Denpasar, (Antaranews Jambi) - Presiden Direktur PT Pertamina EP, Nanang Abdul Manaf mengatakan untuk kegiatan eksplorasi sumur baru minyak dan gas bumi (migas) di wilayah Provinsi Jambi ditunda karena permasalahan pembebasan lahan di daerah tersebut.
"Sampai saat ini untuk kegiatan eksplorasi baru di Jambi ditunda karena masih ada muncul permasalahan pembebasan lahan yang belum selesai sampai akhir tahun ini," kata Nanang Abdul Manaf, Jumat.
Untuk Jambi karena itu wilayah kerja Pertamina EP, maka agar bisa beraktivitas jika lahan yang akan diekaplorasi tidak ada masalahnya harus diselesaikan lebih dahulu agar bisa melakukan aktivitasnya di sana.
"Untuk pembebasan lahan itu adalah wewenang dari pemerintah daerah dan pihak Pertamina EP hanya sebagai pengelola dan operator, sehingga perlu kerja tanpa ada masalah," kata Nanang Abdul Manaf.
Pertamina EP hanya bisa mendorong pihak pemerintah daerah untuk bisa segera membebaskan lahan untuk mengeksplorasinya.
Sementara itu Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) saat ini telah mendapatkan izin dari pemerintah untuk membuka 1.316 kilometer seismik line dan 368 sumur kunci regional seluruh indonesia.
Menurut Shinta Damayanti, Kepala Divisi Eksplorasi SKK Migas, data tersebut nantinya akan ditawarkan kepada investor, perguruan tinggi, services company, ataupun pihak lainnya yang berminat melakukan kolaborasi dalam mengkaji data bersama tim SKK Migas dan ISPG yang telah dibentuk sebelumnya.
Saat ini terdapat lima tim pengkajian data yang terbagi menjadi tim Sumatera, Natuna, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Tim ini terdiri dari para ahli geologi dan geofisis yang ada di Indonesia. ***1***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018
"Sampai saat ini untuk kegiatan eksplorasi baru di Jambi ditunda karena masih ada muncul permasalahan pembebasan lahan yang belum selesai sampai akhir tahun ini," kata Nanang Abdul Manaf, Jumat.
Untuk Jambi karena itu wilayah kerja Pertamina EP, maka agar bisa beraktivitas jika lahan yang akan diekaplorasi tidak ada masalahnya harus diselesaikan lebih dahulu agar bisa melakukan aktivitasnya di sana.
"Untuk pembebasan lahan itu adalah wewenang dari pemerintah daerah dan pihak Pertamina EP hanya sebagai pengelola dan operator, sehingga perlu kerja tanpa ada masalah," kata Nanang Abdul Manaf.
Pertamina EP hanya bisa mendorong pihak pemerintah daerah untuk bisa segera membebaskan lahan untuk mengeksplorasinya.
Sementara itu Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) saat ini telah mendapatkan izin dari pemerintah untuk membuka 1.316 kilometer seismik line dan 368 sumur kunci regional seluruh indonesia.
Menurut Shinta Damayanti, Kepala Divisi Eksplorasi SKK Migas, data tersebut nantinya akan ditawarkan kepada investor, perguruan tinggi, services company, ataupun pihak lainnya yang berminat melakukan kolaborasi dalam mengkaji data bersama tim SKK Migas dan ISPG yang telah dibentuk sebelumnya.
Saat ini terdapat lima tim pengkajian data yang terbagi menjadi tim Sumatera, Natuna, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Tim ini terdiri dari para ahli geologi dan geofisis yang ada di Indonesia. ***1***
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018