Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi melatih enumator atau petugas lapangan/survei yang membantu tim monitoring dan evaluasi dalam kegiatan pengumpulan data serta menggelar pertemuan kelompok kerja advokasi tingkat Provinsi Jambi, di Hotel Luminor Jambi, Selasa.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Mukhtar Bakti mengatakan kegiatan Survei Kinerja Akuntabilitas Program (SKAP) 2019 itu merupakan survei tahunan yang dahulu dikenal dengan istilah survei RPJMN. Sejak tahun 2018 survei ini berganti nama menjadi SKAP.
"Survei ini mengukur indikator kinerja yang sasarannya terdaoat dalam rencana strategis BKKBN. Survei ini bersifat nasional, sejak empat tahun pelaksanaannya telah menggunakan "smart phone" dan mengalami penambahan beberapa pertanya, khususnya yang berkaitan dengan isu kependudukan dan delapan fungsi keluarga," kata Mukhtar.
Jumlah sampel klaster dalam SKAP di tahun 2019 untuk seluruh Indonesia kata Mukhtar sebanyak 1.935 klaster. Khusus untuk Provinsi Jambi sebanyak 51 klaster.
Dengan sampel responden adalah rumah tangga, keluarga, wanita usia subur dan remaja pria/wanita 10 24 tahun yang belum menikah. Jumlah sampel responden setiap klaster adalah 35 rumah tangga, dimana dari setiap rumah tangga terpilih akan diwawancara seluruh keluarga, seluruh WUS 15-49 tahun dan seluruh remaja pria/wanita yang belum menikah umur 10-49 tahun.
Mukhtar berharap para Enumerator yang tengah pelatihan ke depan mampu menjalankan tugasnya sebagai petugas Survei Kinerja Akuntabilitas Program (SKAP) 2019.
Sementara terkait pertemuan Kelompok Kerja Advokasi Provinsi, Mukhtar menjelaskan bahwa Kelompok Kerja Advokasi anggotanya merupakan kelompok kerja Kampung Keluarga Berencana (KB) yang sudah terbentuk sejak tahun 2017.
Dikatakan Mukhtar, pada tahun awal terbentuk belum ada kegiatan yang dilakukan. Pertemuan pertama dilakukan diakhir 2017 dan lanjutkan pada medio 2018. Dan pertemuan perdana tahun ini sudah dilakukan pada bulan Februari di ruang utama kantor Gubernur Jambi dan dipimpin Asisten II Setda Provinsi Jambi.
"Diharapkan pertemuan ini akan dilakukan secara berkesinambungan sehingga output dan outcome dari Kampung Keluarga Berencana dapat terwujud 32 orang yang berasal dari OPD lintas sektor di Provinsi Jambi," kata Mukhtar.
Ia menambahkan, Program KKBPK memegang peran yang sangat sentral dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan KKBPK menjadi pra-syarat untuk meningkatkan kinerja ketiga sektor lainnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi memberikan materi dihadapan Enumator dalam pelatihan Survei Kinerja Akuntabilitas Program (SKAP) 2019 di Hotel Luminor Kota Jambi, Selasa (14/5). (Foto/Dodi Saputra)
Sekda Provinsi Jambi, M Dianto usai membuka kegiatan tersebut mengatakan kerja sama dari semua pihak terkait merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan Kampung KB.
Sekda mengatakan Kampung KB adalah program bidang kependudukan yang sejalan dengan agenda prioritas pembangunan pemerintah (Nawacita) butir 3, 5 dan 8. Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
"Kampung KB merupakan tempat terintegrasinya program pembangunan dari seluruh lintas sektor. Lingkup kegiatan kampung KB tidak hanya fokus pada kegiatan program KKBPK saja, melainkan ada kegiatan kesehatan reproduksi, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pembangunan permukiman, pendidikan, hingga peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Maka pada pelaksanaan Kampung KB, lintas sektor dilibatkan secara aktif," kata Sekda.
Sementara itu, Direktur Advokasi dan Komunikasi BKKBN Pusat Sugiyono menyatakan bahwa Kampung KB ini menjadi sebuah episentrum program.
"Program KB bukan semata-mata dengan kontrasepsi saja tetapi isi pokok kegiatan-kegiatan itu ada lintas sektoral, apapun program yang bisa masuk karena indikatornya adalah sebuah kewilayahan setingkat Desa maka bagaimana nanti Tim Pokja ini bisa mengakses dana alokasi khusus yang bisa dikembangkan di setiap Kampung KB," katanya.
Ke depan, lanjut Sugiyono, Kampung KB akan menjadi ikon program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.***
Sekda Provinsi Jambi, M Dianto membuka pertemuan Kelompok Kerja Advokasi dan Pelatihan Enumerator Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) Tingkat Provinsi Jambi tahun 2019, di Hotel Luminor Kota Jambi, Selasa (14/5). (Foto/Dodi Saputra)
