh karena itu kita perlu mengedepankan penumbuhan iklim usaha yang kondusif, yang berpihak kepada ekonomi kerakyatan. Guna merealisasikan hal tersebut, dibutuhkan penguatan infrastruktur, peningkatan daya saing, pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, pencapaian ketahanan pangan, energi dan sumber daya air, pendidikan kejuruan serta pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan," kata Zola.
Mencermati catatan perjalanan pembangunan Provinsi Jambi sepanjang tahun 2017, kondisi perekonomian Provinsi Jambi masih dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global. Sampai dengan Triwulan III-2017 ekonomi Provinsi Jambi tumbuh sebesar 4,76 persen, meningkat 0,44 persen dari pertumbuhan ekonomi triwulan sebelumnya sebesar 4,32 persen.
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada Triwulan III-2017 didorong oleh perbaikan kinerja sektor pertambangan dan penggalian dimana terdapat kenaikan produksi migas dan batu bara dibandingkan triwulan sebelumnya serta didukung tren peningkatan harga komoditas migas dan batu bara internasional.
Berdasarkan hasil analisa dari Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Jambi pada Triwulan IV-2017, diperkirakan berada pada kisaran 4,74 persen-5,14 persen, kondisi ini lebih baik dibandingkan Triwulan IV-2016 sebesar 4,37 persen.
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih bersumber dari pertumbuhan sektor utama provinsi Jambi yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta sektor industri pengolahan.
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi, pada Agustus 2017 mencapai angka 3,87 persen, lebih baik dibandingkan kondisi Agustus tahun 2016 yaitu 4,00 persen. Demikian pula kinerja penurunan kemiskinan juga memperlihatkan perbaikan, ditunjukkan dengan persentase penduduk miskin yang mengalami penurunan dari 8,37 persen pada September tahun 2016 menjadi 7,90 persen pada September 2017. Angka kemiskinan Provinsi Jambi juga lebih rendah, jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional yang tercatat 10,64 persen.
Selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraan kaum buruh di Provinsi Jambi, Dewan Pengupahan Provinsi Jambi telah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018 menjadi 2,243 juta Rupiah atau naik 8,7 persen dari tahun 2017 yaitu sebesar Rp2,063 juta.
Sedangkan laju inflasi Provinsi Jambi tahun 2017 berada pada kisaran 2,68 persen sedikit meningkat dibandingkan inflasi pada tahun 2016 yang tercatat 2,49 persen (year on year).
"Pada tahun 2018 kita harus lebih mewaspadai beberapa potensi risiko yang dapat menyebabkan tekanan inflasi yang lebih tinggi, yang diakibatkan antara lain oleh anomali cuaca yang dapat mengganggu hasil panen dan potensi pelemahan kurs rupiah. Oleh karena itu kita berharap kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi, tentunya dengan dukungan pemerintah Kabupaten/kota untuk lebih pro-aktif lagi, sehingga dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya kenaikan harga bahan pokok yang tidak wajar," ujarnya.
Zola mengatakan tahun 2017 merupakan tahun kedua pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Dengan Visi yaitu Mewujudkan Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera, atau Jambi TUNTAS 2021, yang difokuskan pada 6 misi pembangunan.
"Misi pertama yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Guna mewujudkan misi ini, kami telah banyak melakukan pembaruan khususnya dalam peningkatan kelembagaan dan sumberdaya aparatur, serta berbagai sistem pendukung lainnya. Kami berterima kasih kepada Dewan yang terhormat, atas kerjasama dan kemitraannya, dalam menyelesaikan berbagai aturan terkait," katanya.
Selanjutnya peningkatan integritas birokrasi kata Zola juga merupakan salah satu perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Kinerja integritas birokrasi ditunjukkan dari kewajaran informasi pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jambi, pada tahun 2017, untuk kelima kalinya diberikan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dalam rangka meningkatkan sinkronisasi pembangunan regional di wilayah Sumatera, Pemerintah Provinsi Jambi ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakor Gubernur se-Wilayah Sumatera pada tanggal 9 Oktober 2017 lalu, yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian BUMN yang menghasilkan beberapa kesepakatan kerjasama antar Pemerintah Provinsi di wilayah Sumatera, juga menghasilkan rekomendasi dari Kementerian PUPR untuk beberapa kegiatan fisik di wilayah Provinsi Jambi.
Misi ke-dua kata Zola meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang Sehat, Terdidik, Berbudaya, Agamis dan Berkesetaraan Gender, sebab itu pada bidang pendidikan telah dilakukan berbagai upaya.
Diantaranya wajib belajar 9 tahun di perpanjang menjadi 12 tahun, serta mengurangi jumlah angka putus sekolah. Sejak tahun 2016, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah merumuskan dan melaksanakan kegiatan pemberian beasiswa untuk 15.000 orang selama 5 tahun.
Di bidang kesehatan, berbagai upaya sudah kita lakukan terutama peningkatan pelayanan kesehatan mulai dari pemberian nutrisi seribu hari mulai hari kehidupan sampai dengan lansia atau dikenal dengan nama continuum of care, kemudian peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan SDM tenaga kesehatan (beasiswa dokter spesialis) serta peningkatan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Pada tahun 2017, kita telah mengintegrasikan masyarakat miskin ke BPJS melalui program jaminan kesehatan daerah sebanyak 14.450 jiwa dan telah merujuk pasien tidak mampu sebanyak 36 orang ke Rumah Sakit Rujukan Nasional (RS. Cipto Mangun Kusumo, RS. Harapan Kita, R.S Darmais, RS. Hussein Palembang dan RS. M. Jamil Padang) melalui kegiatan dukungan pelayanan kesehatan masyarakat tidak mampu.
