Gubernur Jambi Al Haris meminta Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi merubah sistem pola kerja dengan menggunakan sistem digital.
"Pemerintah Provinsi Jambi telah berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang berkualitas dan bebas dari korupsi," kata Al Haris di Jambi, Selasa.
Dijelaskan Al Haris dengan sistem pemerintah berbasis digital maka dapat mengurangi hal-hal yang berhubungan dengan pihak ke tiga. Karena berhubungan dengan pihak ketiga merupakan salah satu celah untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Kementerian Dalam Negeri turut menekankan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan integritas pemerintah. Hal itu dikarenakan integritas Pemerintah Daerah saat ini masih rendah, yakni berada pada poin 69.
Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen terus memperbaiki sistem pemerintah yang ada saat ini. Dengan harapan benar-benar dapat menutup celah untuk melakukan tindak pidana korupsi di daerah itu.
"Kita harus benar-benar memiliki integritas, karena dengan adanya integritas lebih memperkuat dalam melaksanakan pemerintahan," kata Al Haris.
Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengatakan pemerintah terus berupaya menutup adanya celah dalam melakukan tindak korupsi.
"Ada tiga hal yang harus terus dilakukan untuk mencegah korupsi, yakni melihat potensi yang di sinyalir bisa menjadi celah korupsi, integritas dan budaya kerja," kata Edi Purwanto.
Edi Purwanto menjelaskan sistem yang baik akan memperbaiki budaya kerja. Dimana dengan sistem yang baik akan memperkecil pertemuan dengan pihak ketiga. Sistem digitalisasi akan dilakukan secara menyeluruh, kontraktor yang menang tender yang akan melakukan pengerjaan, sehingga tidak lagi ada titipan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2022
"Pemerintah Provinsi Jambi telah berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang berkualitas dan bebas dari korupsi," kata Al Haris di Jambi, Selasa.
Dijelaskan Al Haris dengan sistem pemerintah berbasis digital maka dapat mengurangi hal-hal yang berhubungan dengan pihak ke tiga. Karena berhubungan dengan pihak ketiga merupakan salah satu celah untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Kementerian Dalam Negeri turut menekankan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan integritas pemerintah. Hal itu dikarenakan integritas Pemerintah Daerah saat ini masih rendah, yakni berada pada poin 69.
Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen terus memperbaiki sistem pemerintah yang ada saat ini. Dengan harapan benar-benar dapat menutup celah untuk melakukan tindak pidana korupsi di daerah itu.
"Kita harus benar-benar memiliki integritas, karena dengan adanya integritas lebih memperkuat dalam melaksanakan pemerintahan," kata Al Haris.
Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengatakan pemerintah terus berupaya menutup adanya celah dalam melakukan tindak korupsi.
"Ada tiga hal yang harus terus dilakukan untuk mencegah korupsi, yakni melihat potensi yang di sinyalir bisa menjadi celah korupsi, integritas dan budaya kerja," kata Edi Purwanto.
Edi Purwanto menjelaskan sistem yang baik akan memperbaiki budaya kerja. Dimana dengan sistem yang baik akan memperkecil pertemuan dengan pihak ketiga. Sistem digitalisasi akan dilakukan secara menyeluruh, kontraktor yang menang tender yang akan melakukan pengerjaan, sehingga tidak lagi ada titipan.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2022