){kind=link}
Jambi, Antaranews Jambi – Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Jambi melakukan sosialisasi kepada Pemkab Batanghari tentang penerapan hasil kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai dengan Undang Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
"Pelayanan publik di Batanghari saat ini masih berada di bawah standar, dengan kedatangan ombudsman ini harapannya pelayanan dapat menjadi lebih baik," kata Bupati Batanghari Syahirsah di Muarabulian, Rabu.
Selain melakukan sosialisasi, ombudsman juga melakukan uji petik terhadap beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan paling banyak menjadi sorotan masyarakat.
Diantaranya Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kedatangan ombudsman tersebut merupakan suatu bentuk komitmen dari pemerintah daerah itu dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Saat ini secara global pelayanan publik di daerah itu masih berada di zona merah. Artinya pelayanan publik di daerah itu masih berada di bawah standar.
Sebagai salah satu upaya meningkatkan pelayanan publik, seluruh kepala OPD di daerah itu melakukan penandatangan fakta integritas. Tujuannya agar seluruh OPD di daerah itu benar-benar berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan publik.
"Penilaian pelayanan publik ini diperkirakan akan dilakukan oleh ombudsman pada bulan mei mendatang, jika dalam penilaian tersebut masih terdapat OPD yang pelayanannya berada di bawah standar maka sesuai dengan komitmen kepala OPD tersebut harus mengundurkan diri," kata Syahirsah.
Kepala Ombudsman RI perwakilan Provinsi Jambi Taufiq Yasak mengatakan, dengan meningkatnya pelayanan publik maka akan banyak menimbulkan dampak positif terhadap pembangunan daerah.
"Salah satu dampak positif yang di timbulkan dari meningkatnya pelayanan publik yakni akan ada peningkatan pendapatan daerah yang juga berdampak terhadap peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," kata Taufiq Yasak.***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
"Pelayanan publik di Batanghari saat ini masih berada di bawah standar, dengan kedatangan ombudsman ini harapannya pelayanan dapat menjadi lebih baik," kata Bupati Batanghari Syahirsah di Muarabulian, Rabu.
Selain melakukan sosialisasi, ombudsman juga melakukan uji petik terhadap beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan paling banyak menjadi sorotan masyarakat.
Diantaranya Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kedatangan ombudsman tersebut merupakan suatu bentuk komitmen dari pemerintah daerah itu dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Saat ini secara global pelayanan publik di daerah itu masih berada di zona merah. Artinya pelayanan publik di daerah itu masih berada di bawah standar.
Sebagai salah satu upaya meningkatkan pelayanan publik, seluruh kepala OPD di daerah itu melakukan penandatangan fakta integritas. Tujuannya agar seluruh OPD di daerah itu benar-benar berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan publik.
"Penilaian pelayanan publik ini diperkirakan akan dilakukan oleh ombudsman pada bulan mei mendatang, jika dalam penilaian tersebut masih terdapat OPD yang pelayanannya berada di bawah standar maka sesuai dengan komitmen kepala OPD tersebut harus mengundurkan diri," kata Syahirsah.
Kepala Ombudsman RI perwakilan Provinsi Jambi Taufiq Yasak mengatakan, dengan meningkatnya pelayanan publik maka akan banyak menimbulkan dampak positif terhadap pembangunan daerah.
"Salah satu dampak positif yang di timbulkan dari meningkatnya pelayanan publik yakni akan ada peningkatan pendapatan daerah yang juga berdampak terhadap peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," kata Taufiq Yasak.***
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018