Krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 harus menjadi kesempatan untuk meluruskan arah pembangunan bangsa agar sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu lebih berdaulat dan berkeadilan, kata mantan menteri dan cendekiawan Prof. Ginandjar Kartasasmita.
Ginandjar saat berbicara dalam acara seminar untuk memperingati 85 Tahun B.J Habibie mengusulkan empat strategi pembangunan semasa dan pascapandemi agar perekonomian di Indonesia dapat lebih mandiri dan berkeadilan.
“Pembangunan kita saat ini sangat boros sumber daya. Oleh karena itu, strategi pembangunan ekonomi ke depan harus berkelanjutan bukan hanya secara environment (pelestarian alam), tetapi juga berkeadilan,” terang Ginandjar saat menyampaikan pidato kuncinya pada acara seminar virtual itu yang diikuti di Jakarta, Jumat.
Ginandjar menerangkan strategi pembangunan yang berkeadilan setidaknya harus bertumpu pada empat prinsip, antara lain inklusif, berwawasan digital, dan mengedepankan pelestarian lingkungan (ekonomi hijau), dan memaksimalkan potensi sumber daya maritim (ekonomi biru).
“Strategi pembangunan harus inklusif. Apa pun yang kita lakukan, pikiran kita harus bagaimana manfaatnya untuk rakyat, berapa banyak rakyat yang akan mendapat manfaatnya. Jangan pertumbuhannya, bukan GDP (produk domestik bruto). Bukan itu,” kata Ginandjar menerangkan prinsip inklusivitas atau keterbukaan pada strategi pembangunan.
Ia menerangkan wawasan atau perspektif ekonomi digital merupakan prinsip penting yang harus dipertimbangkan.
“Tidak bisa meninggalkan kemajuan teknologi, semua sektor mulai dari kesehatan, pendidikan, industri harus menggunakan pendekatan itu. Betul-betul harus kita kembangkan (teknologi digital),” terang Ginandjar.
Ia menceritakan bagaimana krisis ekonomi 1998 menjadi momentum untuk membenahi sektor ekonomi dan keuangan di Indonesia.
Meskipun BJ Habibie hanya memerintah selama 517 hari, ia mampu menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi dan keuangan yang dibuktikan dengan membaiknya nilai inflasi dan tingkat kemiskinan, kata Ginandjar.
Tidak hanya itu, BJ Habibie saat menjabat sebagai Presiden bersama DPR RI dalam waktu kurang dari dua tahun dapat mengesahkan 64 undang-undang yang tidak hanya terkait ekonomi, tetapi juga politik, hukum, dan HAM, kata dia.
Ginandjar berharap pemerintah saat ini dapat mengambil pelajaran dari langkah-langkah yang dilakukan BJ Habibie saat menghadapi krisis, antara lain menjadikan masa genting sebagai momentum untuk berbenah.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021
Ginandjar saat berbicara dalam acara seminar untuk memperingati 85 Tahun B.J Habibie mengusulkan empat strategi pembangunan semasa dan pascapandemi agar perekonomian di Indonesia dapat lebih mandiri dan berkeadilan.
“Pembangunan kita saat ini sangat boros sumber daya. Oleh karena itu, strategi pembangunan ekonomi ke depan harus berkelanjutan bukan hanya secara environment (pelestarian alam), tetapi juga berkeadilan,” terang Ginandjar saat menyampaikan pidato kuncinya pada acara seminar virtual itu yang diikuti di Jakarta, Jumat.
Ginandjar menerangkan strategi pembangunan yang berkeadilan setidaknya harus bertumpu pada empat prinsip, antara lain inklusif, berwawasan digital, dan mengedepankan pelestarian lingkungan (ekonomi hijau), dan memaksimalkan potensi sumber daya maritim (ekonomi biru).
“Strategi pembangunan harus inklusif. Apa pun yang kita lakukan, pikiran kita harus bagaimana manfaatnya untuk rakyat, berapa banyak rakyat yang akan mendapat manfaatnya. Jangan pertumbuhannya, bukan GDP (produk domestik bruto). Bukan itu,” kata Ginandjar menerangkan prinsip inklusivitas atau keterbukaan pada strategi pembangunan.
Ia menerangkan wawasan atau perspektif ekonomi digital merupakan prinsip penting yang harus dipertimbangkan.
“Tidak bisa meninggalkan kemajuan teknologi, semua sektor mulai dari kesehatan, pendidikan, industri harus menggunakan pendekatan itu. Betul-betul harus kita kembangkan (teknologi digital),” terang Ginandjar.
Ia menceritakan bagaimana krisis ekonomi 1998 menjadi momentum untuk membenahi sektor ekonomi dan keuangan di Indonesia.
Meskipun BJ Habibie hanya memerintah selama 517 hari, ia mampu menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi dan keuangan yang dibuktikan dengan membaiknya nilai inflasi dan tingkat kemiskinan, kata Ginandjar.
Tidak hanya itu, BJ Habibie saat menjabat sebagai Presiden bersama DPR RI dalam waktu kurang dari dua tahun dapat mengesahkan 64 undang-undang yang tidak hanya terkait ekonomi, tetapi juga politik, hukum, dan HAM, kata dia.
Ginandjar berharap pemerintah saat ini dapat mengambil pelajaran dari langkah-langkah yang dilakukan BJ Habibie saat menghadapi krisis, antara lain menjadikan masa genting sebagai momentum untuk berbenah.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021