Jambi (Antaranews Jambi) - Sembilan fraksi di DPRD Provinsi Jambi minta pemerintah provinsi itu untuk cermat dalam mengelola anggaran tahun 2019 mendatang sehingga tepat sasaran dan berdampak pada kepentingan masyarakat banyak.
Hal tersebut diungkapkan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi dalam rapat paripurna di gedung DPRD dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Pemprov Jambi tahun Anggaran 2019, Rabu.
Dalam pemandangan Fraksi Demokrat dengan juru bicara Zainal Abidin, mengatakan Pemprov Jambi harus membuat perencanaan yang realistis dan skala priorotas pembangunan yang tepat, efisien serta diarahkan dalam semangat terus meningkatkan pelayanan publik baik bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan bidang kesejahteraan masyarakat lainnya.
"Sehingga pelaksanaan keberlangsungan pembangunan yang telah dirancang akan tepatguna," kata Zainal.
Fraksi PDIP dengan juru bicara El Helwi, mengatakan RAPBD 2019 harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan prioritas masyarakat dan memiliki kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat.
El Helwi juga mengatakan PDIP berpandangan bahwa setiap melaksanakan kegiatan tidak hanya melihat jumlah anggaran yang terserap, akan tetapi sejauh mana pelaksanaan program atau kegiatan yang menyentuh masyarakat sebagai penerima manfaat.
"Fraksi PDIP meminta kesungguhan Pemprov Jambi untuk mengeksekusi anggaran yang ditetapkan bersama demi mencapai keberhasilan yang diinginkan yaitu berkualitas dan efisien serta akuntable," katanya.
Pemandangan umum Fraksi Golkar dengan juru bicara Ismet Kahar, berharap APBD Provinsi Jambi 2019 tidak hanya berusahan mewujudkan visi-misi gubernur saja, tetapi juga harus bersifat 'bottom up' dengan mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah dijaring dalam berbagai musrenbang mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai provinsi.
Selanjutnya Fraksi PAN dengan juru bicara Hasim Ayub, minta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jambi mampu melaksanakan program dengan realisasi sesuai dengan kualitas dan penggunaan anggaran yang efektif, optimal serta akuntable dalam upaya mendukung sasaran pembangunan nasional maupun target capaian program yang termuat dalam RPJMD.
Kemudian Fraksi Gerindra melalui juru bicara, Bustami Yahya mengatakan dengan tersusunnya RAPBD 2019 diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan pembangunan di tengah masyarakat serta mendongkrak pertumbuhan PDRB sehingga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMB Provinsi Jambi.
Fraksi Bintang Keadilan dengan juru bicara Rudi Wijaya, menyatakan mendorong Pemprov Jambi untuk memanfaatkan secara optimal semua pendapatan dan penerimaan untuk program prioritas yang bermuara langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga masalah yang dihadapi rakyat Jambi dapat diselesaikan oleh kebijakan pemerintah.
"Sebab itu pengelolaan APBD diperlukan perencanaan yang matang, terarah, proporsional, objektif dan transfaran dengan tidak meninggalkan asas keadilan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera," kata Rudi.
Selanjutnya Fraksi Kebangkitan Bangsa melalui juru bicara, Sainuddin berharap RAPBD Provinsi Jambi tahun 2019 dapat mendukung peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Jambi.
Fraksi Restorasi Nurani melalui juru bicara, Edmon mengatakan penggunaan APBD 2019 harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produkstif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sedangkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan juru bicara, Mauli mengapresiasi meningkatnya rencana pendapatan asli daerah sebesar Rp23,78 miliar yang bersumber dari pendapatan pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang sah.
Namun kata Mauli, pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan justru berkurang Rp8,9 miliar (20,77) persen jika dibandingkan target tahun 2018.
