Jambi, Antaranews Jambi - Bupati Muarojambi Hj Masnah Busyro melakukan pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kantor Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Selasa (13/3), membahas rencana pembangunan Lapas Kelas II B khusus perempuan di Kabupaten Muarojambi.
Selain Bupati Masnah Busyro, pertemuan itu juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jambi Bambang Palasara serta beberapa pejabat Kabupaten Muarojambi dan Kanwil Kemhum HAM Jambi.
Menteri Yasonna Laoly menerima langsung rombongan tersebut di ruang kerjanya serta melakukan pembicaraan terkait tahapan dan proses yang telah dilakukan dalam persiapan pembangunan Lapas khusus bagi narapidana perempuan itu.
Pemerintah Kabupaten Muarojambi Provinsi Jambi telah menghibahkan lahan seluas 7,5 hektare untuk membangun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus perempuan pertama di provinsi itu.
Serah terima lahan untuk pembangunan lapas perempuan berkelas II B tersebut telah dilakukan oleh Bupati Masnah kepada Kepala Kanwil Kemkumham Provinsi Bambang Palasara, awal Januari 2018.
Lapas itu rencananya akan dibangun pada lahan yang berlokasi di KM26 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muarojambi. Lapas itu rencananya akan dilengkapi fasilitas Lapas untuk menampung warga binaan perempuan dengan kapasitas tampung 500 orang.
Saat itu Bupati Masnah menyebutkan dengan binaan wanita bisa ditampung di satu lokasi dan tidak terpencar seperti saat ini.
Keberadaan lapas khusus perempuan itu telah diatur dan diamanatkan dalam Undang undang yakni minimal di tingkat provinsi harus memiliki minimal satu lapas khusus perempuan.
Setelah proses hibah tanah tuntas dari Pemkab Muarojambi, maka akan ditindaklanjuti dengan penganggaran untuk pembangunannya melalui daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) yang bersumber dari APBN. Salah satu upayanya melakukan kunjungan kepada Menteri Hukum dan HAM di Jakarta.***
Bupati Muarojambi Hj Masnah Busyro, berfoto bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Jambi Bambang Palasara seusai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Selasa (13/3). (Humas)