Selain itu, guna peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Raden Mattaher mulai Tahun 2017 telah membuka pusat layanan Cardiac, Pusat layanan Rhinology dan emergency call serta ambulance gratis untuk masyarakat Kota Jambi. Terkait dengan pelayanan kesehatan jiwa, RS Jiwa Provinsi Jambi telah mendapatkan akreditasi paripurna menyusul RSUD Raden Mattaher yang telah mendapatkan akreditasi yang sama tahun sebelumnya.
"Kita juga patut bersyukur, karena produktivitas tenaga kerja Provinsi Jambi tahun 2017, sampai saat ini mencapai angka 78,20 atau berada di urutan 8 Nasional. Ke depan kita harus kerja keras untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja yang terampil dan mandiri, sesuai dengan tuntutan dan prioritas MEA, dengan kesepakatan yang tertuang dalam Mutual Recognition Arrangements (MRA), diantaranya insinyur, arsitek, tenaga survei, tenaga kesehatan, akuntan dan tenaga pariwisata harus dipersiapkan dengan baik," kata Zola.
Upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam memperhatikan kualitas dan perkembangan ketenagakerjaan, mendapat apresiasi dari Menteri Tenaga Kerja RI pada tanggal 16 Desember 2017, dengan diterimanya Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) 2017 berada pada peringkat pertama Se-Indonesia dengan kategori urusan Ketenagakerjaan Kategori Kecil.
Pada program promosi Anugrah Pesona Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata RI pada tahun 2017, perolehan Provinsi Jambi adalah Bukit Kayangan Kota Sungai Penuh sebagai Dataran Tinggi Terpopuler (Juara 1), Kampoeng Radja Kota Jambi sebagai Objek Wisata Bersih Terpopuler (Juara 1), Tari Ngagah Harimau Kerinci sebagai atraksi Wisata Terpopuler (Juara III), Lemang Kantung Semar Kerinci sebagai Makanan tradisional terpopuler (Juara III).
Guna melestarikan budaya Jambi, pada tahun 2017 telah ditetapkan 10 karya budaya tradisi tak benda Jambi menjadi Warisan Budaya Tak Benda Nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Yaitu Obat Ramuan Orang Rimbo, Hompongan Orang Rimbo, Ambung Orang Rimbo, Mantau Sialong/Mantau Ngambek Rapa, Sebelik Sumpah, Cawot, Melangun, Tari Elang, Tari Khadam dan Musik Gambang.
"Upaya pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya tersebut berhasil menggaet pengunjung 170.000 orang, dari target 32.000 untuk tahun 2017," katanya.
Misi ke-tiga kata Zola yaitu menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat, kita semua mengetahui, bahwa kondisi kehidupan berdemokrasi di Provinsi Jambi sampai saat ini, masih tetap berada pada kategori baik. Hal ini tercermin dari penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tahun 2017 di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Muarojambi, semuanya berjalan lancar, tertib dan aman.
Provinsi Jambi juga menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri sebagai Peringkat IV Nasional dalam hal capaian Kinerja Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi.
"Oleh karenanya, saya berharap peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, tokoh adat, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat terus dioptimalkan, guna menjaga kerukunan antar kelompok dan antar anggota masyarakat," katanya lagi.
Dalam rangka mewujudkan misi ke-empat yaitu Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan IPTEKIN berwawasan lingkungan, Pemerintah Provinsi Jambi kata Zola terus meningkatkan peran dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perekonomian daerah yang berbasis Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi.
"Berbagai upaya kita lakukan dalam rangka memasyarakatkan IPTEKIN di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah ini. Pemerintah Provinsi Jambi mengikuti berbagai iven salah satunya adalah Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional dan berhasil mendapatkan Juara Harapan 1 untuk lomba Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) yang diraih oleh Posyantek Permata Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari," ujarnya.
Menurutnya sektor ekonomi rakyat terbukti memiliki pondasi yang kuat dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi. Untuk mendukung pengembangan ekonomi rakyat ini, pemprov telah melaksanakan berbagai program, yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian, seperti penguatan permodalan bagi Usaha Kecil dan Menengah, sebagai upaya untuk mendorong UMKM agar mampu melaksanakan usaha secara berkesinambungan dan berdaya saing.
Untuk itu Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam upaya mengembangkan potensi perekonomian daerah terus dilakukan. Sampai dengan tahun 2017 tercatat 2.082 koperasi aktif di Provinsi Jambi dengan jumlah anggota 355,84 ribu orang dan volume usaha Rp2,01 triliun.
Ke depan kata Zola Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong upaya pengembangan ekonomi kerakyatan ini, dengan harapan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini terus berkembang dan semakin mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat.
"Memperhatikan fluktuasi harga komodi sawit dan karet pada tahun 2017, yang berdampak terhadap ekonomi Provinsi Jambi, maka kita harus melakukan perubahan trend pembangunan ekonomi yang semula berbasiskan pada sumber daya atau Resource Based Economy menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan atau Knowledge Based Economy, yang diukur dari kemampuan IPTEK sebagai faktor primer ekonomi," jelasnya.
Untuk itu, lanjutnya, dalam rangka peningkatan pengolahan hasil perkebunan rakyat, Pemerintah Provinsi memberikan bantuan unit pengolahan karet di Rimbo Bujang, Pengolahan Tebu di Siulak Kerinci, Pengolahan Kelapa di Desa Siau Sabak Timur, Pengolahan Pinang di Desa Kemuning serta Pengolahan Kopi di Jangkat.
