Jambi (antaranews Jambi) - Masyarakat Provinsi Jambi menginginkan pejabat dan penyelenggara negara di provinsi itu sadar diri atas jabatan yang diemban agar tidak ada lagi yang berurusan dengan pihak berwajib terutama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sudah saatnya pejabat maupun penyelenggara di Jambi sadar diri, dan bekerja sesuai aturan berlaku," kata Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 9 Jambi, Jamhuri dihubungi Antara, Jumat.
Hal tersebut dikatakannya terkait penahanan Gubernur Jambi (nonaktif) Zumi Zola oleh KPK yang tersandung kasus dugaan menerima gratifikasi atas sejumlah proyek di Jambi dan telah divonisnya tiga pejabat sentral di lingkup pemerintahan provinsi itu yang terlibat kasus suap pengesahan APBD kepada DPRD.
"Jadi sudahlah, apa yang dilakukan mereka yang memanfaatkan jabatan itu masyarakat juga sudah tahu, masyarakat bosan dengan tingkah pejabat dan penyelenggara yang membuat buruk citra daerah. Jadi bekerjalah dengan baik untuk kepentingan masyarakat," katanya.
Menurutnya, yang diperlukan seorang pejabat dan penyelanggara negara adalah orientasi, atau jangan lagi ke depan jangan hanya bangga dengan jabatan karena jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik.
Selain itu, Aktivis LSM 9 itu berharap di Pemprov Jambi ke depan ada kejelasan pembenahan khusususnya administrasi. Sebab tolak ukur baik buruknya kinerja pejabat adalah penilaian administrasi oleh pemerintah pusat.
"Saatnya pemerintahan kita berbenah, jangan lagi ada oknum-oknum pejabat yang mempertontokan kebusukan karena masyarakat sudah bosan. Manfaatkan jabatan untuk kepentingan masyarakat, jangan hanya untuk kepenting pribadi," tegasnya.
Kemudian kata Jamhuri, untuk Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi yang kini menahkodai pemerintahan itu diharapkan terus mempertahankan komitmen untuk berbenah.
"Kita akan kawal, selagi itu benar kita dukung. Namun jika terjadi penyimpangan kita akan kritik," katanya menambahkan.
Sementara salah satu warga Jambi, Subhan, ketika ditanya terkait penahanan gubernur Jambi Zola dan beberapa pejabat Jambi yang tersandung kasus suap dan korupsi, menyesalkan hal itu dan berharap ke depan tidak ada lagi pejabat dan penyelenggara di Jambi berurusan dengan pihak berwajib.
"Saya pribadi bosan mendengar masih ada saja oknum yang terlibat korupsi, padahal pemberantasan korupsi terus saja digaungkan dimana-dimana, tapi itu tidak membuat korupsi berkurang malah bertambah," kata Subhan.
Dirinya juga berharap ke depan tidak ada lagi pejabat dan penyelenggaran di Jambi yang terlibat korupsi yang membuat citra daerah buruk.
Sebelumya, Plt Gubernur Jambi, Fachrori Umar memastikan pascapenahanan Gubernur Jambi Zumi Zola aktifitas dan roda pemerintahan di provinsi itu tetap berjalan seperti biasa.
Dirinya juga dan meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap fokus bekerja sesuai tupoksi dalam menyelesaikan visi-misi Jambi Tuntas 2021.***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
"Sudah saatnya pejabat maupun penyelenggara di Jambi sadar diri, dan bekerja sesuai aturan berlaku," kata Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 9 Jambi, Jamhuri dihubungi Antara, Jumat.
Hal tersebut dikatakannya terkait penahanan Gubernur Jambi (nonaktif) Zumi Zola oleh KPK yang tersandung kasus dugaan menerima gratifikasi atas sejumlah proyek di Jambi dan telah divonisnya tiga pejabat sentral di lingkup pemerintahan provinsi itu yang terlibat kasus suap pengesahan APBD kepada DPRD.
"Jadi sudahlah, apa yang dilakukan mereka yang memanfaatkan jabatan itu masyarakat juga sudah tahu, masyarakat bosan dengan tingkah pejabat dan penyelenggara yang membuat buruk citra daerah. Jadi bekerjalah dengan baik untuk kepentingan masyarakat," katanya.
Menurutnya, yang diperlukan seorang pejabat dan penyelanggara negara adalah orientasi, atau jangan lagi ke depan jangan hanya bangga dengan jabatan karena jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik.
Selain itu, Aktivis LSM 9 itu berharap di Pemprov Jambi ke depan ada kejelasan pembenahan khusususnya administrasi. Sebab tolak ukur baik buruknya kinerja pejabat adalah penilaian administrasi oleh pemerintah pusat.
"Saatnya pemerintahan kita berbenah, jangan lagi ada oknum-oknum pejabat yang mempertontokan kebusukan karena masyarakat sudah bosan. Manfaatkan jabatan untuk kepentingan masyarakat, jangan hanya untuk kepenting pribadi," tegasnya.
Kemudian kata Jamhuri, untuk Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi yang kini menahkodai pemerintahan itu diharapkan terus mempertahankan komitmen untuk berbenah.
"Kita akan kawal, selagi itu benar kita dukung. Namun jika terjadi penyimpangan kita akan kritik," katanya menambahkan.
Sementara salah satu warga Jambi, Subhan, ketika ditanya terkait penahanan gubernur Jambi Zola dan beberapa pejabat Jambi yang tersandung kasus suap dan korupsi, menyesalkan hal itu dan berharap ke depan tidak ada lagi pejabat dan penyelenggara di Jambi berurusan dengan pihak berwajib.
"Saya pribadi bosan mendengar masih ada saja oknum yang terlibat korupsi, padahal pemberantasan korupsi terus saja digaungkan dimana-dimana, tapi itu tidak membuat korupsi berkurang malah bertambah," kata Subhan.
Dirinya juga berharap ke depan tidak ada lagi pejabat dan penyelenggaran di Jambi yang terlibat korupsi yang membuat citra daerah buruk.
Sebelumya, Plt Gubernur Jambi, Fachrori Umar memastikan pascapenahanan Gubernur Jambi Zumi Zola aktifitas dan roda pemerintahan di provinsi itu tetap berjalan seperti biasa.
Dirinya juga dan meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap fokus bekerja sesuai tupoksi dalam menyelesaikan visi-misi Jambi Tuntas 2021.***
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018