Jambi (Antaranews Jambi) - Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston mengatakan DPRD telah mengajukan ke Kementerian Perhubungan agar jembatan timbang di Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi dioperasikan kembali agar bisa memantau tonase angkutan batubara.
"DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) I yang membahas Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur Jambi 2017 telah menemui Dirjen Darat Kemenhub dan kita minta jembatan timbang di Tembesi dioperasikan," katanya di Jambi, Kamis.
Cornelis menjelaskan, berdasarkan aturan baru memang semuan jembatan timbang kewenangannya diambil alih pemerintah pusat, namun khusus jembatan timbang Tembesi tidak dioperasikan.
"Yang dioperasikan itu hanya jembatan timbang di lintas timur dan tengah, sementara di Tembesi tidak," katanya.
Hal itu kata Cornelis menyebabkan tonase angkutan batubara tidak terpantau sehingga dikhawatirkan dengan beban yang melebihi kapasitas lalu lalang angkutan dapat merusak jalan.
"Kalau bisa kewenangannya dikembalikan ke pemerintah provinsi, tapi khusus jembatan timbang Tembesi itu, karena angkutan batubara dari beberapa kabupaten di Jambi melewati jalur tersebut," ujarnya.
Cornelis kembali menegaskan bahwa jembatan timbang di Tembesi tersebut sangat diperlukan Pemprov Jambi dalam menerapkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) batubara.
Apalagi akhir-akhir ini angkutan batubara menjadi sorotan karena banyak terlibat kecelakaan lalu lintas serta menyebabkan kemacetan.
Hal itu diakibatkan angkutan batubara melintas pada siang hari, padahal dalam Pergub ditegaskan bahwa angkutan batubara hanya boleh beroperasi atau melintas jalan umum pada malam hari.
Selain itu, kata Cornelis akan ada revisi Perda dan Pergub batubara, karena peraturan yang ada belum kuat untuk menertibakan angkutan batubara tersebut.
"Nanti Perda dan Pergub batubara juga direvisi, akan banyak poin yang direvisi seperti jumlah angkutan, waktu operasi, jumlah tonase dan hal lainnya yang dianggap perlu. Kita berharap persoalaan batubara ini selesai dan tidak menjadi polemik di masyarakat," katanya menambahkan.
Sebelumnya Pemprov Jambi bersama pihak terkait membentuk Tim Terpadu untuk menangani persoalan angkutan batubara yang akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat.***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
"DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) I yang membahas Laporan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur Jambi 2017 telah menemui Dirjen Darat Kemenhub dan kita minta jembatan timbang di Tembesi dioperasikan," katanya di Jambi, Kamis.
Cornelis menjelaskan, berdasarkan aturan baru memang semuan jembatan timbang kewenangannya diambil alih pemerintah pusat, namun khusus jembatan timbang Tembesi tidak dioperasikan.
"Yang dioperasikan itu hanya jembatan timbang di lintas timur dan tengah, sementara di Tembesi tidak," katanya.
Hal itu kata Cornelis menyebabkan tonase angkutan batubara tidak terpantau sehingga dikhawatirkan dengan beban yang melebihi kapasitas lalu lalang angkutan dapat merusak jalan.
"Kalau bisa kewenangannya dikembalikan ke pemerintah provinsi, tapi khusus jembatan timbang Tembesi itu, karena angkutan batubara dari beberapa kabupaten di Jambi melewati jalur tersebut," ujarnya.
Cornelis kembali menegaskan bahwa jembatan timbang di Tembesi tersebut sangat diperlukan Pemprov Jambi dalam menerapkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) batubara.
Apalagi akhir-akhir ini angkutan batubara menjadi sorotan karena banyak terlibat kecelakaan lalu lintas serta menyebabkan kemacetan.
Hal itu diakibatkan angkutan batubara melintas pada siang hari, padahal dalam Pergub ditegaskan bahwa angkutan batubara hanya boleh beroperasi atau melintas jalan umum pada malam hari.
Selain itu, kata Cornelis akan ada revisi Perda dan Pergub batubara, karena peraturan yang ada belum kuat untuk menertibakan angkutan batubara tersebut.
"Nanti Perda dan Pergub batubara juga direvisi, akan banyak poin yang direvisi seperti jumlah angkutan, waktu operasi, jumlah tonase dan hal lainnya yang dianggap perlu. Kita berharap persoalaan batubara ini selesai dan tidak menjadi polemik di masyarakat," katanya menambahkan.
Sebelumnya Pemprov Jambi bersama pihak terkait membentuk Tim Terpadu untuk menangani persoalan angkutan batubara yang akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat.***
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018