Jambi (Antaranews Jambi) - DPRD Provinsi Jambi meneriuma nota pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 dalam paripurna di gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin.
Sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston didampingi Wakil Ketua Chumaidi Zaidi dan Ar Syahbandar dan dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Fachrori Umar.
Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar dalam paripurna itu menyampaikan isi nota pengantar RAPBD itu yakni belanja daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp4,388 triliun.
"Rencana belanja daerah direncanakan dalam RAPBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp4,388 triliun terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp2,626 triliun dengan proporsi sebesar 59.86 persen dan belanja langsung sebesar Rp1,761 triliun dengan proporsi sebesar 40.14 persen dari total belanja daerah," katanya.
Sedangkan pendapatan daerah, kata Fachrori, ditargetkan sejumlah Rp4,092 triliun, target itu belum memperhitungkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer khusus fisik yang pada tahun 2018 ditetapkan sejumlah Rp194,413 miliar.
Dijelaskannya, pendistribusian anggaran untuk belanja daerah itu mengacu kepada Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2019 yang telah disepakati bersama DPRD dengan mempertimbangkan kondisi potensi dan peluang yang dimiliki daerah serta dengan memperhatikan berbagai kebijakan regional dan nasional.
Adapun belanja tidak langsung dialokasikan untuk belanja pegawai sejumlah Rp1,346 triliun, jumlah tersebut menyerap anggaran sebesar 51,27 persen dari belanja tidak langsung.
Jika dibandingkan dengan alokasi belanja pegawai tahun 2018 sejumlah Rp1.204 triliun, maka terdapat penambahan alokasi belanja sejumlah Rp141,819 miliar atau meningkat sebesar 11.77 persen disebabkan adanya kenaikan gaji dan pengalokasian TPP 13 dan 14.
Sedangkan alokasi belanja langsung tahun anggaran 2019 sebesar Rp1,761 triliun atau berkurang sejumlah Rp314,159 miliar dari belanja tahun 2018 sejumlah Rp2,075 triliun.
"Penurunan ini lebih disebabkan oleh belum dialokasikannya belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik," katanya.
Adapaun belanja langsung dialokasikan pada bidang infrastruktur di Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan sebesar Rp724,6 miliar atau setara dengan 41,13 persen dari total belanja langsung.
"Alokasi anggaran infrastruktur diarahkan dalam rangka memperlancar arus distribusi barang dan jasa melalui peningkatan kuantitas dan kualitas kewenangan provinsi. Selain itu pembangunan bidang infrastruktur juga diarahkan untuk menunjang ketahanan pangan dan pencapaian target SDG'S berupa infrastruktur air bersih," kata Fachrori menjelaskan.
Kemudian Pemprov Jambi melalui Dinas Pendidikan, berupaya untuk meminimalíisi permasalahan penerimaan siswa baru terutama jenjang pendidikan SMA dan SMK, melalui pemerataan kuantitas dan kualitas pendidikan.
Sebab itu Pemprov Jambi tetap mengalokasikan belanja honorarium bagi tenaga guru non PNS dan belanja beasiswa sebanyak 3.000 orang dengan besaran sesuai jenjang pendidikan calon penerima beasiswa.
Sedangkan untuk anggaran bidang kesehatan terdiri dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Raden Mattaher dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi mengalokasikan anggaran sejumlah Rp237,239 miliar yang diarahkan untuk membiayai pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pelaksanaan program strategis untuk pencapaian target RPJMD dan pembangunan berkelanjutan serta pelayanan kesehatan lainnya.
Selanjutnya pembangunan dibidang ekonomi diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, melalui meningkatkan peran bidang pertanian yang diarahkan pada pengembangan teknologi pertanian hulu sampai dengan hilir serta mengintegrasikarn dengan bidang pembangunan lainnya seperti bidang UMKM, dan perindustrian perdagangan.
Sementara pada sisi pembiayaan daerah diproyeksikan penerimaannya sejumlah Rp310,853 miliar atau berkontribusi terhadap belanja daerah sebesar 7,08 persen, yang diperoleh dari prediksi Sisa Lebih Perhitungarn Anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya.
"Penerimaan pembiayaan ini dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran belanja Tahun 2019," kata Fachrori menambahkan.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston mengatakan nota pengantar ini akan segera dibahas Banggar dan TAPD Pemprov Jambi untuk selanjutnya disahkan menjadi APBD Provinsi Jambi 2019.***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
Sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston didampingi Wakil Ketua Chumaidi Zaidi dan Ar Syahbandar dan dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Fachrori Umar.
Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar dalam paripurna itu menyampaikan isi nota pengantar RAPBD itu yakni belanja daerah tahun anggaran 2019 sebesar Rp4,388 triliun.
"Rencana belanja daerah direncanakan dalam RAPBD tahun anggaran 2019 sebesar Rp4,388 triliun terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp2,626 triliun dengan proporsi sebesar 59.86 persen dan belanja langsung sebesar Rp1,761 triliun dengan proporsi sebesar 40.14 persen dari total belanja daerah," katanya.
Sedangkan pendapatan daerah, kata Fachrori, ditargetkan sejumlah Rp4,092 triliun, target itu belum memperhitungkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer khusus fisik yang pada tahun 2018 ditetapkan sejumlah Rp194,413 miliar.
Dijelaskannya, pendistribusian anggaran untuk belanja daerah itu mengacu kepada Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2019 yang telah disepakati bersama DPRD dengan mempertimbangkan kondisi potensi dan peluang yang dimiliki daerah serta dengan memperhatikan berbagai kebijakan regional dan nasional.
Adapun belanja tidak langsung dialokasikan untuk belanja pegawai sejumlah Rp1,346 triliun, jumlah tersebut menyerap anggaran sebesar 51,27 persen dari belanja tidak langsung.
Jika dibandingkan dengan alokasi belanja pegawai tahun 2018 sejumlah Rp1.204 triliun, maka terdapat penambahan alokasi belanja sejumlah Rp141,819 miliar atau meningkat sebesar 11.77 persen disebabkan adanya kenaikan gaji dan pengalokasian TPP 13 dan 14.
Sedangkan alokasi belanja langsung tahun anggaran 2019 sebesar Rp1,761 triliun atau berkurang sejumlah Rp314,159 miliar dari belanja tahun 2018 sejumlah Rp2,075 triliun.
"Penurunan ini lebih disebabkan oleh belum dialokasikannya belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik," katanya.
Adapaun belanja langsung dialokasikan pada bidang infrastruktur di Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan sebesar Rp724,6 miliar atau setara dengan 41,13 persen dari total belanja langsung.
"Alokasi anggaran infrastruktur diarahkan dalam rangka memperlancar arus distribusi barang dan jasa melalui peningkatan kuantitas dan kualitas kewenangan provinsi. Selain itu pembangunan bidang infrastruktur juga diarahkan untuk menunjang ketahanan pangan dan pencapaian target SDG'S berupa infrastruktur air bersih," kata Fachrori menjelaskan.
Kemudian Pemprov Jambi melalui Dinas Pendidikan, berupaya untuk meminimalíisi permasalahan penerimaan siswa baru terutama jenjang pendidikan SMA dan SMK, melalui pemerataan kuantitas dan kualitas pendidikan.
Sebab itu Pemprov Jambi tetap mengalokasikan belanja honorarium bagi tenaga guru non PNS dan belanja beasiswa sebanyak 3.000 orang dengan besaran sesuai jenjang pendidikan calon penerima beasiswa.
Sedangkan untuk anggaran bidang kesehatan terdiri dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Raden Mattaher dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi mengalokasikan anggaran sejumlah Rp237,239 miliar yang diarahkan untuk membiayai pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pelaksanaan program strategis untuk pencapaian target RPJMD dan pembangunan berkelanjutan serta pelayanan kesehatan lainnya.
Selanjutnya pembangunan dibidang ekonomi diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, melalui meningkatkan peran bidang pertanian yang diarahkan pada pengembangan teknologi pertanian hulu sampai dengan hilir serta mengintegrasikarn dengan bidang pembangunan lainnya seperti bidang UMKM, dan perindustrian perdagangan.
Sementara pada sisi pembiayaan daerah diproyeksikan penerimaannya sejumlah Rp310,853 miliar atau berkontribusi terhadap belanja daerah sebesar 7,08 persen, yang diperoleh dari prediksi Sisa Lebih Perhitungarn Anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya.
"Penerimaan pembiayaan ini dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran belanja Tahun 2019," kata Fachrori menambahkan.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston mengatakan nota pengantar ini akan segera dibahas Banggar dan TAPD Pemprov Jambi untuk selanjutnya disahkan menjadi APBD Provinsi Jambi 2019.***
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018