Pada tahun 2017 Pemprov juga telah memfasilitasi perolehan Sertifikat Indikasi Geografis sebagai Hak Kekayaan Intelektual yakni Kopi Arabika Sumatera Koerinci, setelah sebelumnya juga telah diperoleh Sertifikat untuk Kopi Liberika Tungkal Komposit Jambi serta Kayu Manis Koerinci. Pada Tahun 2017 ini pula Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kerinci telah membawa Kopi Arabika Kerinci mengikuti Kontes Kopi Specialty Indonesia ke-9 dan menjadi Juara di Tingkat Nasional.
Selanjutnya Pemerintah Provinsi Jambi juga sedang membuat Pilot project hilirisasi karet dalam bentuk barang setengah jadi dan barang jadi seperti, sarung tangan, sandaran motor, alas kaki, dan barang lainnya, di Desa Muhajirin Muarojambi dan Desa Lubuk Sebontan di Tanjungjabung Barat. Program ini akan menjadi percontohan bagi daerah lain di Provinsi Jambi yang mempunyai potensi komoditi yang sama.
"Saya berharap melalui kesempatan ini, agar bupati/walikota dan seluruh jajaran, tokoh masyarakat, legislatif, kiranya dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan hilirisasi komoditi unggulan ini, begitu juga dengan dunia swasta yang telah tergabung dalam Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahan (TSP), yang telah kita fasilitasi pembentukannya. Mudah-mudahan dengan upaya ini, kita mampu meningkatkan nilai tambah komoditi unggulan Provinsi Jambi dan mampu menjaga stabilitas usaha komoditi unggulan daerah," ujarnya.
Sedangkan misi ke-lima yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, maka untuk memperlancar roda perekonomian dan mendukung percepatan pembangunan di semua sektor, pembangunan infrastruktur wilayah menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur wilayah, selama tahun 2016-2021, tetap akan menjadi perhatian serius bagi Provinsi Jambi.
Infrastruktur jalan dan jembatan sebagai urat nadi perekonomian, menjadi salah satu fokus utama penanganan infrastruktur. Oleh karena itu selama tahun 2017 telah dilaksanakan program pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi, baik untuk peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, maupun jalan produksi yang menghubungkan sentra-sentra produksi dalam wilayah Provinsi Jambi. Adapun capaian kondisi jalan mantap sampai dengan akhir tahun 2017 adalah 76,57 persen dari target 76,18 persen. Sedangkan untuk jalan produksi dalam kondisi mantap sudah mencapai 74,22 persen dari target 74,59 persen.
Untuk infrastruktur keciptakaryaan, khususnya untuk perluasan akses masyarakat terhadap air minum, pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan pipa di 10 kabupaten/kota, dengan total panjang pipa terpasang mencapai 59.848 meter.
Diharapkan dengan terpasangnya pipa tersebut, distribusi dan pelayanan air minum di seluruh wilayah Provinsi Jambi dapat meningkat signifikan. Disamping itu dalam rangka mewujudkan kawasan pemukiman yang aman, layak dan memadai, dilaksanakan pembangunan drainase di beberapa kawasan perkotaan, dengan total panjang drainase dibangun pada tahun 2017 mencapai 4.105 meter. Selain itu juga telah dibangun Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan berupa jalan rabat beton di 5 kabupaten/kota dengan total panjang jalan mencapai 8.557 meter.
Dalam rangka menunjang kedaulatan dan ketahanan pangan, Pemerintah Provinsi Jambi juga terus melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air, khususnya pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi. Untuk tahun 2017 telah dilaksanakan peningkatan jaringan irigasi saluran sekunder sepanjang 780 meter, jaringan irigasi saluran primer sepanjang 1.470 meter, dan jaringan irigasi saluran kolektor sepanjang 2.600 meter. Disamping itu untuk penyediaan akses air bersih untuk daerah rawan air, juga telah dibangun 12 unit sumur air dalam di 8 wilayah kabupaten.
Untuk mendukung kelancaran dan kemudahan aksesibilitas pada kawasan unggulan, khususnya Kabupaten Kerinci dan Kota Sungaipenuh yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Branding Wisata Provinsi Jambi, maka Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2017 telah memberikan bantuan keuangan sebesar Rp15 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk pembebasan lahan dalam rangka pengembangan Bandara Depati Parbo Kerinci.
"Diharapkan dengan pengembangan bandara ini nantinya akan makin meningkatkan kenyamanan dan kelancaran bagi pengunjung, sehingga dapat meningkatkan minat kunjungan wisata pada wilayah Kerinci - Sungai Penuh dan sekitarnya. Selain itu Pemerintah Provinsi Jambi juga telah menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jambi Tahun 2016-2031, sehingga dapat menjadi acuan seluruh stakeholder dalam membangun pariwisata yang terintegrasi di Provinsi Jambi," kata Zola.
Selain penyediaan infrastruktur dasar tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi juga terus mengupayakan pembangunan infrastruktur vital dan strategis lainnya, agar akselerasi perkembangan Provinsi Jambi dapat berjalan lebih cepat.
Bersama PT. Pelindo II, Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat pengembangan Pelabuhan Muara Sabak sebagai pendukung Pelabuhan Talang Duku, diantaranya dengan mengupayakan peningkatan akses jalan ke Pelabuhan Muarasabak yang telah ditetapkan sebagai Jalan Nasional, serta rencana pengerukan alur sampai ambang batas luar laut pantai timur. Begitu juga dengan Pelabuhan Ujung Jabung yang dalam jangka panjang diproyeksikan sebagai pelabuhan utama, sampai saat ini masih dalam proses pembangunan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan.
Infrastruktur vital lainnya yang sedang diupayakan pemprov adalah pembangunan rel kereta api. Untuk pembangunan jalur kereta api di Provinsi Jambi yang merupakan bagian dari Sumatera Railways, terdapat 2 (dua) segmen, yaitu segmen Palembang- Jambi sepanjang 216 km dan segmen Jambi-Pekanbaru sepanjang 350 km sampai dengan tahun 2017, progres pembangunan jalur kereta api ini baru sampai pada penyusunan DED, penetapan trase, dan penyusunan studi LARAP.
