Para dekan fakultas hukum perguruan tinggi negeri wilayah barat berkumpul di Kota Jambi untuk membahas program badan kerja sama untuk beberapa tahun ke depan.
"Hari ini hadir sebanyak 17 dekan fakultas hukum dari total 22 dekan fakultas hukum wilayah barat. Diharapkan pertemuan ini membuahkan beberapa kesepakatan dan rekomendasi untuk perbaikan badan kerja sama ini ke depannya," kata Rektor Universitas Jambi Prof H Johni Najwan SH MH Ph.D di Jambi, Selasa.
Universitas Jambi (Unja) bertindak sebagai tuan rumah kegiatan rapat kerja yang digelar dalam dua hari itu, 29-30 Mei 2019.
Hadir pada kesempatan itu Ketua Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Indonesia Prof Dr Farida Patittingi yang juga merangkap Ketua BKS Dekan Fakultas Hukum wilayah Timur serta Dekan Fakultas Hukum Unja Dr Helmi SH MH.
Menurut rektor pertemuan ini sangat strategis, dan ia berharap bisa membuahkan rekomendasi untuk menjadi masukan kepada pemerintah dalam hal ini ke Kementerian Ristek Dikti.
Salah satunya BKS Dekan Hukum PTN wilayah barat diharapkan juga bisa mendorong upaya percepatan dan realisasi penambahan guru besar perguruan tinggi, termasuk juga menyusun beberapa rencana strategis untuk memperkuat posisi tawar.
Selain itu, Rektor Unja juga berharap para pakar hukum lebih banyak lagi yang tampil untuk memberikan informasi dan pendapatnya terkait kepakaran di bidang hukum guna menjawab perkembangan terkini.
"Saya kira banyak para ahli dan pakar yang ada di perguruan tinggi, namun sayangnya tidak semuanya bersedia menyampaikan pendapat atau pandangannya menyikapi permasalahan yang ada, padahal masyarakat sangat membutuhkan pencerahan," kata rektor.
Sementara itu Ketua BKS Dekan Hukum PTN Indonesia Prof Dr Farida Pattitinggi menyebutkan, BKS Dekan Hukum PTN Indonesia saat ini telah memiliki badan hukum yang terbit pada Mei 2018 lalu.
"BKS Dekan Hukum PTN Indonesia saat ini sudah memiliki badan hukum resmi dari Kementerian Hukum dan HAM, sehingga diharapkan nanti menjadi daya tawar kita ke Kementerian Ristek Dikti," kata Farida.
Sementara itu agenda raker BKS Dekan Hukum PTN itu akan diisi dengan pemilihan ketua dan sekretaris BKS Dekan Hukum wilayah barat serta penyusunan program kerja BKS Dekan Fakultas Hukum wilayah barat.
Peserta juga melakukan city tour ke kampus Unja di Mendalo dan Taman Tuntasik Telanai, berkunjung ke sentra kerajinan Batik Jambi di Seberang Kota Jambi serta menjajal jembatan Gentala Arasy.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019
"Hari ini hadir sebanyak 17 dekan fakultas hukum dari total 22 dekan fakultas hukum wilayah barat. Diharapkan pertemuan ini membuahkan beberapa kesepakatan dan rekomendasi untuk perbaikan badan kerja sama ini ke depannya," kata Rektor Universitas Jambi Prof H Johni Najwan SH MH Ph.D di Jambi, Selasa.
Universitas Jambi (Unja) bertindak sebagai tuan rumah kegiatan rapat kerja yang digelar dalam dua hari itu, 29-30 Mei 2019.
Hadir pada kesempatan itu Ketua Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Indonesia Prof Dr Farida Patittingi yang juga merangkap Ketua BKS Dekan Fakultas Hukum wilayah Timur serta Dekan Fakultas Hukum Unja Dr Helmi SH MH.
Menurut rektor pertemuan ini sangat strategis, dan ia berharap bisa membuahkan rekomendasi untuk menjadi masukan kepada pemerintah dalam hal ini ke Kementerian Ristek Dikti.
Salah satunya BKS Dekan Hukum PTN wilayah barat diharapkan juga bisa mendorong upaya percepatan dan realisasi penambahan guru besar perguruan tinggi, termasuk juga menyusun beberapa rencana strategis untuk memperkuat posisi tawar.
Selain itu, Rektor Unja juga berharap para pakar hukum lebih banyak lagi yang tampil untuk memberikan informasi dan pendapatnya terkait kepakaran di bidang hukum guna menjawab perkembangan terkini.
"Saya kira banyak para ahli dan pakar yang ada di perguruan tinggi, namun sayangnya tidak semuanya bersedia menyampaikan pendapat atau pandangannya menyikapi permasalahan yang ada, padahal masyarakat sangat membutuhkan pencerahan," kata rektor.
Sementara itu Ketua BKS Dekan Hukum PTN Indonesia Prof Dr Farida Pattitinggi menyebutkan, BKS Dekan Hukum PTN Indonesia saat ini telah memiliki badan hukum yang terbit pada Mei 2018 lalu.
"BKS Dekan Hukum PTN Indonesia saat ini sudah memiliki badan hukum resmi dari Kementerian Hukum dan HAM, sehingga diharapkan nanti menjadi daya tawar kita ke Kementerian Ristek Dikti," kata Farida.
Sementara itu agenda raker BKS Dekan Hukum PTN itu akan diisi dengan pemilihan ketua dan sekretaris BKS Dekan Hukum wilayah barat serta penyusunan program kerja BKS Dekan Fakultas Hukum wilayah barat.
Peserta juga melakukan city tour ke kampus Unja di Mendalo dan Taman Tuntasik Telanai, berkunjung ke sentra kerajinan Batik Jambi di Seberang Kota Jambi serta menjajal jembatan Gentala Arasy.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019