DPRD Kabupaten Batanghari inginkan pemerintah segera mencabut larangan ekspor CPO karena para petani di wilayah itu telah mengeluh atas pembelian hasil panen TBS kelapa sawit yang murah,
Bahkan banyak pabrik yang sudah tidak mau lagi menampung buah sawit.
Dewan Kabupaten Batanghari menggelar rapat bersama para pengurus Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Koperasi Kelapa Sawit di wilayah itu, dalam membahas turunnya harga penjualan tandan buah segar kelapa sawit saat ini.
Dari hasil rapat tersebut DPRD berharap pemerintah segera mencabut larangan ekspor sawit.
"Dalam rapat ini dewan sangat menyayangkan dari 14 PKS yang ada di Batanghari hanya di hadiri oleh dua PKS saja," Kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Muhammad Jafar, Rabu (18/05)
Dalam hal ini nantinya keluhkan masyarakat akan di tunjukkan langsung ke Presiden Jokowi agar mempertimbangkan pencabutan kebijakan itu.
Sedangkan untuk 12 PKS yang tidak hadir, Dewan akan kembali memanggilnya kembali untuk mengetahui apa yang terjadi permasalahan yang di hadapi saat ini.
Sementara itu, dirinya juga mengakui saat ini banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat yang berkaitan dengan kelapa sawit, termasuk koperasi sawit.
"Dari hasil penyampaian aspirasi yang disampaikan oleh PKS mengakui bahwa penampungan tangki CPO di perusahaan akan mengalami penumpukan dalam beberapa waktu dekat sehingga terpaksa akan menutup PKS" ujarnya
Kemudian, dari keterangan pemerintah daerah kini tengah melakukan rapat dengan pemerintah daerah lainnya bersama pemerintah Provinsi dan akan menyurati pemerintah pusat.
"Dari hasil penyampaian, hasil penetapan harga, tidak sesuai dengan yang dilakukan perusahaan sebab harga yang bermitra dengan pabrik dihargai Rp2.100 per kilogram sedangkan dengan petani swadaya hanya di kisaran Rp1.800," tutupnya
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2022
Bahkan banyak pabrik yang sudah tidak mau lagi menampung buah sawit.
Dewan Kabupaten Batanghari menggelar rapat bersama para pengurus Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Koperasi Kelapa Sawit di wilayah itu, dalam membahas turunnya harga penjualan tandan buah segar kelapa sawit saat ini.
Dari hasil rapat tersebut DPRD berharap pemerintah segera mencabut larangan ekspor sawit.
"Dalam rapat ini dewan sangat menyayangkan dari 14 PKS yang ada di Batanghari hanya di hadiri oleh dua PKS saja," Kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Muhammad Jafar, Rabu (18/05)
Dalam hal ini nantinya keluhkan masyarakat akan di tunjukkan langsung ke Presiden Jokowi agar mempertimbangkan pencabutan kebijakan itu.
Sedangkan untuk 12 PKS yang tidak hadir, Dewan akan kembali memanggilnya kembali untuk mengetahui apa yang terjadi permasalahan yang di hadapi saat ini.
Sementara itu, dirinya juga mengakui saat ini banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat yang berkaitan dengan kelapa sawit, termasuk koperasi sawit.
"Dari hasil penyampaian aspirasi yang disampaikan oleh PKS mengakui bahwa penampungan tangki CPO di perusahaan akan mengalami penumpukan dalam beberapa waktu dekat sehingga terpaksa akan menutup PKS" ujarnya
Kemudian, dari keterangan pemerintah daerah kini tengah melakukan rapat dengan pemerintah daerah lainnya bersama pemerintah Provinsi dan akan menyurati pemerintah pusat.
"Dari hasil penyampaian, hasil penetapan harga, tidak sesuai dengan yang dilakukan perusahaan sebab harga yang bermitra dengan pabrik dihargai Rp2.100 per kilogram sedangkan dengan petani swadaya hanya di kisaran Rp1.800," tutupnya
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jambi 2022