Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan betapa sulitnya menerapkan kebijakan manajemen "gas dan rem" dalam penanganan pandemi COVID-19 dan upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional di Indonesia.
"Melakukan manajemen 'gas dan rem' itu juga bukan sesuatu yang mudah. Begitu hitungan salah sedikit, ekonomi akan jatuh; tetapi begitu gasnya terlalu kenceng juga, pandeminya juga bisa naik," kata Jokowi.
Menurutnya, manajemen itu menjadi jalan keluar bagi Pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kesehatan dan perekonomian. Selain itu, Pemerintah juga dihadapkan pada tantangan lain yakni keharusan mengambil keputusan dan tindakan cepat dalam setiap kebijakan selama masa pandemi COVID-19.
Kebutuhan untuk cepat bertindak itu menemui tantangan pula, yakni perlunya keberadaan data-data di lapangan sebagai bahan pertimbangan lainnya.
"Tidak mudah, karena data kita ini juga ketahuan semuanya, pada saat pandemi kelihatan semuanya. Data kita ini enggak siap," katanya.
Kendati demikian, di tengah segala kesulitan itu, Jokowi menilai partisipasi masyarakat sangat besar dalam menangani pandemi COVID-19 maupun upaya menjaga stabilitas perekonomian.
"Partisipasi inilah yang harus kita apresiasi, kita hargai, karena semua memberikan dukungan. Dunia usaha, masyarakat di bawah, semuanya bergerak semuanya," tambahnya.
Jokowi juga mengapresiasi jajaran kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) di pusat hingga tingkat desa, yang telah bekerja keras selama tiga tahun terakhir dalam penanganan pandemi COVID-19 maupun upaya menjaga stabilitas perekonomian. Kedua hal itu merupakan tantangan berat yang nyaris tidak ada standar bakunya.
"Menangani pandemi maupun mengatasi ekonomi kita sebuah tantangan yang sangat berat, persoalan yang sangat-sangat berat yang kita hadapi saat itu, dan tidak ada standarnya, tidak ada pakemnya; karena memang kita semuanya belum memiliki pengalaman dalam menangani pandemi ini," ujar Presiden Jokowi.
Turut hadir dalam Rakornas Transisi PC-PEN antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Mahfud MD, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
