Gubernur Jambi Fachrori Umar berharap agar percepatan akses keuangan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perekonomian Provinsi Jambi.
Hal itu dikatakan gubernur saat membuka rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jambi, di salah satu hotel di Jambi, Kamis.
Gubernur menekankan TPAKD Provinsi Jambi mampu mendorong perkembangan perekonomian daerah melalui kemudahan akses keuangan daerah bagi masyarakat dan pengembangan berbagai macam program yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi daerah dan regional.
Menurutnya inklusi keuangan telah menjadi perhatian global, dimana Inklusi keuangan pada dasarnya mengacu pada jumlah orang yang menjadi nasabah atau pengguna jasa keuangan. Beberapa contoh jasa keuangan yang dimaksud meliputi semua jenis layanan perbankan dan juga asuransi.
"Dengan semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan jasa perbankan dan menggunakan dananya dengan baik seperti asuransi, dana pensiun dan pengelolaan resiko keuangan, diharapkan masyarakat akan keluar dari kemiskinan," ujarnya.
Saat ini, lanjut Fachrori, isu utama adalah keterbukaan akses keuangan sehingga dapat mendorong UMKM dan sektor produksi dan sektor jasa keuangan untuk meningkatkan pembangunan.
"Kondisi ini memaksa kita untuk memikirkan suatu bentuk inovasi kegiatan, yang saya harapkan dapat memperbaiki permasalahan tersebut," katanya.
Melalui rapat pleno itu, gubernur juga berharap akan membuka dialog yang mampu mendesain langkah-langkah ke depan, misalnya dapat memperbaiki peraturan, iklim usaha yang lebih kondusif, kemudahan permodalan, pengembangan manajemen, teknologi tepat guna dan lain-lain serta langkah-langkah yang dapat diambil guna percepatan akses keuangan di Provinsi Jambi, sehingga jumlah investor di Provinsi Jambi akan meningkat.
Sementara itu, Kepala OJK Jambi, Endang Nuryadin mengatakan tujuan rapat untuk mendorong ketersediaan akses keuangan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendorong perekonomian daerah, mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah, serta meningkatkan peran serta jasa keuangan dalam mengembangkan ekonomi daerah.
"UMKM belum bankable(akses perbankan) disebabkan permasalahan administrasi atau kelengkapan syarat dalam pengajuan kredit karena bank juga harus tunduk pada aturan padahal keberadaan UMKM tersebut punya potensi yang baik," katanya.
Solusi yang ditawarkan bagi masyarakat katanya adalah dengan bantuan lembaga keuangan baik pemerintah maupun swasta guna optimalisasi sumber dana daerah.
"Kita juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan produk jasa keuangan bukan hanya pinjaman tetapi juga untuk memanfaatkan program lain," ujarnya.
OJK sendiri memiliki beberapa program TPAKD pada tahun 2019, diantaranya penetapan thematic programme berdasarkan klasifikasi program kerja, yaitu program perluasan akses keuangan contohnya laku pandai dan Simpel (Simpanan Pelajar).
Kemudian ada pengembangan one village one agent, asuransi usaha tanaman padi dan asuransi ternak sapi, penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR), peluncuran kredit melawan rentenir, fasilitasi akses kredit UMKM binaan Pemda, program penguatan infrastruktur percepatan akses keuangan daerah, penerbitan kartu izin usaha mikro kecil, BUMDesa serta pengembangan desa binaan dan desa wisata.***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019
Hal itu dikatakan gubernur saat membuka rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jambi, di salah satu hotel di Jambi, Kamis.
Gubernur menekankan TPAKD Provinsi Jambi mampu mendorong perkembangan perekonomian daerah melalui kemudahan akses keuangan daerah bagi masyarakat dan pengembangan berbagai macam program yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi daerah dan regional.
Menurutnya inklusi keuangan telah menjadi perhatian global, dimana Inklusi keuangan pada dasarnya mengacu pada jumlah orang yang menjadi nasabah atau pengguna jasa keuangan. Beberapa contoh jasa keuangan yang dimaksud meliputi semua jenis layanan perbankan dan juga asuransi.
"Dengan semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan jasa perbankan dan menggunakan dananya dengan baik seperti asuransi, dana pensiun dan pengelolaan resiko keuangan, diharapkan masyarakat akan keluar dari kemiskinan," ujarnya.
Saat ini, lanjut Fachrori, isu utama adalah keterbukaan akses keuangan sehingga dapat mendorong UMKM dan sektor produksi dan sektor jasa keuangan untuk meningkatkan pembangunan.
"Kondisi ini memaksa kita untuk memikirkan suatu bentuk inovasi kegiatan, yang saya harapkan dapat memperbaiki permasalahan tersebut," katanya.
Melalui rapat pleno itu, gubernur juga berharap akan membuka dialog yang mampu mendesain langkah-langkah ke depan, misalnya dapat memperbaiki peraturan, iklim usaha yang lebih kondusif, kemudahan permodalan, pengembangan manajemen, teknologi tepat guna dan lain-lain serta langkah-langkah yang dapat diambil guna percepatan akses keuangan di Provinsi Jambi, sehingga jumlah investor di Provinsi Jambi akan meningkat.
Sementara itu, Kepala OJK Jambi, Endang Nuryadin mengatakan tujuan rapat untuk mendorong ketersediaan akses keuangan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendorong perekonomian daerah, mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah, serta meningkatkan peran serta jasa keuangan dalam mengembangkan ekonomi daerah.
"UMKM belum bankable(akses perbankan) disebabkan permasalahan administrasi atau kelengkapan syarat dalam pengajuan kredit karena bank juga harus tunduk pada aturan padahal keberadaan UMKM tersebut punya potensi yang baik," katanya.
Solusi yang ditawarkan bagi masyarakat katanya adalah dengan bantuan lembaga keuangan baik pemerintah maupun swasta guna optimalisasi sumber dana daerah.
"Kita juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan produk jasa keuangan bukan hanya pinjaman tetapi juga untuk memanfaatkan program lain," ujarnya.
OJK sendiri memiliki beberapa program TPAKD pada tahun 2019, diantaranya penetapan thematic programme berdasarkan klasifikasi program kerja, yaitu program perluasan akses keuangan contohnya laku pandai dan Simpel (Simpanan Pelajar).
Kemudian ada pengembangan one village one agent, asuransi usaha tanaman padi dan asuransi ternak sapi, penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR), peluncuran kredit melawan rentenir, fasilitasi akses kredit UMKM binaan Pemda, program penguatan infrastruktur percepatan akses keuangan daerah, penerbitan kartu izin usaha mikro kecil, BUMDesa serta pengembangan desa binaan dan desa wisata.***
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019