Jatinangor (Antaranews Jambi) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD menilai pemberian gelar Doktor Honoris Causa bidang politik pemerintahan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kepada Megawati Soekarnoputri sudah tepat.
"Saya kira tepat dan kita ramai-ramai menghormatinya, makanya kita datang ke sini," ujar Mahfud seusai menghadiri prosesi penganugerahan gelar doktor honoris causa IPDN kepada Megawati di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis.
Mahfud mengatakan gelar doktor kehormatan tidak hanya diberikan kepada karya-karya yang bersifat filosofis, tetapi juga kepada mereka yang telah mengukir prestasi untuk kemaslahatan masyarakat.
Menurut Mahfud, Megawati sudah mengukir prestasi itu baik saat menjadi presiden, wakil presiden maupun ketika memimpin partai.
"Ibu Mega sebagai pemimpin partai mampu mengarahkan partai untuk memperkuat Indonesia, tapi yang paling menonjol dari itu adalah praktiknya ketika memimpin politik di negeri ini sebagai presiden dan wakil presiden," jelas Mahfud.
Presiden RI kelima Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri dianugerahi gelar doktor honoris oleh IPDN, Kamis, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2018.
Megawati dinilai berjasa dalam bidang politik pemerintahan, khususnya selama menjabat Presiden RI, khususnya telah mendorong tata pemerintahan yang baik melalui dukungan terhadap amandemen UUD 1945, selain menggagas perlunya koridor desentralisasi dalam bentuk grand design otonomi daerah.
Selain itu, Megawati telah memberi justifikasi bahwa otonomi daerah perlu diperkuat sebagai pilihan politik pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penguatan NKRI.
Dia juga presiden mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat terakhir yang konsisten menyelesaikan masalah-masalah desentralisasi setelah UU Pemerintahan Daerah diubah.
Selama menjabat presiden dia juga konsisten mengatasi masalah yang terjadi sebagai dampak dari berbagai kebijaksanaan yang berlaku pascatuntutan reformasi 1998, terutama saat krisis ekonomi melanda Indonesia.
Megawati juga dipandang sebagai orang yang berjasa membebaskan Indonesia dari jerat utang IMF serta mampu mengatasi gerakan yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa, misalnya di Aceh, Ambon, Papua.
Megawati juga dinilai telah berjasa menyatukan lembaga kader Pamong Praja melalui ikatan kedinasan. Kepemimpinan Megawati selama 2001-2004, dipandang telah menanamkan landasan bagi pemerintahan yang akan datang.***
"Saya kira tepat dan kita ramai-ramai menghormatinya, makanya kita datang ke sini," ujar Mahfud seusai menghadiri prosesi penganugerahan gelar doktor honoris causa IPDN kepada Megawati di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Kamis.
Mahfud mengatakan gelar doktor kehormatan tidak hanya diberikan kepada karya-karya yang bersifat filosofis, tetapi juga kepada mereka yang telah mengukir prestasi untuk kemaslahatan masyarakat.
Menurut Mahfud, Megawati sudah mengukir prestasi itu baik saat menjadi presiden, wakil presiden maupun ketika memimpin partai.
"Ibu Mega sebagai pemimpin partai mampu mengarahkan partai untuk memperkuat Indonesia, tapi yang paling menonjol dari itu adalah praktiknya ketika memimpin politik di negeri ini sebagai presiden dan wakil presiden," jelas Mahfud.
Presiden RI kelima Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri dianugerahi gelar doktor honoris oleh IPDN, Kamis, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2018.
Megawati dinilai berjasa dalam bidang politik pemerintahan, khususnya selama menjabat Presiden RI, khususnya telah mendorong tata pemerintahan yang baik melalui dukungan terhadap amandemen UUD 1945, selain menggagas perlunya koridor desentralisasi dalam bentuk grand design otonomi daerah.
Selain itu, Megawati telah memberi justifikasi bahwa otonomi daerah perlu diperkuat sebagai pilihan politik pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penguatan NKRI.
Dia juga presiden mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat terakhir yang konsisten menyelesaikan masalah-masalah desentralisasi setelah UU Pemerintahan Daerah diubah.
Selama menjabat presiden dia juga konsisten mengatasi masalah yang terjadi sebagai dampak dari berbagai kebijaksanaan yang berlaku pascatuntutan reformasi 1998, terutama saat krisis ekonomi melanda Indonesia.
Megawati juga dipandang sebagai orang yang berjasa membebaskan Indonesia dari jerat utang IMF serta mampu mengatasi gerakan yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa, misalnya di Aceh, Ambon, Papua.
Megawati juga dinilai telah berjasa menyatukan lembaga kader Pamong Praja melalui ikatan kedinasan. Kepemimpinan Megawati selama 2001-2004, dipandang telah menanamkan landasan bagi pemerintahan yang akan datang.***
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018