Jambi (Antaranews Jambi) - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Pemerintah Provinsi Jambi membentuk tim koordinasi dan satuan tugas (satgas) untuk penanggulangan konflik antara satwa liar dengan manusia yang kerap terjadi di daerah ini.
Plt Kepala BKSDA Jambi Pratono Suroso, di Jambi, Kamis, mengatakan tim koordinasi dan satgas penanggulangan konflik antara satwa liar dan manusia itu telah dibentuk melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 297/KEP.GUB/DISHUT-3/2018.
"Surat keputusan tersebut telah ditandatangani pada 21 Februari 2018, dan dengan adanya tim satgas tersebut dapat membantu dalam mengurangi konflik antara satwa liar dan manusia di kabupaten, lintas kabupaten dan provinsi daerah ini," kata Pratono.
Tim koordinasi dan satgas penanggulangan konflik satwa liar dan manusia itu terdiri dari berbagai instansi di antaranya pemda, NGO, BKSDA, aparat kepolisian/TNI dan pemangku wilayah perusahaan perkebunan.
Dalam mengimplementasikan satgas tersebut, pihaknya mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak yang didukung dari dana donor untuk merumuskan langkah selanjutnya dalam penanggulangan konflik.
"Untuk menindaklanjuti tersebut, kami mengadakan pertemuan untuk membangun sistem koordinasi antarlembaga dalam mengimplementasikan keputusan itu," kata dia pula.
Pertambahan jumlah penduduk dan bertumbuh perekonomian terutama di sektor perkebunan mengakibatkan jumlah luasan hutan semakin berkurang.
Kondisi tersebut mengakibatkan frekuensi pertemuan manusia dan satwa meningkat, sehingga risiko konflik antarsatwa dan manusia semakin tinggi.
BKSDA Jambi mencatat dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2018 telah terjadi 42 kasus konflik manusia dan satwa liar yang terjadi di provinsi itu.
"Kasus konflik manusia dan satwa liar meningkat pada tahun 2018 yang baru berjalan tiga bulan, yakni telah ada 10 kasus," kata Pratono lagi.
Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, wilayah Jambi memiliki kawasan hutan seluas 2,1 juta hektare atau 43 persen dari total luas daratan di Jambi.
Namun tantangan dan kondisi hutan Jambi saat ini justru berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Sekitar 44,31 persen atau 934 ribu hektare hutan telah berubah menjadi kawasan tidak berhutan.
Kerusakan hutan tersebut didorong oleh sejumlah faktor, seperti penebangan liar di hutan alam, alih fungsi lahan secara ilegal, perambahan, dan penambangan liar di kawasan hutan.
Kondisi kawasan hutan yang semakin berkurang itu, mengakibatkan masalah yang cukup kompleks, salah satunya satwa liar menjadi kehilangan habitatnya sehingga terpaksa keluar dari kawasan hutan.
"Hal itu menyebabkan ruang hidup dan kehidupan satwa liar di alam menjadi terpengaruhi, sehingga mengakibatkan terjadi konflik antara satwa dengan manusia," kata Pratono pula.***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
Plt Kepala BKSDA Jambi Pratono Suroso, di Jambi, Kamis, mengatakan tim koordinasi dan satgas penanggulangan konflik antara satwa liar dan manusia itu telah dibentuk melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 297/KEP.GUB/DISHUT-3/2018.
"Surat keputusan tersebut telah ditandatangani pada 21 Februari 2018, dan dengan adanya tim satgas tersebut dapat membantu dalam mengurangi konflik antara satwa liar dan manusia di kabupaten, lintas kabupaten dan provinsi daerah ini," kata Pratono.
Tim koordinasi dan satgas penanggulangan konflik satwa liar dan manusia itu terdiri dari berbagai instansi di antaranya pemda, NGO, BKSDA, aparat kepolisian/TNI dan pemangku wilayah perusahaan perkebunan.
Dalam mengimplementasikan satgas tersebut, pihaknya mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak yang didukung dari dana donor untuk merumuskan langkah selanjutnya dalam penanggulangan konflik.
"Untuk menindaklanjuti tersebut, kami mengadakan pertemuan untuk membangun sistem koordinasi antarlembaga dalam mengimplementasikan keputusan itu," kata dia pula.
Pertambahan jumlah penduduk dan bertumbuh perekonomian terutama di sektor perkebunan mengakibatkan jumlah luasan hutan semakin berkurang.
Kondisi tersebut mengakibatkan frekuensi pertemuan manusia dan satwa meningkat, sehingga risiko konflik antarsatwa dan manusia semakin tinggi.
BKSDA Jambi mencatat dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2018 telah terjadi 42 kasus konflik manusia dan satwa liar yang terjadi di provinsi itu.
"Kasus konflik manusia dan satwa liar meningkat pada tahun 2018 yang baru berjalan tiga bulan, yakni telah ada 10 kasus," kata Pratono lagi.
Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, wilayah Jambi memiliki kawasan hutan seluas 2,1 juta hektare atau 43 persen dari total luas daratan di Jambi.
Namun tantangan dan kondisi hutan Jambi saat ini justru berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Sekitar 44,31 persen atau 934 ribu hektare hutan telah berubah menjadi kawasan tidak berhutan.
Kerusakan hutan tersebut didorong oleh sejumlah faktor, seperti penebangan liar di hutan alam, alih fungsi lahan secara ilegal, perambahan, dan penambangan liar di kawasan hutan.
Kondisi kawasan hutan yang semakin berkurang itu, mengakibatkan masalah yang cukup kompleks, salah satunya satwa liar menjadi kehilangan habitatnya sehingga terpaksa keluar dari kawasan hutan.
"Hal itu menyebabkan ruang hidup dan kehidupan satwa liar di alam menjadi terpengaruhi, sehingga mengakibatkan terjadi konflik antara satwa dengan manusia," kata Pratono pula.***
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018