Jambi, Antaranews Jambi - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Prof.Dr.Yohana Susana Yambise, Dip.Apling, MA meminta pemerintah daerah Kabupaten Batanghari berikan perhatian khusus terhadap anak.
"Saya mengharapkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat memberikan perhatian khusus kepada anak-anak agar terbebas dari segala macam bentuk kekerasan," kata Menteri PPPA RI Prof.Dr.Yohana Susana Yambise, Dip.Apling, MA di Bajubang, Senin.
Bentuk-bentuk kekerasan yang dimaksud oleh mentri PPPA tersebut diantaranya anak-anak terbebas dari kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran terhadap anak-anak.
Selain itu, mentri PPPA minta pemerintah daerah itu turut ekstra dalam memperhatikan pendidikan terhadap anak di daerah itu. Hal itu dikarenakan dalam kunkernya tersebut, ia masih menemukan ada anak yang belum bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya.
Yohana Susana Yambise mengatakan, jika pemerintah daerah tidak memperhatikan pendidikan anak maka pemerintah daerah telah melanggar konfensi hak anak. Dimana presiden RI telah menotifikasi bahwa anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, serta anak-anak memiliki hak untuk bersekolah, berkreatif dan lain-lain.
Adapun anak-anak yang belum dapat bersekolah tersebut merupakan anak-anak dari warga Suku Anak Dalam (SAD) yang ada di daerah itu. Meski sebagian anak-anak dari warga SAD tersebut sudah ada yang bersekolah layaknya anak-anak lainnya.
"Saya minta pemerintah daerah sedikit demi sedikit dapat mengajak anak tersebut untuk dapat bersekolah," kata Yohana Susana Yambise.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
"Saya mengharapkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat memberikan perhatian khusus kepada anak-anak agar terbebas dari segala macam bentuk kekerasan," kata Menteri PPPA RI Prof.Dr.Yohana Susana Yambise, Dip.Apling, MA di Bajubang, Senin.
Bentuk-bentuk kekerasan yang dimaksud oleh mentri PPPA tersebut diantaranya anak-anak terbebas dari kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran terhadap anak-anak.
Selain itu, mentri PPPA minta pemerintah daerah itu turut ekstra dalam memperhatikan pendidikan terhadap anak di daerah itu. Hal itu dikarenakan dalam kunkernya tersebut, ia masih menemukan ada anak yang belum bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya.
Yohana Susana Yambise mengatakan, jika pemerintah daerah tidak memperhatikan pendidikan anak maka pemerintah daerah telah melanggar konfensi hak anak. Dimana presiden RI telah menotifikasi bahwa anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, serta anak-anak memiliki hak untuk bersekolah, berkreatif dan lain-lain.
Adapun anak-anak yang belum dapat bersekolah tersebut merupakan anak-anak dari warga Suku Anak Dalam (SAD) yang ada di daerah itu. Meski sebagian anak-anak dari warga SAD tersebut sudah ada yang bersekolah layaknya anak-anak lainnya.
"Saya minta pemerintah daerah sedikit demi sedikit dapat mengajak anak tersebut untuk dapat bersekolah," kata Yohana Susana Yambise.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018