Diharapkan pada tahun 2018 proses pembebasan lahan khusus pada segmen Palembang-Jambi sudah dapat dilaksanakan. Sementara untuk segmen Jambi-Pekanbaru pada tahun 2017 baru dilaksanakan penyusunan DED, dan pada tahun 2018 akan dilakukan penetapan trase dan penyusunan LARAP.
Dalam rangka pemenuhan target rasio elektrifikasi, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah melakukan program pembangunan dan pengembangan jaringan listrik di beberapa wilayah yang belum mendapat akses listrik. Salah satu pendekatan yang dilakukan untuk percepatan peningkatan rasio elektrifikasi ini adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak luar yang tidak membebani APBD.
Pada tahun 2017 ini Pemerintah Provinsi Jambi telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan UNDP, BAZNAS, serta Bank Jambi untuk membangun beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro. Diharapkan pada tahun 2018 pembangunan fisik PLTMH ini sudah dapat dilaksanakan di beberapa desa yang selama ini sulit mendapat akses listrik PLN.
Berkaca dari pengalaman bencana kebakaran lahan dan hutan beberapa tahun yang lalu bahwa hampir 80 persen bencana kebakaran tersebut, terjadi di lahan gambut. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut dan pihak donor, pada tahun 2017 telah melakukan beberapa program pemulihan ekosistem gambut, dengan tiga program utama, yaitu restorasi vegetasi melalui penanaman pohon di areal bekas terbakar seluas 200 hektar, estorasi hidrologi melalui pembangunan sekat kanal sebanyak 80 unit; dan revitalisasi berupa peningkatan kapasitas masyarakat serta penyediaan peralatan monitoring api berupa Early Warning System.
"Melalui program-program tersebut, diharapkan restorasi gambut di Provinsi Jambi dapat membuahkan hasil, dan ke depannya kita terhindar dari bencana dan kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran lahan, khususnya di lahan gambut," ujar Zola.
Sementara dalam mewujudkan misi ke-enam yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, maka untuk untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terhadap gizi, pelayanan kesehatan, pendidikan serta infrastruktur dasar. Untuk itu melalui misi ke-6 dari Jambi TUNTAS dan sejalan dengan Nawacita agenda ke-3, yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuanâ€.
"Kami telah menyiapkan program unggulan untuk menuntaskan desa tertinggal di Provinsi Jambi sebanyak 191 desa sampai tahun 2021, melalui bantuan keuangan untuk membangun infrastruktur ekonomi desa, meningkatkan kapasitas aparatur desa," katanya.
Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2017, terus berkomitmen untuk menyalurkan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk pembelian Alat berat kepada 22 kecamatan secara bertahap, dalam rangka mendorong terciptanya infrastruktur di pedesaan, sekaligus upaya meningkatkan produktivitas ekonomi lokal diwilayah masing-masing.
Bantuan keuangan tersebut dilengkapi dengan bantuan sebesar 60 juta Rupiah per-tahun untuk setiap desa/kelurahan dimana bantuan keuangan provinsi tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan inovasi pengembangan kelembagaan di desa/kelurahan.
Terkait dengan upaya mendorong percepatan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, maka Pemerintah Provinsi Jambi telah meluncurkan program bantuan alat berat/alat pendukung lainnya bagi kecamatan se-Provinsi Jambi.
Pada tahun 2017, telah diserahkan bantuan keuangan total sebesar Rp33 miliar untuk 11 kabupaten/kota yang digunakan untuk membeli alat berat/alat pendukung lainnya bagi 2 kecamatan di masing-masing kabupaten/kota, dengan jenis alat berat/alat pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kecamatan.
"Dengan meratanya pembangunan hingga ke perdesaan, kita berharap akan mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah dan ketimpangan antar golongan masyarakat. Jika saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu ditopang oleh golongan masyarakat menengah ke atas, yang berimplikasi kepada ketidakstabilan ekonomi, maka ke depan kita ingin membangun perekonomian yang kokoh melalui pembangunan ekonomi masyarakat desa serta meningkatkan kemandirian pangan melalui pemberdayaan pangan keluarga," tegasnya.
Begitu juga untuk konsumsi pangan penduduk Provinsi Jambi secara bertahap kata Zola terus mengalami perbaikan, hal ini terlihat dari diversifikasi pangan, yang ditandai dengan meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan atau PPH dari 85,2 menjadi 85,9. Sedangkan Konsumsi Beras mengalami penurunan dari 92 kg/kapita/tahun menjadi 84,4 kg/kapita/tahun.
"Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi, kepada seluruh bupati dan walikota se-Provinsi Jambi, atas kerjasama dan kebersamaan yang terjalin selama ini. Apapun program pembangunan yang kami kerjakan tentunya memerlukan dukungan dari bupati dan walikota. Mudah-mudahan kebersamaan ini dapat kita tingkatkan lagi, karena sesungguhnya program yang dilaksanakan oleh para Bbupati/walikota adalah program gubernur juga, begitu sebaliknya program gubernur adalah milik para bupati/walikota juga. Untuk itu mari kita bersatu padu merapatkan barisan dalam membangun Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah ini, Bulat manek umpamo batu, bulat kaco meniti warno, maso nenek kito bersatu, maso kito Jambi makin jayo," kata Zola.(Adv)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan tema tersebut menjadi sangat strategis, mengingat fluktuasi ekonomi global sangat mempengaruhi sendi ekonomi masyarakat, sehingga langkah dan terobosan ekonomi kerakyatan perlu dipacu. Ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan inilah yang tidak akan banyak terimbas dengan goncangan ekonomi global tersebut.
