DPRD Provinsi Jambi, Rabu, menggelar sidang paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan (KUPA) dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) APBD Provinsi Jambi Tahun 2019
Sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston didampingi Wakil Ketua Sufardi Nurzain dan Ar Syahbandar serta dihadiri Gubernur Jambi, Fachrori Umar.
Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi yang disampaikan, M Juber, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan Banggar DPRD telah menyepakati pendapatan dalam APBD Perubahan sebesar Rp4,566 trilun dan belanja daerah Rp5,222 triliun terdiri dari belanjang tidak langsung sebesar Rp2,992 triliun dan belanja langsung Rp2,230 triliun.
Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan (Silpa) sebesar Rp671,280 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan Rp15 miliar.
Juber mengatakan penandatanganan nota kesepakatan antara pimpinan dewan dan kepala daerah diharapkan akan menjadi acuan dalam menentukan program/kegiatan yang akan direncanakan dalam penyususnan RKA RAPBD Perubahan tahun anggaran 2019.
Banggar juga minta Pemprov Jambi hendaknya terus melakukan perbaikan birokrasi, meskipun hasil audit tetap diperoleh Opini WTP, namun banyak ditemukan kelemahan sitem pengendalian internal dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini mengindikasikan masih perlunya peningkatan kualitas birokrasi dan aparatur pemerintah.
Sementara itu, Gubernur Jambi Fachrori Umar mengatakan laporan Banggar DPRD akan menjadi landasan dalam menyusun rancangan perubahan APBD Provinsi Jambi tahun 2019 dan acuan untuk menentukan langkah-langkah strategis ke depan sebagai upaya akselerasi pencapaian target-target pembangunan tahun 2019.
"Secara pribadi saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota dewan, yang direpresentasikan dari hasil kerja Banggar DPRD. Pada dasarnya apa yang menjadi penekanan yang disampaikan, semuanya menunjukan dorongan yang besar untuk pencapaian visi Jambi Tuntas 2021," kata Fachrori.***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019
Sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston didampingi Wakil Ketua Sufardi Nurzain dan Ar Syahbandar serta dihadiri Gubernur Jambi, Fachrori Umar.
Berdasarkan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi yang disampaikan, M Juber, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan Banggar DPRD telah menyepakati pendapatan dalam APBD Perubahan sebesar Rp4,566 trilun dan belanja daerah Rp5,222 triliun terdiri dari belanjang tidak langsung sebesar Rp2,992 triliun dan belanja langsung Rp2,230 triliun.
Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan (Silpa) sebesar Rp671,280 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan Rp15 miliar.
Juber mengatakan penandatanganan nota kesepakatan antara pimpinan dewan dan kepala daerah diharapkan akan menjadi acuan dalam menentukan program/kegiatan yang akan direncanakan dalam penyususnan RKA RAPBD Perubahan tahun anggaran 2019.
Banggar juga minta Pemprov Jambi hendaknya terus melakukan perbaikan birokrasi, meskipun hasil audit tetap diperoleh Opini WTP, namun banyak ditemukan kelemahan sitem pengendalian internal dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini mengindikasikan masih perlunya peningkatan kualitas birokrasi dan aparatur pemerintah.
Sementara itu, Gubernur Jambi Fachrori Umar mengatakan laporan Banggar DPRD akan menjadi landasan dalam menyusun rancangan perubahan APBD Provinsi Jambi tahun 2019 dan acuan untuk menentukan langkah-langkah strategis ke depan sebagai upaya akselerasi pencapaian target-target pembangunan tahun 2019.
"Secara pribadi saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota dewan, yang direpresentasikan dari hasil kerja Banggar DPRD. Pada dasarnya apa yang menjadi penekanan yang disampaikan, semuanya menunjukan dorongan yang besar untuk pencapaian visi Jambi Tuntas 2021," kata Fachrori.***
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019