"Fraksi PPP mempertanyakan komponen apa saja yang menjadi kendala sehingga pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut mengalami pengurangan cukup signifikan dan langkah apa yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor tersebut," kata Mauli.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ar Syahbandar yang memimpin paripurna tersebut mengatakan sidang paripurna akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD.***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
Hal tersebut diungkapkan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi dalam rapat paripurna di gedung DPRD dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Pemprov Jambi tahun Anggaran 2019, Rabu.
Dalam pemandangan Fraksi Demokrat dengan juru bicara Zainal Abidin, mengatakan Pemprov Jambi harus membuat perencanaan yang realistis dan skala priorotas pembangunan yang tepat, efisien serta diarahkan dalam semangat terus meningkatkan pelayanan publik baik bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan bidang kesejahteraan masyarakat lainnya.
"Sehingga pelaksanaan keberlangsungan pembangunan yang telah dirancang akan tepatguna," kata Zainal.
Fraksi PDIP dengan juru bicara El Helwi, mengatakan RAPBD 2019 harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan prioritas masyarakat dan memiliki kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat.
El Helwi juga mengatakan PDIP berpandangan bahwa setiap melaksanakan kegiatan tidak hanya melihat jumlah anggaran yang terserap, akan tetapi sejauh mana pelaksanaan program atau kegiatan yang menyentuh masyarakat sebagai penerima manfaat.
"Fraksi PDIP meminta kesungguhan Pemprov Jambi untuk mengeksekusi anggaran yang ditetapkan bersama demi mencapai keberhasilan yang diinginkan yaitu berkualitas dan efisien serta akuntable," katanya.
Pemandangan umum Fraksi Golkar dengan juru bicara Ismet Kahar, berharap APBD Provinsi Jambi 2019 tidak hanya berusahan mewujudkan visi-misi gubernur saja, tetapi juga harus bersifat 'bottom up' dengan mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah dijaring dalam berbagai musrenbang mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai provinsi.
Selanjutnya Fraksi PAN dengan juru bicara Hasim Ayub, minta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jambi mampu melaksanakan program dengan realisasi sesuai dengan kualitas dan penggunaan anggaran yang efektif, optimal serta akuntable dalam upaya mendukung sasaran pembangunan nasional maupun target capaian program yang termuat dalam RPJMD.
Kemudian Fraksi Gerindra melalui juru bicara, Bustami Yahya mengatakan dengan tersusunnya RAPBD 2019 diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan pembangunan di tengah masyarakat serta mendongkrak pertumbuhan PDRB sehingga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMB Provinsi Jambi.
Fraksi Bintang Keadilan dengan juru bicara Rudi Wijaya, menyatakan mendorong Pemprov Jambi untuk memanfaatkan secara optimal semua pendapatan dan penerimaan untuk program prioritas yang bermuara langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga masalah yang dihadapi rakyat Jambi dapat diselesaikan oleh kebijakan pemerintah.
"Sebab itu pengelolaan APBD diperlukan perencanaan yang matang, terarah, proporsional, objektif dan transfaran dengan tidak meninggalkan asas keadilan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera," kata Rudi.
Selanjutnya Fraksi Kebangkitan Bangsa melalui juru bicara, Sainuddin berharap RAPBD Provinsi Jambi tahun 2019 dapat mendukung peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Jambi.
Fraksi Restorasi Nurani melalui juru bicara, Edmon mengatakan penggunaan APBD 2019 harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produkstif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sedangkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan juru bicara, Mauli mengapresiasi meningkatnya rencana pendapatan asli daerah sebesar Rp23,78 miliar yang bersumber dari pendapatan pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang sah.
Namun kata Mauli, pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan justru berkurang Rp8,9 miliar (20,77) persen jika dibandingkan target tahun 2018.
"Fraksi PPP mempertanyakan komponen apa saja yang menjadi kendala sehingga pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut mengalami pengurangan cukup signifikan dan langkah apa yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor tersebut," kata Mauli.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ar Syahbandar yang memimpin paripurna tersebut mengatakan sidang paripurna akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD.***
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018