"Oleh karena itu kita perlu mengedepankan penumbuhan iklim usaha yang kondusif, yang berpihak kepada ekonomi kerakyatan. Guna merealisasikan hal tersebut, dibutuhkan penguatan infrastruktur, peningkatan daya saing, pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, pencapaian ketahanan pangan, energi dan sumber daya air, pendidikan kejuruan serta pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan," kata Zola.
Mencermati catatan perjalanan pembangunan Provinsi Jambi sepanjang tahun 2017, kondisi perekonomian Provinsi Jambi masih dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global. Sampai dengan Triwulan III-2017 ekonomi Provinsi Jambi tumbuh sebesar 4,76 persen, meningkat 0,44 persen dari pertumbuhan ekonomi triwulan sebelumnya sebesar 4,32 persen.
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada Triwulan III-2017 didorong oleh perbaikan kinerja sektor pertambangan dan penggalian dimana terdapat kenaikan produksi migas dan batu bara dibandingkan triwulan sebelumnya serta didukung tren peningkatan harga komoditas migas dan batu bara internasional.
Berdasarkan hasil analisa dari Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Jambi pada Triwulan IV-2017, diperkirakan berada pada kisaran 4,74 persen-5,14 persen, kondisi ini lebih baik dibandingkan Triwulan IV-2016 sebesar 4,37 persen.
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih bersumber dari pertumbuhan sektor utama provinsi Jambi yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta sektor industri pengolahan.
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi, pada Agustus 2017 mencapai angka 3,87 persen, lebih baik dibandingkan kondisi Agustus tahun 2016 yaitu 4,00 persen. Demikian pula kinerja penurunan kemiskinan juga memperlihatkan perbaikan, ditunjukkan dengan persentase penduduk miskin yang mengalami penurunan dari 8,37 persen pada September tahun 2016 menjadi 7,90 persen pada September 2017. Angka kemiskinan Provinsi Jambi juga lebih rendah, jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional yang tercatat 10,64 persen.
Selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraan kaum buruh di Provinsi Jambi, Dewan Pengupahan Provinsi Jambi telah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018 menjadi 2,243 juta Rupiah atau naik 8,7 persen dari tahun 2017 yaitu sebesar Rp2,063 juta.
Sedangkan laju inflasi Provinsi Jambi tahun 2017 berada pada kisaran 2,68 persen sedikit meningkat dibandingkan inflasi pada tahun 2016 yang tercatat 2,49 persen (year on year).
"Pada tahun 2018 kita harus lebih mewaspadai beberapa potensi risiko yang dapat menyebabkan tekanan inflasi yang lebih tinggi, yang diakibatkan antara lain oleh anomali cuaca yang dapat mengganggu hasil panen dan potensi pelemahan kurs rupiah. Oleh karena itu kita berharap kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi, tentunya dengan dukungan pemerintah Kabupaten/kota untuk lebih pro-aktif lagi, sehingga dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya kenaikan harga bahan pokok yang tidak wajar," ujarnya.
Zola mengatakan tahun 2017 merupakan tahun kedua pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Dengan Visi yaitu Mewujudkan Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera, atau Jambi TUNTAS 2021, yang difokuskan pada 6 misi pembangunan.
"Misi pertama yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Guna mewujudkan misi ini, kami telah banyak melakukan pembaruan khususnya dalam peningkatan kelembagaan dan sumberdaya aparatur, serta berbagai sistem pendukung lainnya. Kami berterima kasih kepada Dewan yang terhormat, atas kerjasama dan kemitraannya, dalam menyelesaikan berbagai aturan terkait," katanya.
Selanjutnya peningkatan integritas birokrasi kata Zola juga merupakan salah satu perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Kinerja integritas birokrasi ditunjukkan dari kewajaran informasi pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jambi, pada tahun 2017, untuk kelima kalinya diberikan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dalam rangka meningkatkan sinkronisasi pembangunan regional di wilayah Sumatera, Pemerintah Provinsi Jambi ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakor Gubernur se-Wilayah Sumatera pada tanggal 9 Oktober 2017 lalu, yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian BUMN yang menghasilkan beberapa kesepakatan kerjasama antar Pemerintah Provinsi di wilayah Sumatera, juga menghasilkan rekomendasi dari Kementerian PUPR untuk beberapa kegiatan fisik di wilayah Provinsi Jambi.
Misi ke-dua kata Zola meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia yang Sehat, Terdidik, Berbudaya, Agamis dan Berkesetaraan Gender, sebab itu pada bidang pendidikan telah dilakukan berbagai upaya.
Diantaranya wajib belajar 9 tahun di perpanjang menjadi 12 tahun, serta mengurangi jumlah angka putus sekolah. Sejak tahun 2016, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah merumuskan dan melaksanakan kegiatan pemberian beasiswa untuk 15.000 orang selama 5 tahun.
Di bidang kesehatan, berbagai upaya sudah kita lakukan terutama peningkatan pelayanan kesehatan mulai dari pemberian nutrisi seribu hari mulai hari kehidupan sampai dengan lansia atau dikenal dengan nama continuum of care, kemudian peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan SDM tenaga kesehatan (beasiswa dokter spesialis) serta peningkatan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Pada tahun 2017, kita telah mengintegrasikan masyarakat miskin ke BPJS melalui program jaminan kesehatan daerah sebanyak 14.450 jiwa dan telah merujuk pasien tidak mampu sebanyak 36 orang ke Rumah Sakit Rujukan Nasional (RS. Cipto Mangun Kusumo, RS. Harapan Kita, R.S Darmais, RS. Hussein Palembang dan RS. M. Jamil Padang) melalui kegiatan dukungan pelayanan kesehatan masyarakat tidak mampu.
