Luwuk, Banggai (Antaranews Jambi) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap Bupati Cianjur, Jawa Barat, Irvan Rivano Muchtar bersikap kooperatif dalam menjalani proses hukum pascatertangkap tangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu.
"Sebagai Mendagri dan sebagai pribadi, jujur saya sedih masih ada OTT (kepala daerah). Saya berharap yang bersangkutan kooperatif terkait pemeriksaan oleh KPK, dengan tetap berpegang pada azas praduga tak bersalah sampai berkekuatan hukum tetap nantinya," kata Tjahjo Kumolo di sela-sela kunjungan kerjanya di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah, Rabu.
Tjahjo mengatakan dirinya tidak berhenti mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, untuk waspada terhadap hal-hal yang berpotensi korupsi.
Dalam berbagai kesempatan, Tjahjo selalu menyampaikan kepada seluruh pejabat daerah untuk berhati-hati dalam urusan perencanaan anggaran, dana hibah, dana bansos, retribusi pajak, perizinan serta pembelian barang dan jasa di pemda.
"Mari kita hindari dan ikuti mekanisme sesuai aruran dan etika yang ada. Pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semangat progresif revolusioner semua pihak," kata Mendagri.
Baca juga: KPK tangkap Bupati Cianjur
Baca juga: Ridwan Kamil sedih bupati Cianjur terjaring operasi tangkap tangan
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan banyaknya kasus korupsi di daerah antara lain dapat ditekan dengan pengubahan sistem politik pemilihan kepala daerah, khususnya di tingkat kabupaten dan kora.
Sistem pemilihan kepala daerah tidak langsung atau ditunjuk oleh DPRD untuk tingkat kabupaten dan kota dinilai dapat mengurangi biaya politik pilkada.
"Memang ada pemikiran bahwa akan dikurangi jumlah pilkada, katakanlah bupati (nanti) dipilih oleh DPRD. Itu juga suatu solusi juga, mungkin lebih kecil risikonya dibanding sekarang ini (pilkada langsung)," kata Wapres kepada wartawan di Istana Wapres Jakarta, Selasa (11/12).
Menurut JK, dengan banyaknya pemilihan umum seperti saat ini, biaya politik yang dikeluarkan partai, calon kepala daerah dan caleg DPRD juga semakin besar.
Sehingga hal itu dapat menjadi pemicu bagi para politikus yang terpilih dalam pemilu untuk mengembalikan modal kampanye.
"Makin banyak pemilu, makin banyak ongkos, makin banyak (korupsi). Sehingga kalau semua level pilkada ada, kemudian kampanye makin lama, makin banyak ongkos juga. Jadi makin banyak ongkos, banyak orang korup untuk mengembalikan modal," jelas Wapres.
Bupati Cirebon menambah daftar panjang kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK akibat terlibat dalam dugaan kasus korupsi.
KPK mengamankan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar bersama lima orang lainnya dalam kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Cianjur, Rabu. Penangkapan tersebut dilakukan setelah KPK mendapatkan bukti awal terjadi transaksi suap kepada penyelenggara negara.
Baca juga: KPK: penangkapan di Cianjur terkait dana pembangunan sekolah
Baca juga: KPK tetapkan Bupati Cianjur sebagai tersangka
Baca juga: Kronologi penangkapan terhadap Bupati Cianjur
Baca juga: Kakak ipar Bupati Cianjur diimbau serahkan diri
"Sebagai Mendagri dan sebagai pribadi, jujur saya sedih masih ada OTT (kepala daerah). Saya berharap yang bersangkutan kooperatif terkait pemeriksaan oleh KPK, dengan tetap berpegang pada azas praduga tak bersalah sampai berkekuatan hukum tetap nantinya," kata Tjahjo Kumolo di sela-sela kunjungan kerjanya di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah, Rabu.
Tjahjo mengatakan dirinya tidak berhenti mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, untuk waspada terhadap hal-hal yang berpotensi korupsi.
Dalam berbagai kesempatan, Tjahjo selalu menyampaikan kepada seluruh pejabat daerah untuk berhati-hati dalam urusan perencanaan anggaran, dana hibah, dana bansos, retribusi pajak, perizinan serta pembelian barang dan jasa di pemda.
"Mari kita hindari dan ikuti mekanisme sesuai aruran dan etika yang ada. Pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semangat progresif revolusioner semua pihak," kata Mendagri.
Baca juga: KPK tangkap Bupati Cianjur
Baca juga: Ridwan Kamil sedih bupati Cianjur terjaring operasi tangkap tangan
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan banyaknya kasus korupsi di daerah antara lain dapat ditekan dengan pengubahan sistem politik pemilihan kepala daerah, khususnya di tingkat kabupaten dan kora.
Sistem pemilihan kepala daerah tidak langsung atau ditunjuk oleh DPRD untuk tingkat kabupaten dan kota dinilai dapat mengurangi biaya politik pilkada.
"Memang ada pemikiran bahwa akan dikurangi jumlah pilkada, katakanlah bupati (nanti) dipilih oleh DPRD. Itu juga suatu solusi juga, mungkin lebih kecil risikonya dibanding sekarang ini (pilkada langsung)," kata Wapres kepada wartawan di Istana Wapres Jakarta, Selasa (11/12).
Menurut JK, dengan banyaknya pemilihan umum seperti saat ini, biaya politik yang dikeluarkan partai, calon kepala daerah dan caleg DPRD juga semakin besar.
Sehingga hal itu dapat menjadi pemicu bagi para politikus yang terpilih dalam pemilu untuk mengembalikan modal kampanye.
"Makin banyak pemilu, makin banyak ongkos, makin banyak (korupsi). Sehingga kalau semua level pilkada ada, kemudian kampanye makin lama, makin banyak ongkos juga. Jadi makin banyak ongkos, banyak orang korup untuk mengembalikan modal," jelas Wapres.
Bupati Cirebon menambah daftar panjang kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK akibat terlibat dalam dugaan kasus korupsi.
KPK mengamankan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar bersama lima orang lainnya dalam kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Cianjur, Rabu. Penangkapan tersebut dilakukan setelah KPK mendapatkan bukti awal terjadi transaksi suap kepada penyelenggara negara.
Baca juga: KPK: penangkapan di Cianjur terkait dana pembangunan sekolah
Baca juga: KPK tetapkan Bupati Cianjur sebagai tersangka
Baca juga: Kronologi penangkapan terhadap Bupati Cianjur
Baca juga: Kakak ipar Bupati Cianjur diimbau serahkan diri
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2018