Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan kiat-kiat kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
"Implementasi SAKIP di Provinsi Jambi menunjukkan tren yang positif, selama lima tahun berturut-turut Pemerintah Provinsi Jambi berhasil mempertahankan predikat baik, namun jika di bandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, Jambi harus berusaha lebih keras lagi agar implementasi SAKIP di Jambi lebih baik," kata Sekretaris Jendral Kemenpan RB Dwi Wahyu Atmaji saat menjadi narasumber Musrenbang RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 secara virtual di Jambi, Kamis.
Dwi Wahyu Atmaji memberikan lima kiat agar implementasi SAKIP di Provinsi Jambi dapat lebih baik lagi, sehingga program pemerintah lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan capaian kinerja pemerintah lebih baik.
Diantaranya memastikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jambi memiliki komitmen terhadap kinerja organisasi sampai kinerja individu pegawai. Memastikan perencanaan yang terintegrasi antar OPD se-Provinsi Jambi, salah satunya melalau mekanisme Musrenbang RPJMD.
Kemudian memastikan setiap anggaran yang digunakan memberikan dampak atau manfaat bagi masyarakat. Memastikan implementasi SAKIP mampu mendorong peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi. Dan memastikan penerapan penghargaan dan hukuman kepada pegawai berdasarkan capaian kinerja individu dan organisasi.
"Salah satu tujuan dari reformasi birokrasi yakni meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat, jika cara untuk meningkatkan layanan publik tidak diimplementasikan dengan baik bagaimana kualitas layanan publik dapat menjadi baik," kata Dwi Wahyu Atmaji.
Selain itu Dwi Wahyu Atmaji menekankan agar Pemerintah Provinsi Jambi dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terutama kualitas aparatur pemerintahan. Jika kualitas SDM aparatur pemerintahan tidak baik maka program pembangunan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
Salah satu cara untuk mendapatkan kualitas SDM yang baik dengan mengembangkan manajemen talenta secara nasional maupun instansi daerah.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Provinsi Jambi Doni Iskandar mengatakan instruksi dari Kemenpan RB akan diimplementasikan. Dengan harapan reformasi birokrasi di Provinsi Jambi menjadi lebih baik.
Dimana dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 reformasi birokrasi menjadi salah satu program prioritas untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas.
"Ada dua sasaran dalam peningkatan reformasi birokrasi tersebut, yakni terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel serta terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima," kata Doni Iskandar.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021
"Implementasi SAKIP di Provinsi Jambi menunjukkan tren yang positif, selama lima tahun berturut-turut Pemerintah Provinsi Jambi berhasil mempertahankan predikat baik, namun jika di bandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, Jambi harus berusaha lebih keras lagi agar implementasi SAKIP di Jambi lebih baik," kata Sekretaris Jendral Kemenpan RB Dwi Wahyu Atmaji saat menjadi narasumber Musrenbang RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 secara virtual di Jambi, Kamis.
Dwi Wahyu Atmaji memberikan lima kiat agar implementasi SAKIP di Provinsi Jambi dapat lebih baik lagi, sehingga program pemerintah lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan capaian kinerja pemerintah lebih baik.
Diantaranya memastikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jambi memiliki komitmen terhadap kinerja organisasi sampai kinerja individu pegawai. Memastikan perencanaan yang terintegrasi antar OPD se-Provinsi Jambi, salah satunya melalau mekanisme Musrenbang RPJMD.
Kemudian memastikan setiap anggaran yang digunakan memberikan dampak atau manfaat bagi masyarakat. Memastikan implementasi SAKIP mampu mendorong peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi. Dan memastikan penerapan penghargaan dan hukuman kepada pegawai berdasarkan capaian kinerja individu dan organisasi.
"Salah satu tujuan dari reformasi birokrasi yakni meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat, jika cara untuk meningkatkan layanan publik tidak diimplementasikan dengan baik bagaimana kualitas layanan publik dapat menjadi baik," kata Dwi Wahyu Atmaji.
Selain itu Dwi Wahyu Atmaji menekankan agar Pemerintah Provinsi Jambi dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terutama kualitas aparatur pemerintahan. Jika kualitas SDM aparatur pemerintahan tidak baik maka program pembangunan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
Salah satu cara untuk mendapatkan kualitas SDM yang baik dengan mengembangkan manajemen talenta secara nasional maupun instansi daerah.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Provinsi Jambi Doni Iskandar mengatakan instruksi dari Kemenpan RB akan diimplementasikan. Dengan harapan reformasi birokrasi di Provinsi Jambi menjadi lebih baik.
Dimana dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 reformasi birokrasi menjadi salah satu program prioritas untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas.
"Ada dua sasaran dalam peningkatan reformasi birokrasi tersebut, yakni terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel serta terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima," kata Doni Iskandar.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2021