Selain itu, guna peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Raden Mattaher mulai Tahun 2017 telah membuka pusat layanan Cardiac, Pusat layanan Rhinology dan emergency call serta ambulance gratis untuk masyarakat Kota Jambi. Terkait dengan pelayanan kesehatan jiwa, RS Jiwa Provinsi Jambi telah mendapatkan akreditasi paripurna menyusul RSUD Raden Mattaher yang telah mendapatkan akreditasi yang sama tahun sebelumnya.
"Kita juga patut bersyukur, karena produktivitas tenaga kerja Provinsi Jambi tahun 2017, sampai saat ini mencapai angka 78,20 atau berada di urutan 8 Nasional. Ke depan kita harus kerja keras untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja yang terampil dan mandiri, sesuai dengan tuntutan dan prioritas MEA, dengan kesepakatan yang tertuang dalam Mutual Recognition Arrangements (MRA), diantaranya insinyur, arsitek, tenaga survei, tenaga kesehatan, akuntan dan tenaga pariwisata harus dipersiapkan dengan baik," kata Zola.
Upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam memperhatikan kualitas dan perkembangan ketenagakerjaan, mendapat apresiasi dari Menteri Tenaga Kerja RI pada tanggal 16 Desember 2017, dengan diterimanya Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) 2017 berada pada peringkat pertama Se-Indonesia dengan kategori urusan Ketenagakerjaan Kategori Kecil.
Pada program promosi Anugrah Pesona Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata RI pada tahun 2017, perolehan Provinsi Jambi adalah Bukit Kayangan Kota Sungai Penuh sebagai Dataran Tinggi Terpopuler (Juara 1), Kampoeng Radja Kota Jambi sebagai Objek Wisata Bersih Terpopuler (Juara 1), Tari Ngagah Harimau Kerinci sebagai atraksi Wisata Terpopuler (Juara III), Lemang Kantung Semar Kerinci sebagai Makanan tradisional terpopuler (Juara III).
Guna melestarikan budaya Jambi, pada tahun 2017 telah ditetapkan 10 karya budaya tradisi tak benda Jambi menjadi Warisan Budaya Tak Benda Nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Yaitu Obat Ramuan Orang Rimbo, Hompongan Orang Rimbo, Ambung Orang Rimbo, Mantau Sialong/Mantau Ngambek Rapa, Sebelik Sumpah, Cawot, Melangun, Tari Elang, Tari Khadam dan Musik Gambang.
"Upaya pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya tersebut berhasil menggaet pengunjung 170.000 orang, dari target 32.000 untuk tahun 2017," katanya.
Misi ke-tiga kata Zola yaitu menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat, kita semua mengetahui, bahwa kondisi kehidupan berdemokrasi di Provinsi Jambi sampai saat ini, masih tetap berada pada kategori baik. Hal ini tercermin dari penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tahun 2017 di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Muarojambi, semuanya berjalan lancar, tertib dan aman.
Provinsi Jambi juga menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri sebagai Peringkat IV Nasional dalam hal capaian Kinerja Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi.
"Oleh karenanya, saya berharap peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, tokoh adat, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat terus dioptimalkan, guna menjaga kerukunan antar kelompok dan antar anggota masyarakat," katanya lagi.
Dalam rangka mewujudkan misi ke-empat yaitu Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan IPTEKIN berwawasan lingkungan, Pemerintah Provinsi Jambi kata Zola terus meningkatkan peran dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perekonomian daerah yang berbasis Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi.
"Berbagai upaya kita lakukan dalam rangka memasyarakatkan IPTEKIN di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah ini. Pemerintah Provinsi Jambi mengikuti berbagai iven salah satunya adalah Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional dan berhasil mendapatkan Juara Harapan 1 untuk lomba Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) yang diraih oleh Posyantek Permata Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari," ujarnya.
Menurutnya sektor ekonomi rakyat terbukti memiliki pondasi yang kuat dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi. Untuk mendukung pengembangan ekonomi rakyat ini, pemprov telah melaksanakan berbagai program, yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian, seperti penguatan permodalan bagi Usaha Kecil dan Menengah, sebagai upaya untuk mendorong UMKM agar mampu melaksanakan usaha secara berkesinambungan dan berdaya saing.
Untuk itu Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam upaya mengembangkan potensi perekonomian daerah terus dilakukan. Sampai dengan tahun 2017 tercatat 2.082 koperasi aktif di Provinsi Jambi dengan jumlah anggota 355,84 ribu orang dan volume usaha Rp2,01 triliun.
Ke depan kata Zola Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong upaya pengembangan ekonomi kerakyatan ini, dengan harapan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini terus berkembang dan semakin mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat.
"Memperhatikan fluktuasi harga komodi sawit dan karet pada tahun 2017, yang berdampak terhadap ekonomi Provinsi Jambi, maka kita harus melakukan perubahan trend pembangunan ekonomi yang semula berbasiskan pada sumber daya atau Resource Based Economy menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan atau Knowledge Based Economy, yang diukur dari kemampuan IPTEK sebagai faktor primer ekonomi," jelasnya.
Untuk itu, lanjutnya, dalam rangka peningkatan pengolahan hasil perkebunan rakyat, Pemerintah Provinsi memberikan bantuan unit pengolahan karet di Rimbo Bujang, Pengolahan Tebu di Siulak Kerinci, Pengolahan Kelapa di Desa Siau Sabak Timur, Pengolahan Pinang di Desa Kemuning serta Pengolahan Kopi di Jangkat.
