Wali Kota Jambi Dr H Syarif Fasha menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasonal Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019.
Turut hadir bersama Wali Kota Syarif Fasha unsur Forkompimda Kota Jambi, seperti Kapolresta Jambi, Dandim 0415/Batanghari, Kajari Jambi yang diwakili Kasi Datun, serta Kaban Kesbangpol Kota Jambi.
Rakornas yang digelar Kemendagri di Batam, Kamis (28/2) yang dibuka oleh Menkopolhukam Jend TNI (Purn) Wiranto tersebut, dihadiri 2.000 peserta meliputi seluruh Kepala Daerah, Gubernur, Wali Kota, Bupati serta Forkopimda dan Kaban Kesbangpol Provinsi Kabupaten/Kota se-wilayah Sumatera. Turut menjadi nara sumber dalam Rakornas tersebut Mendagri, unsur Panglima TNI, unsur Polri, KPU, Bawaslu, Kejaksaan Agung RI, serta Badan Siber Nasional.
Wali Kota Jambi Syarif Fasha disela kegiatan tersebut mengatakan, Rakornas dimaksudkan untuk membangun sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan Pemilu dalam menjalankan tugasnya sehingga tercipta iklim demokrasi yang damai dan kondusif.
"Tujuannya untuk mengoptimalkan kewaspadaan dini, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan Pemilu dalam menghadapi Pemilu serentak tahun 2019, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya pencapaian Pemilu yang demokratis," terang Fasha.
Fasha menegaskan, pihaknya (Pemerintah Kota Jambi-red) bersama Forkompimda, KPU dan Panwaslu Kota Jambi siap mensukseskan rangkaian proses pemilu serentak di Kota Jambi yang berlangsung 17 April yang akan datang.
"Kami pemerintah daerah siap membantu KPU dan Panwaslu, sesuai dengan tugas-tugas pemerintah daerah agar Pileg dan Pilpres berlangsung dengan aman, damai dan tertib," ujarnya.
Wali Kota Fasha juga mengingatkan masyarakat kota Jambi agar tetap menjadi persatuan dan kesatuan meski berbeda pilihan.
"Dalam pesta demokrasi ini, beda pilihan boleh-boleh, tapi jangan karena beda pilihan itu menimbulkan perpecahan. Perbedaan pilihan kita hanya didalam bilik suara, setelah itu kita kembali bersama-sama jangan sampai hujat-menghujat dan lain sebagainya, marilah kita laksanakan pemilu pesta demokrasi ini dengan sebaik-baiknya, jangan kita nodai dengan hal-hal yang tidak baik bagi bangsa dan negara ini," tambah Fasha.
Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto saat membuka Rakornas mengatakan Rapat Koordinasi tersebut dibutuhkan untuk menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi. Rakornas diharapkan dapat mendukung terlaksananya Pemilu yang memenuhi prinsip dalam UU tentang Pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien.
"Dengan begitu, maka pemilu serentak tahun 2019 dapat menghasilkan pemimpin nasional dan wakil rakyat yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah dalam menjalankan tugasnya," ujar Menkopolhukam Wiranto.
Sementara ditempat yang sama, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, Rakornas bertujuan untuk mengoptimalkan kewaspadaan dan juga sebagai langkah antisipasi berbagai potensi ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu jalannya Pemilu 2019. Mendagri menambahkan, pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun sebelumnya dapat dijadikan acuan dan pengalaman penyelenggaraan pesta demokrasi.
"Meski masih terdapat sejumlah permasalahan, pengalaman tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang sukses," terang Mendagri.***(Rilis-Hms)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019
Turut hadir bersama Wali Kota Syarif Fasha unsur Forkompimda Kota Jambi, seperti Kapolresta Jambi, Dandim 0415/Batanghari, Kajari Jambi yang diwakili Kasi Datun, serta Kaban Kesbangpol Kota Jambi.
Rakornas yang digelar Kemendagri di Batam, Kamis (28/2) yang dibuka oleh Menkopolhukam Jend TNI (Purn) Wiranto tersebut, dihadiri 2.000 peserta meliputi seluruh Kepala Daerah, Gubernur, Wali Kota, Bupati serta Forkopimda dan Kaban Kesbangpol Provinsi Kabupaten/Kota se-wilayah Sumatera. Turut menjadi nara sumber dalam Rakornas tersebut Mendagri, unsur Panglima TNI, unsur Polri, KPU, Bawaslu, Kejaksaan Agung RI, serta Badan Siber Nasional.
Wali Kota Jambi Syarif Fasha disela kegiatan tersebut mengatakan, Rakornas dimaksudkan untuk membangun sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan Pemilu dalam menjalankan tugasnya sehingga tercipta iklim demokrasi yang damai dan kondusif.
"Tujuannya untuk mengoptimalkan kewaspadaan dini, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan Pemilu dalam menghadapi Pemilu serentak tahun 2019, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya pencapaian Pemilu yang demokratis," terang Fasha.
Fasha menegaskan, pihaknya (Pemerintah Kota Jambi-red) bersama Forkompimda, KPU dan Panwaslu Kota Jambi siap mensukseskan rangkaian proses pemilu serentak di Kota Jambi yang berlangsung 17 April yang akan datang.
"Kami pemerintah daerah siap membantu KPU dan Panwaslu, sesuai dengan tugas-tugas pemerintah daerah agar Pileg dan Pilpres berlangsung dengan aman, damai dan tertib," ujarnya.
Wali Kota Fasha juga mengingatkan masyarakat kota Jambi agar tetap menjadi persatuan dan kesatuan meski berbeda pilihan.
"Dalam pesta demokrasi ini, beda pilihan boleh-boleh, tapi jangan karena beda pilihan itu menimbulkan perpecahan. Perbedaan pilihan kita hanya didalam bilik suara, setelah itu kita kembali bersama-sama jangan sampai hujat-menghujat dan lain sebagainya, marilah kita laksanakan pemilu pesta demokrasi ini dengan sebaik-baiknya, jangan kita nodai dengan hal-hal yang tidak baik bagi bangsa dan negara ini," tambah Fasha.
Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto saat membuka Rakornas mengatakan Rapat Koordinasi tersebut dibutuhkan untuk menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi. Rakornas diharapkan dapat mendukung terlaksananya Pemilu yang memenuhi prinsip dalam UU tentang Pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien.
"Dengan begitu, maka pemilu serentak tahun 2019 dapat menghasilkan pemimpin nasional dan wakil rakyat yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah dalam menjalankan tugasnya," ujar Menkopolhukam Wiranto.
Sementara ditempat yang sama, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, Rakornas bertujuan untuk mengoptimalkan kewaspadaan dan juga sebagai langkah antisipasi berbagai potensi ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu jalannya Pemilu 2019. Mendagri menambahkan, pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun sebelumnya dapat dijadikan acuan dan pengalaman penyelenggaraan pesta demokrasi.
"Meski masih terdapat sejumlah permasalahan, pengalaman tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang sukses," terang Mendagri.***(Rilis-Hms)
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019