Komisi II DPRD Provinsi Jambi bertekad menggeser struktur perekonomian daerah diantaranya dengan cara memacu sektor industri kecil dan menengah (IKM) dan industri kreatif sebagai salah satu pilar Produk Domestik Regional Daerah (PDRB).
Sehingga komponen utama ekonomi tidak hanya ditopang sektor pertanian, perkebunan dan pertambangan. Melainkan sudah mengarah pada penguatan industri olahan yang mampu memberi nilai tambah lebih bagi masyarakat.
Demikian dikatakan Wakil ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara dalam kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Jambi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat, Kamis.
"Kita juga melihat metode pemasaran dan pengolahan beragam industri kreatif di Jawa Barat sudah sangat maju. Sehingga Jambi juga berkeinginan untuk mengembangkan hal serupa sehingga lebih bermanfaat bagi pelaku industri di daerah," kata Pinto.
Kepala Dinas Perindag Jawa Barat, Arifin mengatakan, pada prinsipnya kolaborasi antardaerah dengan tujuan mendorong percepatan industri menjadi hal penting untuk dilakukan.
"Kita menciptakan industri manufaktur yang punya kemitraan dengan industri kecil dan menengah. Hal tersebut tentu juga dapat diadopsi oleh Jambi dengan penyesuaian produknya," ujar Arifin.
Dalam kunjungan kerja yang mengangkat tema kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan Industri kecil dan menengah tersebut, turut hadir seluruh pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi serta Kepala Dinas dan Beberapa bidang Disperindag Provinsi Jambi.
Selain fokus pada pengembangan IKM, diskusi juga menyasar pada upaya pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri. Terutama pada produk unggulan yang memiliki serapan tenaga kerja.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi, Abunyani juga mengatakan, dalam upaya adopsi program tersebut, tentu menjadi penting untuk penyediaan data akurat, disertai analisisnya.
"Sehingga dengan berbasis data, upaya yang Jambi lakukan akan memberi dampak nyata. Juga termasuk kegiatan ekspor impor ke luar negeri. Ini menjadi perhatian penting untuk kita lanjutkan di Jambi," ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi II, Juwanda mempertanyakan pemanfaatan CSR yang berada di kawasan Industri. Dalam hal ini, Disperindag Jabar menyatakan bahwa pengelolaan CSR juga melibatkan Bappeda Jabar, mengacu pada program pembangunan gubernur.
"Namun tetap saja dalam pelaksanaannya dilakukan oleh perusahaan," jawab Kadisperindag Jabar, Arifin.
Beberapa pokok penting pembahasan lain yang mengemuka adalah adanya komitmen yang tegas antara DPRD Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Jabar untuk membangun kerja sama pengelolaan industri dan pemasaran.
"Termasuk industri wisata dan komoditi lokal yang mencirikan daerah masing masing," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara.***
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019
Sehingga komponen utama ekonomi tidak hanya ditopang sektor pertanian, perkebunan dan pertambangan. Melainkan sudah mengarah pada penguatan industri olahan yang mampu memberi nilai tambah lebih bagi masyarakat.
Demikian dikatakan Wakil ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara dalam kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Jambi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat, Kamis.
"Kita juga melihat metode pemasaran dan pengolahan beragam industri kreatif di Jawa Barat sudah sangat maju. Sehingga Jambi juga berkeinginan untuk mengembangkan hal serupa sehingga lebih bermanfaat bagi pelaku industri di daerah," kata Pinto.
Kepala Dinas Perindag Jawa Barat, Arifin mengatakan, pada prinsipnya kolaborasi antardaerah dengan tujuan mendorong percepatan industri menjadi hal penting untuk dilakukan.
"Kita menciptakan industri manufaktur yang punya kemitraan dengan industri kecil dan menengah. Hal tersebut tentu juga dapat diadopsi oleh Jambi dengan penyesuaian produknya," ujar Arifin.
Dalam kunjungan kerja yang mengangkat tema kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan Industri kecil dan menengah tersebut, turut hadir seluruh pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi serta Kepala Dinas dan Beberapa bidang Disperindag Provinsi Jambi.
Selain fokus pada pengembangan IKM, diskusi juga menyasar pada upaya pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri. Terutama pada produk unggulan yang memiliki serapan tenaga kerja.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi, Abunyani juga mengatakan, dalam upaya adopsi program tersebut, tentu menjadi penting untuk penyediaan data akurat, disertai analisisnya.
"Sehingga dengan berbasis data, upaya yang Jambi lakukan akan memberi dampak nyata. Juga termasuk kegiatan ekspor impor ke luar negeri. Ini menjadi perhatian penting untuk kita lanjutkan di Jambi," ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi II, Juwanda mempertanyakan pemanfaatan CSR yang berada di kawasan Industri. Dalam hal ini, Disperindag Jabar menyatakan bahwa pengelolaan CSR juga melibatkan Bappeda Jabar, mengacu pada program pembangunan gubernur.
"Namun tetap saja dalam pelaksanaannya dilakukan oleh perusahaan," jawab Kadisperindag Jabar, Arifin.
Beberapa pokok penting pembahasan lain yang mengemuka adalah adanya komitmen yang tegas antara DPRD Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Jabar untuk membangun kerja sama pengelolaan industri dan pemasaran.
"Termasuk industri wisata dan komoditi lokal yang mencirikan daerah masing masing," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara.***
Editor : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2019