Pada tahun 2017 Pemprov juga telah memfasilitasi perolehan Sertifikat Indikasi Geografis sebagai Hak Kekayaan Intelektual yakni Kopi Arabika Sumatera Koerinci, setelah sebelumnya juga telah diperoleh Sertifikat untuk Kopi Liberika Tungkal Komposit Jambi serta Kayu Manis Koerinci. Pada Tahun 2017 ini pula Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kerinci telah membawa Kopi Arabika Kerinci mengikuti Kontes Kopi Specialty Indonesia ke-9 dan menjadi Juara di Tingkat Nasional.
Selanjutnya Pemerintah Provinsi Jambi juga sedang membuat Pilot project hilirisasi karet dalam bentuk barang setengah jadi dan barang jadi seperti, sarung tangan, sandaran motor, alas kaki, dan barang lainnya, di Desa Muhajirin Muarojambi dan Desa Lubuk Sebontan di Tanjungjabung Barat. Program ini akan menjadi percontohan bagi daerah lain di Provinsi Jambi yang mempunyai potensi komoditi yang sama.
"Saya berharap melalui kesempatan ini, agar bupati/walikota dan seluruh jajaran, tokoh masyarakat, legislatif, kiranya dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan hilirisasi komoditi unggulan ini, begitu juga dengan dunia swasta yang telah tergabung dalam Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahan (TSP), yang telah kita fasilitasi pembentukannya. Mudah-mudahan dengan upaya ini, kita mampu meningkatkan nilai tambah komoditi unggulan Provinsi Jambi dan mampu menjaga stabilitas usaha komoditi unggulan daerah," ujarnya.
Sedangkan misi ke-lima yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, maka untuk memperlancar roda perekonomian dan mendukung percepatan pembangunan di semua sektor, pembangunan infrastruktur wilayah menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur wilayah, selama tahun 2016-2021, tetap akan menjadi perhatian serius bagi Provinsi Jambi.
Infrastruktur jalan dan jembatan sebagai urat nadi perekonomian, menjadi salah satu fokus utama penanganan infrastruktur. Oleh karena itu selama tahun 2017 telah dilaksanakan program pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi, baik untuk peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, maupun jalan produksi yang menghubungkan sentra-sentra produksi dalam wilayah Provinsi Jambi. Adapun capaian kondisi jalan mantap sampai dengan akhir tahun 2017 adalah 76,57 persen dari target 76,18 persen. Sedangkan untuk jalan produksi dalam kondisi mantap sudah mencapai 74,22 persen dari target 74,59 persen.
Untuk infrastruktur keciptakaryaan, khususnya untuk perluasan akses masyarakat terhadap air minum, pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan pipa di 10 kabupaten/kota, dengan total panjang pipa terpasang mencapai 59.848 meter.
Diharapkan dengan terpasangnya pipa tersebut, distribusi dan pelayanan air minum di seluruh wilayah Provinsi Jambi dapat meningkat signifikan. Disamping itu dalam rangka mewujudkan kawasan pemukiman yang aman, layak dan memadai, dilaksanakan pembangunan drainase di beberapa kawasan perkotaan, dengan total panjang drainase dibangun pada tahun 2017 mencapai 4.105 meter. Selain itu juga telah dibangun Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan berupa jalan rabat beton di 5 kabupaten/kota dengan total panjang jalan mencapai 8.557 meter.
Dalam rangka menunjang kedaulatan dan ketahanan pangan, Pemerintah Provinsi Jambi juga terus melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air, khususnya pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi. Untuk tahun 2017 telah dilaksanakan peningkatan jaringan irigasi saluran sekunder sepanjang 780 meter, jaringan irigasi saluran primer sepanjang 1.470 meter, dan jaringan irigasi saluran kolektor sepanjang 2.600 meter. Disamping itu untuk penyediaan akses air bersih untuk daerah rawan air, juga telah dibangun 12 unit sumur air dalam di 8 wilayah kabupaten.
Untuk mendukung kelancaran dan kemudahan aksesibilitas pada kawasan unggulan, khususnya Kabupaten Kerinci dan Kota Sungaipenuh yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Branding Wisata Provinsi Jambi, maka Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2017 telah memberikan bantuan keuangan sebesar Rp15 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk pembebasan lahan dalam rangka pengembangan Bandara Depati Parbo Kerinci.
"Diharapkan dengan pengembangan bandara ini nantinya akan makin meningkatkan kenyamanan dan kelancaran bagi pengunjung, sehingga dapat meningkatkan minat kunjungan wisata pada wilayah Kerinci - Sungai Penuh dan sekitarnya. Selain itu Pemerintah Provinsi Jambi juga telah menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jambi Tahun 2016-2031, sehingga dapat menjadi acuan seluruh stakeholder dalam membangun pariwisata yang terintegrasi di Provinsi Jambi," kata Zola.
Selain penyediaan infrastruktur dasar tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi juga terus mengupayakan pembangunan infrastruktur vital dan strategis lainnya, agar akselerasi perkembangan Provinsi Jambi dapat berjalan lebih cepat.
Bersama PT. Pelindo II, Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat pengembangan Pelabuhan Muara Sabak sebagai pendukung Pelabuhan Talang Duku, diantaranya dengan mengupayakan peningkatan akses jalan ke Pelabuhan Muarasabak yang telah ditetapkan sebagai Jalan Nasional, serta rencana pengerukan alur sampai ambang batas luar laut pantai timur. Begitu juga dengan Pelabuhan Ujung Jabung yang dalam jangka panjang diproyeksikan sebagai pelabuhan utama, sampai saat ini masih dalam proses pembangunan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan.
Infrastruktur vital lainnya yang sedang diupayakan pemprov adalah pembangunan rel kereta api. Untuk pembangunan jalur kereta api di Provinsi Jambi yang merupakan bagian dari Sumatera Railways, terdapat 2 (dua) segmen, yaitu segmen Palembang- Jambi sepanjang 216 km dan segmen Jambi-Pekanbaru sepanjang 350 km sampai dengan tahun 2017, progres pembangunan jalur kereta api ini baru sampai pada penyusunan DED, penetapan trase, dan penyusunan studi LARAP.
Diharapkan pada tahun 2018 proses pembebasan lahan khusus pada segmen Palembang-Jambi sudah dapat dilaksanakan. Sementara untuk segmen Jambi-Pekanbaru pada tahun 2017 baru dilaksanakan penyusunan DED, dan pada tahun 2018 akan dilakukan penetapan trase dan penyusunan LARAP.
Dalam rangka pemenuhan target rasio elektrifikasi, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah melakukan program pembangunan dan pengembangan jaringan listrik di beberapa wilayah yang belum mendapat akses listrik. Salah satu pendekatan yang dilakukan untuk percepatan peningkatan rasio elektrifikasi ini adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak luar yang tidak membebani APBD.
Pada tahun 2017 ini Pemerintah Provinsi Jambi telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan UNDP, BAZNAS, serta Bank Jambi untuk membangun beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro. Diharapkan pada tahun 2018 pembangunan fisik PLTMH ini sudah dapat dilaksanakan di beberapa desa yang selama ini sulit mendapat akses listrik PLN.
Berkaca dari pengalaman bencana kebakaran lahan dan hutan beberapa tahun yang lalu bahwa hampir 80 persen bencana kebakaran tersebut, terjadi di lahan gambut. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut dan pihak donor, pada tahun 2017 telah melakukan beberapa program pemulihan ekosistem gambut, dengan tiga program utama, yaitu restorasi vegetasi melalui penanaman pohon di areal bekas terbakar seluas 200 hektar, estorasi hidrologi melalui pembangunan sekat kanal sebanyak 80 unit; dan revitalisasi berupa peningkatan kapasitas masyarakat serta penyediaan peralatan monitoring api berupa Early Warning System.
"Melalui program-program tersebut, diharapkan restorasi gambut di Provinsi Jambi dapat membuahkan hasil, dan ke depannya kita terhindar dari bencana dan kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran lahan, khususnya di lahan gambut," ujar Zola.
Sementara dalam mewujudkan misi ke-enam yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, maka untuk untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terhadap gizi, pelayanan kesehatan, pendidikan serta infrastruktur dasar. Untuk itu melalui misi ke-6 dari Jambi TUNTAS dan sejalan dengan Nawacita agenda ke-3, yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuanâ€.
"Kami telah menyiapkan program unggulan untuk menuntaskan desa tertinggal di Provinsi Jambi sebanyak 191 desa sampai tahun 2021, melalui bantuan keuangan untuk membangun infrastruktur ekonomi desa, meningkatkan kapasitas aparatur desa," katanya.
Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2017, terus berkomitmen untuk menyalurkan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk pembelian Alat berat kepada 22 kecamatan secara bertahap, dalam rangka mendorong terciptanya infrastruktur di pedesaan, sekaligus upaya meningkatkan produktivitas ekonomi lokal diwilayah masing-masing.
Bantuan keuangan tersebut dilengkapi dengan bantuan sebesar 60 juta Rupiah per-tahun untuk setiap desa/kelurahan dimana bantuan keuangan provinsi tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan inovasi pengembangan kelembagaan di desa/kelurahan.
Terkait dengan upaya mendorong percepatan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, maka Pemerintah Provinsi Jambi telah meluncurkan program bantuan alat berat/alat pendukung lainnya bagi kecamatan se-Provinsi Jambi.
Pada tahun 2017, telah diserahkan bantuan keuangan total sebesar Rp33 miliar untuk 11 kabupaten/kota yang digunakan untuk membeli alat berat/alat pendukung lainnya bagi 2 kecamatan di masing-masing kabupaten/kota, dengan jenis alat berat/alat pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kecamatan.
"Dengan meratanya pembangunan hingga ke perdesaan, kita berharap akan mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah dan ketimpangan antar golongan masyarakat. Jika saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu ditopang oleh golongan masyarakat menengah ke atas, yang berimplikasi kepada ketidakstabilan ekonomi, maka ke depan kita ingin membangun perekonomian yang kokoh melalui pembangunan ekonomi masyarakat desa serta meningkatkan kemandirian pangan melalui pemberdayaan pangan keluarga," tegasnya.
Begitu juga untuk konsumsi pangan penduduk Provinsi Jambi secara bertahap kata Zola terus mengalami perbaikan, hal ini terlihat dari diversifikasi pangan, yang ditandai dengan meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan atau PPH dari 85,2 menjadi 85,9. Sedangkan Konsumsi Beras mengalami penurunan dari 92 kg/kapita/tahun menjadi 84,4 kg/kapita/tahun.
"Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi, kepada seluruh bupati dan walikota se-Provinsi Jambi, atas kerjasama dan kebersamaan yang terjalin selama ini. Apapun program pembangunan yang kami kerjakan tentunya memerlukan dukungan dari bupati dan walikota. Mudah-mudahan kebersamaan ini dapat kita tingkatkan lagi, karena sesungguhnya program yang dilaksanakan oleh para Bbupati/walikota adalah program gubernur juga, begitu sebaliknya program gubernur adalah milik para bupati/walikota juga. Untuk itu mari kita bersatu padu merapatkan barisan dalam membangun Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah ini, Bulat manek umpamo batu, bulat kaco meniti warno, maso nenek kito bersatu, maso kito Jambi makin jayo," kata Zola.(Adv)
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018